Senin, 18 Januari 2021 - 20:25 WIB

Humas PN Denpasar, I Made Pasek SH., MH.

Humas PN Denpasar, I Made Pasek SH., MH.

Tahun 2020 PN Denpasar Tangani 2468 Kasus

Denpasar – Sepanjang tahun 2020, perkara ditangani Pengadilan Negeri (PN) Denpasar mencapai 2468 kasus. Terdiri dari 1224 perkara pidana dan 1244 perkara perdata. Jumlah perkara ini mencakup wilayah hukum PN Denpasar meliputi Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Humas PN Denpasar I Made Pasek S.H, M.H, mengatakan, sebagian perkara telah mendapat putusan pengadilan dan sisanya masih berproses, katanya pada Senin (18/01).

Dari jumlah di atas Made Pasek merincikan, perkara pidana sebanyak 602. Hampir 50 persen merupakan tindak kejahatan Narkotika. Pencurian 242 perkara, penggelapan 94 perkara, penipuan 30 perkara dan sebanyak 256 perkara yang lain. Sementara perkara pidana dikatakan Made Pasek didominasi 70 persen perkara perceraian, atau sebanyak 895 perkara.

“Sisanya PMH (perbuatan melawan hukum, red) 51 perkara, Wanprestasi (ingkar janji) 22 perkara, perkara tanah 19, harta bersama 19, hak asuk 5 perkara, ganti rugi 2 perkara, dan perkara lain-lain 33,” papar Made Pasek.

Dibanding tahun sebelumnya, lebih lanjut Made Pasek mengatakan, memang terjadi peningkatan, khususnya perkara Narkotika dan Perceraian. Ia tidak menampik bahwa disinyalir salah satu faktor peningkatan tersebut adalah kondisi ekonomi pasca Covid-19.

“Kalau dilihat dari datanya memang ada peningkatan, terutama perkara Narkotika. Satu ya, karena faktor itu, faktor ekonomi. Baik di bidang Narkotika, saya rasa juga begitu, yang mendorong faktor ekonomi,” ujarnya.

“Termasuk perceraian, timbulnya percekcokan berujung perceraian juga diawali salah satunya soal penghasilan, soal penghidupan. Ketika itu tidak dapat dipahami oleh masing-masing pasangan maka terjadilah pertengkaran berujung pada perceraian,” paparnya.

Terkait kasus perceraian, Made Pasek mengungkapkan selama ini terkendala alamat tergugat banyak yang tidak jelas. Sehingga perlu dilakukan pemanggilan umum melalui media massa koran. Pemanggilan dilakukan minimal 2 kali dengan jarak masing-masing 1 bulan.

Jika dalam beberapa kali pemanggilan secara patut tersebut yang bersangkutan tidak juga hadir maka sidang digelar tanpa kehadiran tergugat, alias verstek pada bulan berikutnya.

“Terkait perkara perceraian, sebagian masih ada yang belum diputuskan, sebagian sudah. Jadi kalau bulan November baru masuk, kan belum bisa memenuhi, sehingga di tahun berikutnya baru bisa disidangkan. Kalau tidak hadir setelah sekian kali pemanggilan secara patut, putusannya verstek, diputus tanpa hadirnya tergugat,” tandasnya.

Artikel ini telah dibaca 116 kali

Baca Lainnya

Unand Diduga Terima Ratusan Juta Uang Kuliah Mahasiswa Bidikmisi

Padang, – Universitas Andalas (Unand) dikabarkan diduga melakukan pungutan atau penerimaan uang kuliah dari 98...

Kampus Universitas Andalas

4 Maret 2021, 23:07 WIB

PH PPDI Kecewa Tidak Ada Klarifikasi Dari Pihak Kecamatan Karusen Janang

Barito Timur, Kalteng, deliknews – Sesyam Mertokusumo Law Firm selaku penasehat hukum dari Persatuan Perangkat...

4 Maret 2021, 22:19 WIB

Cegah Penyalahgunaan, Propam Polda Banten Cek Senpi Personel Polresta Tangerang

TANGERANG – Tim dari Bidang Propam Polda Banten melaksanakan kegiatan pemeriksaan senjata api (senpi) yang...

4 Maret 2021, 15:44 WIB

Sowan Sesepuh, Kapolresta Tangerang Silaturahmi ke Tokoh Masyarakat Cikupa

TANGERANG – Kapolresta Tangerang Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro bersilaturahmi ke kediaman H. Cecep Miharja,...

4 Maret 2021, 15:38 WIB

Tingkatan Kerja Sama, Kapolresta Tangerang Silaturahmi ke Ketua PN Tangerang

TANGERANG – Kapolresta Tangerang Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro mengunjungi Kantor Pengadilan Negeri (PN) Tangerang...

4 Maret 2021, 15:26 WIB

Pemkab Bartim Gelar Apel Kesiapsiagaan Personil dan Sapras Dalam Penanggulangan Karhutla

Barito Timur, Kalteng, deliknews – Pemerintah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Apel Kesiapsiagaan...

4 Maret 2021, 10:30 WIB

loading...