Rabu, 10 Februari 2021 - 19:01 WIB

Paslon No Urut 3 Pilkada Kab Sorong Selatan Yance Salambauw & dr Feliks  Duwit.

Paslon No Urut 3 Pilkada Kab Sorong Selatan Yance Salambauw & dr Feliks Duwit.

Fakta Sidang PHP Sorong Selatan di MK, Angin Segar Bagi Pasalon 3

Jakarta – Sidang perkara lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 digelar Mahkamah Konstitusi (MK) Jumat 04 Februari 2021 kemarin pada Panel 3 memberi angin segar bagi pendukung pasangan calon (Pasalon) nomor urut 3, Yance Salambauw dan Feliks Duwit.

Pasalnya sidang tahapan agenda mendengar jawaban termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU), keterangan pihak terkait, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti ini terlihat KPU dan Bawaslu sebagai termohon tersudut.

Sehingga, perkara PHP Sorong Selatan bisa diproyeksikan masuk ambang batas dan sebagai salah satu daerah sangat memungkinkan akan lanjut ke tahap persidangan berikutnya. Jelas dalam fakta persidangan menunjukkan adanya ketidaktertiban administrasi penyelenggaraan, pelanggaran politik uang, perilaku pengerahan struktur pemerintah dan aparatur sipil negara (ASN) untuk patahana, hingga kasus mahar politik.

Yance Salambauw dihubungi terpisah mengaku memiliki keyakinan ke depan permohonan perkara No: 31/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan pihaknya selaku pemohon bersama Feliks Duwit dapat diterima MK.

“Berdasarkan dokumen-dokumen yang kami miliki dan hasil persidangan tanggal 4, KPU maupun Bawaslu mengakui bahwa pasalon 1 (Alfosn Sesa) pada batas akhir, 8 Nopember 2020 tidak dapat menyampaikan kepada KPU, surat keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang,” ungkap Yance Salambauw melalui sambungan telpone, Selasa (09/02).

Sidang Perkara Hasil Pemilihan Kabupaten Sorong Selatan.Paslon no 3 pilkada Kab Sorong Selatan Yance Salambauw & dr Feliks Duwit saat mengikuti sidang MK secara Daring 27Februari2021 nomor Perkara 31/PHP.BUP-XIX/2021 dan nomor Perkara 36/PHP.BUP-XIX/2021.

Lanjut menurut Yance, surat keterangan dimaksud patahana Alfosn, sesungguhnya surat keterangan sudah pernah dimasukan pada tanggal 28 Agustus 2020. Dan surat keterangan tersebut dinilai isinya sama. Sehingga bagi pihaknya surat keterangan pemberhentian itu adalah dokumen tidak tepat. Karena surat KPU yang disampaikan dengan jelas dikatakan sudah menyebutkan objek suratnya dan tujuannya.

“Makanya dalam fakta persidangan tanggal 4, hakim Konstitusi Saldi Isra menekankan, bahwa apakah surat pernyataan keterangan dalam proses dan surat keputusan pemberhentian jabatan itu sama ? Nah, terkait dengan penekanan ini KPU maupun Bawaslu tidak bisa memberikan penjelasan. Yang dapat dijawab adalah mereka melakukan koordinasi secara berjenjang oleh KPU Provinsi dan KPU RI bersama Bawaslu Provinsi ke Bawaslu RI”

“Mereka sendiri tidak dapat memberikan penjelasan padahal, KPU sudah menyurat secara tegas. Bahwa saudara Alfosn paling lambat tanggal 8 Nopember 2020 harus menyampaikan surat pemberhentian dari pejabat berwenang. Karena itu merupakan batas akhir menurut aturan hukum. Dan sudah memasuki deadline 30 hari menjelang hari pemilihan. Seharusnya pada kondisi itu, KPU dengan tegas menyatakan tidak memenuhi syarat, karena tidak memenuhi apa yang dimaksudkan KPU,” papar Yance.

Selain memaparkan adanya dugaan upaya mengaburkan tanggal surat keputusan (SK) Presiden RI No 44 saat dikeluarkan, Yance mengaku memiliki alat bukti kuat untuk hal dimaksud. Ia menjelaskan pada 23 Desember 2020, diakui Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menjawab suratnya dan menegaskan secara resmi bahwa Alfosn Sesa masih aktif sebagai PNS. Dengan tetap mendapatkan segala fasilitas, gaji dan semua tunjangan.

“Khusus mengenai tanggal SK No. 44 dan pertimbangan tekhnis BKN atas usul pemberhentian Alfosn Sesa, sekalipun dibuat pada tanggal 09 Nopember 2020, namun untuk alasan apa BKN mempertimbangkan bahwa Alfons Sesa berhenti sebagai PNS tanggal 01 Nopember 2020,”

“Menurut kami dari Paslon Nomor 3, pertimbangan menggunakan tanggal 01 Nopember 2020, sekedar agar tidak terlihat adanya pelanggaran batas waktu tanggal 08 Nopember 2020 sebagai batas akhir atau date line penyerahan SK pemberhentian dari pejabat yang berwenang ke KPU,” tegas Yance.

Sisi lain disinggung adanya pandemi Covid-19 menurut Yance, keadaan ini tidak relevan dijadikan alasan keterlambatan dalam mengurus adimistrasi surat pengunduran diri. Mengingat daerah lain disebutkan banyak juga ASN mengikuti Pilkada namun tidak terhalang mengurus surat pengunduran diri.

“Sebagai contoh, wakil kita dari pasangan nomor urut 3 saudara Feliks. Memang Feliks tidak membutuhkan surat keputusan presiden, tapi prisesnya bisa selesai hanya dalam waktu 13 hari, yang peserta pilkadanya yang juga adalah ASN. Jadi kalau mengatakan alasan karena pandemi, itu hanya berdasarkan logika asumsi dicari-cari bukan berdasarkan hukum,” terang Yance

Sementara sebelumnya Heru Widodo selaku kuasa hukum Pasalon Yance Salambauw dan Feliks Duwit menjelaskan, bahwa kliennya merasa dirugikan atas hasil penetapan KPU Kabupaten Sorong Selatan yang terkesan terburu menetapkan petahana Pasalon Nomor Urut 1 menjadi pemenang. Sementara dikatakan masih ada kecurangan pelanggaran hukum dalam Pilkada di daerah tersebut belum selesai yang disinyalir dilakukan Pasalon Nomor Urut 1.

“Penetapan perolehan suara oleh KPU Sorong Selatan tersebut disebabkan adanya proses penegakan hukum yang belum selesai atas tiga pelanggaran hukum pemilihan umum serentak. Pertama, Termohon tetap mengikutsertakan petahana sebagai pasangan calon, tanpa memenuhi syarat pengunduran diri sebagai ASN Pemerintah Provinsi Papua,”

Kedua, adanya pembagian dana oleh petahana pada masa tenang untuk tujuan pemenangan. Ketiga, petahana melakukan penggantian pejabat tanpa mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri dalam waktu berdekatan dengan masa penetapan calon.” kata Heru Widodo saat memaparkan pokok permohonan secara langsung dalam persidangan perdana di MK.

Perlu diketahui sidang PHP Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 digelar di MK dipimpin hakim Konstitusi Arief Hidayat, didampingi hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul dan hakim Konstitusi Saldi Isra. Dan terdapat dua perkara dimohonkan kepada MK.

Pertama, perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan Paslon Nomor Urut 3 Yance Salambauw dan Feliks Duwit. Kedua, perkara Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan Paslon Nomor Urut 4 Pieters Kondjol dan Madun P Narwawan. (Tim)

Artikel ini telah dibaca 304 kali

Baca Lainnya

Hasil Pilkel Digugat, Bupati Badung Tetap Lantik Prebekel Desa Angantaka

Badung – Meski ada gugatan terkait pemilihan prebekel (Pilkel) Desa Angantaka di Pengadilan Negeri (PN)...

Pelantikan Perbekel Terpilih se-Kabupaten Badung. (Foto: Istimewa)

26 Februari 2021, 19:20 WIB

Akulturasi Budaya dan Pariwisata Diplomasi, Potensi untuk Revitalisasi

Bali – Akulturasi budaya Bali dan China menjadi salah satu keunikan dimiliki Bali selama ini....

Indonesia Director Tourism Confucius Institute (TCI) Udayana University, I Made Sendra. (Foto: deliknews.com)

26 Februari 2021, 18:59 WIB

Wakil Bupati Barito Timur Hadiri Pelantikan dan Pengukuhan DPC Partai Gerindra

Barito Timur, Kalteng, deliknews – Wakil Bupati Barito Timur hadiri pelantikan dan pengukuhan Dewan Pimpinan...

26 Februari 2021, 17:24 WIB

Unik, Warga Pesantren Perkampungan Minangkabau Akan Diimbau Gala

Padang, – Pondok Pesantren (Ponpes) Perkampungan Minangkabau, terus memperkuat  kebiasaan budaya Minangkabau, tidak hanya nilai-...

Ketua Yayasan Shine Al-Falah, Syamsul Akmal, S.Ag., M.M.

26 Februari 2021, 16:26 WIB

Keuangan Universitas Andalas Diduga Bermasalah

Padang, – Keuangan Universitas Andalas (Unand) tahun 2018 diduga bermasalah dalam pengelolaan saldo, penatausahaan Kas...

Kampus Universitas Andalas

26 Februari 2021, 15:47 WIB

Kapolres Barito Timur Lakukan Pengecekan Posko PPKM Skala Mikro

Barito Timur, Kalteng, deliknews – Guna menekan penyebaran dan penularan di masa pandemi Covid-19, Kapolres...

26 Februari 2021, 14:03 WIB

loading...