Selasa, 2 Februari 2021 - 15:59 WIB

Foto: Direktur LBH Garda Keadilan Nusantara selaku Kuasa Hukum 70 warga Nasabah saat melayangkan somasi kepada Ketua LPD Desa Adat Tunjung, Kubutambahan, Buleleng.

Foto: Direktur LBH Garda Keadilan Nusantara selaku Kuasa Hukum 70 warga Nasabah saat melayangkan somasi kepada Ketua LPD Desa Adat Tunjung, Kubutambahan, Buleleng.

LPD Desa Adat Tunjung Buleleng Dalam Ambang Kolaps

Buleleng – Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tunjung, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng nampaknya dalam ambang kolaps alias bangkrut. Pasalnya puluhan warga setelah berniat mengambil uang tabungan di LPD setempat tidak bisa dicairkan. 

Hal ini mematik tujuh puluhan warga melalui LBH Garda Keadilan Nusantara melayangkan somasi kepada Ni Ketut Resih, sebagai Ketua LPD Desa Adat Tunjung yang selama ini disebut-sebut warga harus bertanggung jawab.

Menurut A.A Kompyang Gede SH., MH., CIL., selaku Direktur LBH Garda Keadilan Nusantara, kuasa hukum dari warga mengatakan Perda Provinsi Bali No. 8 tahun 2002 tentang LPD, pasal 7 ayat 2 menyatakan, yakni untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) LPD wajib mentaati Keputusan Gubernur tentang prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD.

“Yang mana dalam Keputusan Gubernur Bali, No 12 tahun 2003 tentang Prinsip Kehati-hatian Pengelolaan LPD tersebut, pada Pasal 6 ayat 1, menyatakan bahwa Setiap LPD wajib memiliki manajemen likuiditas,” terang Gung Kompyang, di Kantor Desa Tunjung, Selasa (02/02) 

Gung Kompyang menjelaskan, untuk langkah awal pihaknya baru melakukan langkah somasi kepada Ketua LPD. Namun tidak menuntut kemungkinan akan melakukan upaya somasi juga terhadap pihak lain dirasa ikut serta.

“Pasal 24, Perda Bali No 8/2002 tersebut juga dinyatakan Pengurus dan karyawan LPD yang bertindak menyimpang dari ketentuan yang berlaku atau lalai dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya, baik secara langsung ataupun tidak langsuhg menimbulkan keruglan bagi LPD, wajib mengganti kerugian menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Gung Kompyang.

Gung Kompyang meminta pihak aparat terkait mengawasi proses kasus ini agar tidak terjadi konspirasi. Selain itu ia juga meminta agar pemerintah mengawasi LPD-LPD guna melindungi masyarakat yang memiliki tabungan, agar tidak terulang seperti LPD lainnya yang banyak terjadi kolap.

“Kami selaku kuasa hukum tentu minta pihak-pihak terkait bisa mengawasi guna menghindari terjadinya konspirasi dalam kasus ini,” tegasnya.

Terkait permasalahan ini, Kepala Desa Tunjung, I Made Sadia mengatakan pihaknya sudah pernah melakukan upaya mediasi dengan memanggil para pengurus LPD, pengawas dan juga kelian adat.

“Selaku Kepala Desa kami memanggil Ketua, Bendahara, Sekretaris beserta kelian bendesa adat Tunjung, begitu juga pengawas juga sudah kami panggil,” ujarnya ditemui di kantornya.

“Kami tanyakan waktu itu, sejak kapan LPD macet ? Menurut Ketua, LPD sudah mulai macet sejak 2010, tapi tetap dipaksakan. Pakai data fiktif mungkin, seperti penjelasan Bu Ketua, sampai 2015,” ungkapnya.

Tahun 2010 sebenarnya LPD sudah bangkrut tapi dipaksakan sampai 2015, dari 2015 sampai 2020. Penyampaiannya uangnya habis dipakai bunga, bayar gaji, trus ada acara gebyar, dan ada juga SHU yang dibayar ke Desa Adat.

“Nah, dari 2015 itu banyak lagi masyarakat yang sudah menarik. Dari 2015 ke 2020 itu sudah tidak bisa dibendung lagi. Akhirnya kolaplah LPD itu,” sebutnya.

“Harapannya dengan maju kasus ini dapat terselesaikan termasuk sertifikat-sertifikat milik desa adat tunjung,” tandasnya.

Selain itu, menurut Gede Warta Anggota Tim Penyelamat LPD Desa Tunjung yang sempat dibentuk kelian Desa Adat Tunjung sekitar Bulan 10, hasil penelusuran menemukan angka tabungan dan deposito sebesar Rp 3.915.892.000. 

“Dari dana itu yang dicairkan untuk kredit ke masyarakat Rp 224.555.000. Kurangnya lagi Rp 3.691.336.000 kami pertanyakan uang itu kemana,” sebutnya.

“Jawaban Ketua LPD dana itu habis dipakai bayar bunga uang, dipakai bayar gaji dan dipakai bikin gebyar (undian berhadiah). Rinciannya kami minta print out kredit itu tidak dikasi, alasannya komputer rusak dan macem-macem,” ungkapnya.

Sementara itu, salah satu nasabah LPD Tunjung, Ketut Puja (80), seorang petani memiliki tabungan Rp 130 juta yang ditabung sedikit demi sedikit untuk bekal memenuhi kebutuhan di hari tua jika sudah tidak mampu lagi bekerja.

“Saya tertarik karena tahun 2014 ada gebyar, pemuka-pemuka hadir dan mengatakan LPD sehat jadi saya tertarik menabung sedikit-sedikit.

Selama ini berarti kalau ada yang nabung, kita bisa narik. Kalau tidak ada ya gak bisa narik uang, alasan dikatakan karena Covid. Kalau begitu, sejak dulu 2010, 7 orang pegawai LPD ini sudah ada perencanaan memakan uang rakyat.

“Harapan saya uang saya kembali, walaupun tidak dapat bunga. Kalau tidak ya saya serahkan kepada bapak penegak hukum agar dapat memberi kami keadilan,” tandasnya.

Dihubungi terpisah melalui pesan Whatsapp Ni Ketut Resih selaku Ketua LPD belum bisa memberikan penjelasan. Pihaknya mengaku masih fokus untuk persiapan upacara hari raya ‘Pagerwesi’.

“Ohh masalah LPD, ibu masih nanding banten ini persiapan pagerwesi besok. Untuk masalah ini kan udah masuk ranah hukum jadi kami akan ikuti prosesnya. Ampure nggih tiang mau fokus dengan hari raya dumun,” katanya dalam pesan WhatsApp.

 

Artikel ini telah dibaca 107 kali

Baca Lainnya

Kapolresta Tangerang Blusukan ke Jambe Gelorakan Kampung Tangguh Nusantara

TANGERANG – Kapolresta Tangerang Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro bersilaturahmi ke Desa Jambe, Kecamatan Jambe,...

3 Maret 2021, 00:26 WIB

415 Personel, ASN, dan PHL Polresta Tangerang Telah di Vaksin

TANGERANG – Jajaran Polresta Tangerang Polda Banten terus melaksanakan kegiatan vaksinasi Covid-19 di Gedung Serba...

3 Maret 2021, 00:01 WIB

Sat Reskrim Polresta Tangerang Bekuk DPO Curanmor dan Spesialis Bobol Rumah

TANGERANG – Satuan Reserse Kriminal Polresta Tangerang Polda Banten berhasil meringkus pelaku pencurian dengan modus...

2 Maret 2021, 23:54 WIB

Duta GenRe SMAN 3 Bukittinggi Wakili Agam ke Provinsi

Bukittinggi, – Siswa SMA Negeri 3 Teladan Bukittinggi mengikuti kompetisi menjadi Duta Remaja yang punya...

2 Maret 2021, 22:34 WIB

PSDA Sumbar: Selamat Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar

Padang, – Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengucapkan selamat...

2 Maret 2021, 16:18 WIB

Tandatangan Giri Prasta Tak Ada, Sidang Sengketa Pilkel Angantaka Ditunda

Denpasar – Sidang perdana penegakan demokrasi sengketa Pemilihan Perbekel (Pilkel) Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal Badung...

Sidang perdana gugatan sengketa hasil Pemilihan Perbekel Desa Angantaka, Badung. (Foto: Deliknews.com)

2 Maret 2021, 13:29 WIB

loading...