DPRD Malaka Akan Panggil Kadis Dukcapil Terkait Keluhan Masyarakat

- Editorial Staff

Selasa, 19 Januari 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Malaka, NTT, deliknews – Warga Desa Kereana Kecamatan Botin Leobele Kabupaten Malaka NTT mengeluhkan atas pelayanan dari Dinas Dukcapil Malaka karena sudah 2 hari berturut-turut mengurus Kartu Keluarga (KK) belum ada kejelasan di karenakan tergangunya jaringan Telkomsel.

Pengurusan Kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil, tidak ada pelayanan dari pihak pegawai terhadap masyarakat karena terkait sistem daring sedang bermasalah.

Kekecewaan ini dilontarkan warga desa Kereana dusun Anametan, Apriana Meak saat ditemui di depan kantor Dinas Dukcapil, Selasa 19/1/2021 mengatakan sudah dari kemarin sampai dengan hari ini saya tidak berhasil untuk mengurus Kartu Keluarga (KK) dikarenakan sistim daring masih tetap bermasalah (Eror).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya sangat kecewa dengan pelayanan dari Dinas Kependudukan ini, karena dari kemarin dengan hari ini, sudah 2 hari pulang-pergi, dengan ongkos ojek Rp. 50.000 dalam 1 x jalan. Selain itu, kami dari Kereana menempuh jarak puluhan Kilo Meter. Kemudian sampai di Kantor Dinas Kependudukan tidak berhasil atau tidak dilayani, tetapi hanya dapat kata dari pegawai itu, Sistimnya lagi Eror” ungkap Apriana Meak penuh dengan kekecewaan hati.

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Hendrikus Fahik, SH ditemui saat sidak di kantor Dukcapil Malaka mengatakan bahwa pelayanan dari Disdukcapil terkesan tidak siknifikan, sehingga mengecewakan masyarakat.

“Dengan adanya pelayanan seperti ini dianggap merugikan masyarakat. Oleh sebab itu, kita akan melakukan pemanggilan terhadap Kepala Dinas Kependudukan untuk dapat mempertanyakan sumber permasalahannya” ujar Hendrikus Fahik, SH.

Lanjutnya, Kami di DPRD sudah mendapatkan Informasi tersebut, maka saya datang di kantor Dukcapil untuk melihat langsung keadaan di kantor ini, sebagai rujukan kebenarannya atau tidak atas Informasi yang kita dengar dari masyarakat.

Dengan demikian saya akan sampaikan pada teman-teman DPRD, untuk melakukan rapat bersama dan menentukan waktu untuk memanggil Kadis Kependudukan atas persoalan pelayanan terhadap masyarakat, pungkasnya.

Sekretaris Kependudukan Kabupaten Malaka, Jemi. E. Nahak saat ditemui deliknews diruang kerjanya mengatakan bahwa dari Dinas Kependudukan siap untuk melayani masyarakat bukan tidak melayani. Kata sekretaris Disdukcapil.

“Saya katakan kami di Dinas Kependudukan siap melayani masyarakat karena itu memang tugas dan fungsi dari Dinas Kependudukan dan Catan Sipil. Apa lagi KTP dan Kartu Keluarga (KK) merupakan Identitas diri kepribadian seseorang sebagai penduduk warga negara di setiap wilayah daerah setempat” ujar Jemi. E. Nahak.

Lanjutnya, untuk pelayanan KTP dan KK itu, sudah hampir 1 minggu terganggu karena sistim mutasi jaringan Telkomsel ke Dinas kependudukan sedang bermasalah.

Mengajak masyarakat untuk dapat memahami bersama, karena soal pemprosesan dokumen kependudukan memacu pada sistim daring. Dengan demikian moga-moga besok sistim jaringan daring Telkom tidak ada masalah lagi, pungkasnya. (Dami Atok)

Berita Terkait

Bahas Legalitas P3SRS, Warga Apartemen Pakuwon Jati Group di Tunjungan Plaza Gelar Sarasehan
Dirasa Mencekik, Pengusaha Periklanan Tolak Kenaikan Pajak Reklame
Mahasiswa ITS Ini Modifikasi Aspal dari Limbah Lumpur
Diakui BTN Sebagai Aset Pailit Sipoa, Area Drug Race di Tambak Oso Sepakat Ditutup.
Kerugian Akibat Dugaan Mafia Tanah Bos PT GFI Sangat Fantastis
Rumah Bos PT GFI Digeledah Kejati Babel Atas Dugaan Mafia Tanah
Pemkab Nisel Gelar Musrenbang RKPD Tahun 2025
Terbukti Gelapkan Uang Teguh Kinarto Rp 336 Juta, Hakim Vonis Dwi Shanti 2 Tahun Penjara

Berita Terkait

Sabtu, 2 Maret 2024 - 18:28 WIB

Bahas Legalitas P3SRS, Warga Apartemen Pakuwon Jati Group di Tunjungan Plaza Gelar Sarasehan

Sabtu, 2 Maret 2024 - 09:04 WIB

Dirasa Mencekik, Pengusaha Periklanan Tolak Kenaikan Pajak Reklame

Jumat, 1 Maret 2024 - 09:59 WIB

Diakui BTN Sebagai Aset Pailit Sipoa, Area Drug Race di Tambak Oso Sepakat Ditutup.

Jumat, 1 Maret 2024 - 01:08 WIB

Kerugian Akibat Dugaan Mafia Tanah Bos PT GFI Sangat Fantastis

Jumat, 1 Maret 2024 - 01:04 WIB

Rumah Bos PT GFI Digeledah Kejati Babel Atas Dugaan Mafia Tanah

Kamis, 29 Februari 2024 - 22:56 WIB

Pemkab Nisel Gelar Musrenbang RKPD Tahun 2025

Kamis, 29 Februari 2024 - 20:27 WIB

Terbukti Gelapkan Uang Teguh Kinarto Rp 336 Juta, Hakim Vonis Dwi Shanti 2 Tahun Penjara

Kamis, 29 Februari 2024 - 10:45 WIB

Bupati Nisel Monitoring Pleno PPK Fanayama Dan Toma

Berita Terbaru