Minggu, 3 Januari 2021 - 15:47 WIB

Ni Luh Gede Yastini.

Ni Luh Gede Yastini.

Menyedihkan ! 3 Tahun, 746 Anak Dihadapkan Kasus Hukum di Bali

Denpasar – Menyedihkan, data Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Bali sejak 2017 sampai dengan tahun 2020. Terdapat, 746 anak dihadapkan dengan hukum. Baik sebagai korban serta melakukan kasus tindak pidana. Tercatat 400 anak, sekitar 52 persen berkonflik hukum. Dan 346 anak atau 48 persen sebagai korban.

“Anak yang berkonflik dengan hukum paling banyak melakukan tindak pidana pencurian. Termasuk pencurian dengan kekerasan seperti begal. Lalu anak sebagai korban, paling banyak kekerasan seksual dan pembuangan bayi,” terang Ni Luh Gede Yastini di hadapan wartawan, Sabtu (02/01)

Dari sisi pengawasan KPPAD Bali, di tahun 2020 menemukan beberapa kasus. Terutama korban tindak pidana kekerasan seksual, yakni pencabulan. Dikatakan, masih ada beberapa belum terselesaikan dan terhambat. Diantaranya dalam proses hukum serta biaya visum dibebankan kepada korban

“Juga dalam penyampaian kasus kekerasan seksual terhadap anak hasil visum dibuka di ruang publik. Padahal hal tersebut akan sangat mempengaruhi psikologi anak dan keluarga. Hal ini menjadi bagian yang disikapi. Dan bagian advokasi KPPAD Bali di tahun 2020,” sambungnya.

Yastini menegaskan, bagi seorang anak melakukan tindak pidana, KPPAD Bali berharap agar dalam proses hukum berjalan sesuai dengan Undang Undang Perlindungan Anak dan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diakui, banyak ditemukan pelanggaran perilaku masyarakat dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Dimana masih ada temuan publikasi bertentangan dengan Undang Undang.

Untuk itu kata Yustini, KPPAD Bali Bidang Anak yang Berhadapan dengan Hukum meminta agar pemberitaan kasus di bawah umur dalam publikasi tetap menjaga kerahasiaan identitas anak.

“Bagi pemerintah Kabupaten atau Kota kami harapkan tidak membebankan biaya visum kepada anak serta keluarganya. Untuk aparat penegak hukum kami minta agar dalam penyampaian hasil visum tidak dibuka kepada publik. Dan hanya dibuka di ruang pengadilan tertutup untuk umum,” pinta Yastini.

Artikel ini telah dibaca 115 kali

Baca Lainnya

Unand Diduga Terima Ratusan Juta Uang Kuliah Mahasiswa Bidikmisi

Padang, – Universitas Andalas (Unand) dikabarkan diduga melakukan pungutan atau penerimaan uang kuliah dari 98...

Kampus Universitas Andalas

4 Maret 2021, 23:07 WIB

PH PPDI Kecewa Tidak Ada Klarifikasi Dari Pihak Kecamatan Karusen Janang

Barito Timur, Kalteng, deliknews – Sesyam Mertokusumo Law Firm selaku penasehat hukum dari Persatuan Perangkat...

4 Maret 2021, 22:19 WIB

Cegah Penyalahgunaan, Propam Polda Banten Cek Senpi Personel Polresta Tangerang

TANGERANG – Tim dari Bidang Propam Polda Banten melaksanakan kegiatan pemeriksaan senjata api (senpi) yang...

4 Maret 2021, 15:44 WIB

Sowan Sesepuh, Kapolresta Tangerang Silaturahmi ke Tokoh Masyarakat Cikupa

TANGERANG – Kapolresta Tangerang Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro bersilaturahmi ke kediaman H. Cecep Miharja,...

4 Maret 2021, 15:38 WIB

Tingkatan Kerja Sama, Kapolresta Tangerang Silaturahmi ke Ketua PN Tangerang

TANGERANG – Kapolresta Tangerang Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro mengunjungi Kantor Pengadilan Negeri (PN) Tangerang...

4 Maret 2021, 15:26 WIB

Pemkab Bartim Gelar Apel Kesiapsiagaan Personil dan Sapras Dalam Penanggulangan Karhutla

Barito Timur, Kalteng, deliknews – Pemerintah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Apel Kesiapsiagaan...

4 Maret 2021, 10:30 WIB

loading...