Selasa, 29 Desember 2020 - 22:15 WIB

Aksi Separatis Hambat Kemajuan Papua dan Papua Barat

Oleh : Alfons Jigibalom

Pakar Resolusi Konflik Universitas Parahyangan, Bandung, I Nyoman Sudira dalam menanggapi dinamika yang terjadi di Papua menganggap bahwa kelompok separatis telah menghambat kemajuan bagi Provinsi Papua dan Papua Barat.

Kelompok separatis di Papua telah menjamah berbagai sektor di masyarakat. Hal ini dilihat dari cukup banyaknya kelompok-kelompok yang mendeklarasikan dirinya untuk mendukung gerakan pro kemerdekaan.

“Di Papua ini cukup kompleks ya, kalau dilihat dari kondisi di lapangan, ada kelompok yang namanya KNPB, ULMWP, OPM, bahkan Aliansi Mahasiswa juga ada yang terpengaruh. Mereka ini yang saya sebutkan tidak pernah memberi kontribusi dan malah menghambat,” ujar Sudira.

Menurut Sudira, tidak pernah ada sisi positif yang berasal dari kelompok separatis. “Gini ya, selama ini apa sih catatan yang sudah mereka (kelompok separatis) buat? Mereka tidak pernah memberi nilai positif bagi rakyat Papua. Yang ada hanya menciptakan konflik,” ungkapnya. Sudira mempercayai bahwa kelompok separatis akan terus menggoncang Papua dengan isu-isu yang sengaja diciptakan sebagai bentuk eksistensi gerakan pro kemerdekaan.

Menurutnya, ada hal yang perlu diluruskan dari setiap isu yang diciptakan kelompok separatis, terlebih mayoritas masyarakat di Papua bersiap untuk menyambut Natal. Yang perlu ditekankan sekarang ini adalah situasi di Papua tetap damai, terutama jelang Natal, tidak ada yang perlu dirisaukan. Kecuali memang kelompok separatis tadi kembali menghembuskan isu-isu terkait perlawanan,” imbuhnya.

Pada bagian akhir, Sudira meminta kepada masyarakat khususnya Papua untuk tidak mudah terpengaruh berbagai provokasi yang dilakukan oleh kelompok separatis. Dia menilai hal itu akan menjadikan kegaduhan, karena kelompok separatis sengaja menanamkan konflik di Papua.

Menurut penulis, dari pernyataan yang disampaikan pakar resolusi konflik diatas sudah jelas menggambarkan bahwa kelompok separatis TPN/OPM beserta underbownya yang selama ini menjadi “biang kerok” terus berlanjutnya konflik di Papua dan untuk mendapatkan legitimasi politiknya mereka terus menerus menyudutkan pemerintah, TNI, Polri dan komunitas intelijen sebagai biang keroknya. Sebuah permainan “playing victims” selalu dimainkan oleh kelompok separatis Papua.

Gambaran lebih jauhnya strategi dan cara mereka berjuang juga tidak digubris oleh masyarakat internasional termasuk PBB, karena mereka yakin bahwa Papua akan semakin sejahtera bersama ini, apalagi Presiden Jokowi akan terus memberikan dana Otsus Papua dengan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang ketat sehingga dana yang triliunan rupiah tersebut tidak “diserobot” oleh oknum-oknum bermoral bejat yang selama periode pertama pelaksanaan Otsus Papua belum tersentuh hukum.

Percayalah ke depan mereka jika masih nekat “makan” uang Otsus tanpa pertanggungjawaban yang jelas, sudah pasti akan diseret ke meja hukum. Tidak peduli siapa dia. Percayalah dan waspadalah.

Penulis adalah anak muda Papua.

Baca Lainnya

Aturan Turunan UU Cipta Kerja Memperbanyak Lapangan Kerja Baru

Oleh : Yasin Aturan turunan UU Cipta kerja yang baru akan membuka lapangan kerja baru....

8 Maret 2021, 02:07 WIB

Masyarakat Merespons Positif Vaksinasi Mandiri

Oleh : Deka Prawira Pemerintah telah menerbitkan aturan mengenai pelaksanaan program vaksin Covid-19 secara mandiri...

8 Maret 2021, 01:48 WIB

PON XX 2021 di Papua Memperkuat Persatuan Indonesia

Oleh: Siska Amelia (Warganet Kota Tangerang) Pertandingan ataupun perlombaan cabang olahraga merupakan salah satu cara...

7 Maret 2021, 20:56 WIB

Ketum BPI KPNPA, Rahmad Sukendar, Berpotensi Jabat Dewas KPK

Jakarta – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia...

Ketum (BPI-KPNPA) Rahmad Sukendar, SH

7 Maret 2021, 18:30 WIB

Disiplin Prokes dan Vaksinasi Solusi Ampuh Hadapi Varian Baru Virus Corona

Oleh : Zainudin Zidan Mutasi Virus Corona baru B117 asal Inggris telah masuk ke Indonesia....

7 Maret 2021, 08:46 WIB

UU Cipta Kerja Mudahkan Pelayanan Publik

Oleh : Putu Raditya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) berupaya untuk...

6 Maret 2021, 18:36 WIB

loading...