Kamis, 11 Februari 2021 - 20:03 WIB

Ilustrasi. (Foto: net)

Ilustrasi. (Foto: net)

Kuatkan LPD, Buat Pararem Khusus dan Masa Jabatan Pengurus

Denpasar – Tercatat, lima ratus lebih Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dari seribu empat ratusan LPD yang telah ada bisa memberikan kontribusi pembangunan untuk Bali. Artinya, hampir setengah desa adat di Bali sudah terbantu minimal Rp 100 juta setiap tahun secara berkesinambungan. Dan dananya itu diambil dari keuntungan LPD 20 persen untuk yadnya (upacara agama). Seperti membangun pura, bale banjar dan digunakan membeli banten sarana upakara (upacara) di desa adat LPD setempat.

Memiliki peran begitu vital dalam kemajuan ekonomi, agama dan budaya, terkadang LPD disusupi kepentingan politik, golongan atau kelompok. Untuk itu, diharapkan ke depan ada pararem khusus untuk menjaga taksu yang bisa menjamin kepercayaan nasabah terhadap LPD.

Menurut Konsultan LPD I Gusti Rai Astika mengatakan, sangat penting dibuatkan pararem (peraturan) khusus untuk memasukkan mekanisme sanksi terhadap pengelola dan nasabah LPD dalam hukum adat.

“Contohnya LPD Desa Adat Singakerta di Ubud. Sudah membuat aturan khusus yang dikemas secara modern dan dinamis. Dengan memasukkan sanksi-sanksi tegas terhadap pengelola dan nasabah LPD dalam perarem yang mengacu dari awig-awig (peraturan desa adat yang lebih tinggi, red) desa adat setempat,” terang, Rai Astika, Kamis, (11/02)

Rai Astika menjelaskan, dalam Peraturan Daerah (Perda) No 3 Tahun 2017  Pasal 1 angka 9 sudah ditegaskan bahwa LPD milik Desa Adat dan berada di wewidangan (wilayah) Desa Adat.

“Dalam Perda tersebut sudah ada diatur prinsip kehati-hatian yang diperlukan untuk menjamin pengelola LPD yang sehat. Begitu juga dalam Peraturan Gubernur Bali No 44 tahun 2017. Sangat jelas diatur tentang sistem administrasi hingga penilaian tingkat risiko LPD, maupun rencana kerja dan rencana anggaran pendapat belanja LPD,” tegasnya.

Sisi lain dihubungi wartawan secara terpisah terkait dengan masa waktu jabatan pengurus LPD, Ketut Madra sebagai Petajuh (wakil) Bendesa Agung Bidang Perekonomian dan Keuangan Adat mengatakan bahwa ketentuan pengangkatan Prajuru (Pengurus) LPD tertuang di dalam Perda Provinsi Bali No. 3 tahun 2017 tentang LPD dan Pergub Bali No. 3 tahun 2017 tentang LPD.

Disamping ketentuan dalam Perda dan Pergub tersebut, pengangkatan Pengurus LPD juga diatur berdasarkan Perarem yang ada di masing-masing Desa Adat. “Namun, Peraturan Daerah (Perda 3/2017 tentang LPD ) dan Pergub (Pergub Bali No 44/2017 tentang LPD, red) tidak bisa mengatur secara teknis  termasuk Pengangkatan Pengurus LPD,” ungkapnya.

Diketahui dalam Perda tersebut dapat dilihat, Pasal 10 ayat 5 dinyatakan batas usia Pengurus LPD paling tinggi 60 tahun. Kemudian, dipertegas dalam Pergub Bali No. 44 tahun 2017 tentang LPD, Pasal 43 ayat 1 dan 2, yang menyatakan LPD harus melakukan evaluasi terhadap Pengurus yang dilaksanakan oleh Pengawas setiap tahun, dimana Pengurus dengan hasil evaluasi kinerja baik dapat dipilih kembali. (Tim)

Artikel ini telah dibaca 350 kali

Baca Lainnya

Kapolresta Tangerang Blusukan ke Jambe Gelorakan Kampung Tangguh Nusantara

TANGERANG – Kapolresta Tangerang Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro bersilaturahmi ke Desa Jambe, Kecamatan Jambe,...

3 Maret 2021, 00:26 WIB

415 Personel, ASN, dan PHL Polresta Tangerang Telah di Vaksin

TANGERANG – Jajaran Polresta Tangerang Polda Banten terus melaksanakan kegiatan vaksinasi Covid-19 di Gedung Serba...

3 Maret 2021, 00:01 WIB

Sat Reskrim Polresta Tangerang Bekuk DPO Curanmor dan Spesialis Bobol Rumah

TANGERANG – Satuan Reserse Kriminal Polresta Tangerang Polda Banten berhasil meringkus pelaku pencurian dengan modus...

2 Maret 2021, 23:54 WIB

Duta GenRe SMAN 3 Bukittinggi Wakili Agam ke Provinsi

Bukittinggi, – Siswa SMA Negeri 3 Teladan Bukittinggi mengikuti kompetisi menjadi Duta Remaja yang punya...

2 Maret 2021, 22:34 WIB

PSDA Sumbar: Selamat Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar

Padang, – Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengucapkan selamat...

2 Maret 2021, 16:18 WIB

Tandatangan Giri Prasta Tak Ada, Sidang Sengketa Pilkel Angantaka Ditunda

Denpasar – Sidang perdana penegakan demokrasi sengketa Pemilihan Perbekel (Pilkel) Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal Badung...

Sidang perdana gugatan sengketa hasil Pemilihan Perbekel Desa Angantaka, Badung. (Foto: Deliknews.com)

2 Maret 2021, 13:29 WIB

loading...