Rabu, 27 Januari 2021 - 09:20 WIB

T. Badowo : Respon Pemda Sangat Minim, Lambat dan Ngeyel Selesaikan Masalah Plasma Sawit

Barito Timur, Kalteng, deliknews – Menanggapi Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang di gelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Barito Timur (Bartim) dengan Koperasi Isa Pakat Desa Bambulung dan Legal PT. Borneo Ketapang Indah (BKI).

Pemkab Bartim dinilai lamban dalam menyelesaikan masalah sengketa lahan plasma sawit yang dihadapi masyarakat.

Hal ini disampaikan tokoh masyarakat, pendiri Bartim dan juga seorang Advokat, Drs. Theodore Badowo, SH, bahwa Saya menilai sejauh ini respon pemerintah daerah sangat minim, lambat dan ngeyel”, ungkap, Theodore Badowo, pendamping petani plasma sawit di sela RDPU dengan DPRD Bartim, pada Selasa. (26/1/21)

Menurutnya, sudah sejak bulan Desember 2018 beberapa kali digelar RDPU antara masyarakat dan perusahaan perkebunan sawit dengan DPRD, dan DPRD mengeluarkan rekomendasi kepada pemkab, namun tidak ada tindak lanjut atas rekomendasi tersebut.

“Sekarang diadakan RDPU lagi, yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat apakah hal-hal seperti ini (rekomendasi) tetap nggak dilaksanakan lagi”, terang Badowo.

“Apapun hasil RDPU dan rekomendasi dari DPRD, jika tidak dilaksanakan oleh Pemkab Bartim, maka akhirnya hanya membuang waktu dan energi.

“Yang di inginkan masyarakat ketika mereka menyampaikan keluhan mereka tentang konflik perusahaan perkebunan sawit dengan masyarakat di sekitar, harus ada tindakan dari pemkab”, jelas Badowo.

Contohnya, hingga saat ini tidak ada masyarakat di sekitar perkebunan yang tahu di mana letak kebun plasma yang menjadi hak masyarakat”, bebernya.

“Tadi disampaikan oleh pihak perusahaan, plasma itu sporadis, itu adalah pernyataan yang mengelak dari tanggung jawab. Kalau izin kebun itu 10.000 hektare maka plasma 20 persen berarti ada 2.000 hektare untuk plasma, tidak perlu mengelak dari tanggung jawab”, lanjut Badowo yang juga sebagai Ketua Ormas Komando Pertahanan Adat Dayak Kalimantan (KPADK) Bartim.

Tambahnya, yang diharapkan oleh masyarakat saat ini bagaimana pelaksanaan rekomendasi di lapangan oleh pemkab, karena DPRD telah memberikan ruang dan waktu melalui RDPU untuk menampung keluhan masyarakat, merekalah eksekutor, mereka yang wajib melaksanakan itu di lapangan,” tutup Badowo. (Boy)

Artikel ini telah dibaca 107 kali

Baca Lainnya

‘KORUPSI’ Kejari Badung Tahan Pegawai BRI Unit Kuta

Badung – Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung menahan tersangka bernama Gede Subamia (33) dalam kasus korupsi...

Tersangka IBGS (tengah) saat dilakukan penahanan di Kejari Badung. (Foto: ist)

3 Maret 2021, 20:11 WIB

BPN Bartim Diduga Tutup Mata Soal SHM Lahan Usaha II Milik Warga Trasmigran Desa Sumber Rejo

Barito Timur, Kalteng, deliknews – Pemerintah diminta peduli dan merespon tuntutan warga Desa Sumber Rejo...

3 Maret 2021, 19:03 WIB

Kucuran Dari APBN, DAK Untuk Peningkatan Jalan Pedesaan Nonstatus

Malaka, NTT, deliknews-  Dinas Nakertrans mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementrian Ketenaga Kerjaan dan...

3 Maret 2021, 18:45 WIB

BPBD Damkar Bartim Semprotkan Disinfektan di Rutan dan Pasar Tamiang Layang

Barito Timur, Kalteng, deliknews – Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Kabupaten...

3 Maret 2021, 17:38 WIB

Rimau Group Berikan Bantuan Masker kepada BPBD Damkar Barito Timur

Barito Timur, Kalteng, deliknews – Rimau Group yang bergerak di bidang pertambangan batubara di wilayah...

3 Maret 2021, 16:52 WIB

Polresta Tangerang Ringkus Pelaku yang Curi Motor Pemancing

TANGERANG – Satuan Reserse Kriminal Polresta Tangerang Polda Banten meringkus 2 orang pria berinisial MR...

3 Maret 2021, 16:43 WIB

loading...