Senin, 15 Februari 2021 - 14:14 WIB

Kasi Intel Kejari Denpasar I Kadek Hari Supriyadi S.H. (Foto: deliknews.com/tim)

Kasi Intel Kejari Denpasar I Kadek Hari Supriyadi S.H. (Foto: deliknews.com/tim)

Kejari Masih Kaji Polemik Aset Pura Desa Lan Puseh Denpasar

Denpasar – Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar melalui Kasi Intel Kadek Hari Supriyadi S.H mengaku masih mempelajari dan mengkaji terkait polemik pengelolaan aset milik Pura Desa Lan Puseh Kota Denpasar belakangan ini jadi gunjingan.

Mengingat sebelumnya, Ida Cokorda Pemecutan XI selaku Tedung Jagat Denpasar meminta pihak Kejari Denpasar untuk turun tangan membantu mengamankan aset-aset milik pura yang selama ini diayomi 105 Banjar Adat.

Kasi intel Kejari Denpasar menyarankan agar dilakukan upaya-upaya penyelesaian yang humanis melalui Majelis Desa Adat (MDA) secara baik dan kekeluargaan dengan cara berdialog dan diskusi bersama.

“Karena ini informasinya masih sepihak maka kami akan kaji dan pelajari dulu. Namun besar harapan kami polemik ini dapat segera diselesaikan dengan baik sehingga tidak timbul kegaduhan lagi di masyarakat. Intinya kami siap ikut membantu. Pertama kita mediasi dulu karena ini masalah adat harus dengan MDA. Ya memang harus diaudit. Suami istri aja saling audit. Apalagi ini terkait orang banyak dan aset besar,” kata Kadek Hari Supriyadi, di Ruang Kasi Intel Kejari Denpasar, Senin (15/02)

Kadek Hari Supriyadi sepakat, agar pengurus adat dingatkan. Jangan sampai menjadi spekulan pengelolaan aset adat atau pura untuk memperkaya diri. Pasalnya, jika sampai terindikasi muncul unsur penggelapan aset-aset adat atau pura dan tidak mampu ditangani hukum adat nantinya bisa mengarah pada hukum positif.

“Sebaiknya prajuru adat dan pura adakan rapat internal dulu untuk meminta pertanggungjawaban keuangan. Jika ditemukan kerugian atau indikasi penggelapan agar uangnya dikembalikan. Kami siap ikut memediasi. Tapi apabila nanti indikasi penggelapan atau dugaan korupsi tersebut tak bisa diselesaikan dengan hukum adat maka itu bisa masuk ke ranah hukum pidana umum,” tandasnya mengingatkan.

Sementara itu Ketua Majelis Madya Desa Adat Kota Denpasar Dr. AA. Ketut Sudiana, S.H., MH saat dihubungi wartawan via WhatsApp (WA) mengaku belum mendapat laporan dari Prajuru Desa Adat tentang subtansi masalah laba pura. Dan pihaknya siap mebantu untuk melakukan mediasi.

“Ampura tyang durung dapat pasadok dari Prajuru Desa Adat Denpasar tentang substansi masalah laba Pura Desa Lan Puseh Desa Adat Denpasar tersebut. Makanya tyang blum bisa berikan komen apapun seblum ada pasadok ke MDA Kota Denpasar. Dan dari Kajari Denpasar jika ada upaya penyelesaian secara non litigasi tiyang siap membantu untuk mediasi,” tulis A.A Sudiana dalam pesan singkat WhatsApp.

Perlu diketahui sebelumnya, mendengar kabar dari media terkait Pura Desa Denpasar berhutang banten, Dr Ida Cokorda Pemecutan XI, S.H selaku pengelingsir Tedung Jagat Denpasar langsung geram. Meminta pihak kejaksaan untuk melakukan pengecekan aset Pura Desa yang dikabarkan melimpah

“Harus mengerti pengurus-pengurusnya. Harus jujur. Dimana aset desa itu. Perlu diaudit itu. Bila perlu Kejari panggil turun tangan. Harus Jaksa turun tangan, panggil saja. Sapu saja,” tegas Ida Cokorda Pemecutan XI di Puri Pemecutan Denpasar pada Jumat (12/02) kemarin

Cokorda Pemecutan XI menjelaskan, dulu jaman kerajaan itu Pura Desa Puseh memang kerajaan yang urus. Diungkapkan ada asetnya banyak namun sekarang dikatakan tidak tahu kemana.

“Dulu jaman kerajaan itu Pura Desa Puseh memang kerajaan yang urus. Ada asetnya banyak, tapi gak tau kemana itu. Berkali-kali ganti bendesa adat. Ada uang katanya. Katanya ! Entah dimana,” ungkapnya.

Lebih mengejutkan diungkap Raja Pemecutan XI saat itu, bahwa ada pengurus diduga menggelapkan uang mencapai Rp 1 miliar. Sehingga sangat memalukan sekali, pura desa besar dengan diayomi 105 Banjar Adat sampai berhutang banten.

“Ada juga suka nilep uang pengurus. Saya denger ada yang sampai satu miliar. Sehingga untuk dewa nya (banten) berhutang sekarang. Gak ada ongkos,” singgung Cokorda Pemecutan. (tim-red)

Artikel ini telah dibaca 301 kali

Baca Lainnya

Kapolresta Tangerang Blusukan ke Jambe Gelorakan Kampung Tangguh Nusantara

TANGERANG – Kapolresta Tangerang Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro bersilaturahmi ke Desa Jambe, Kecamatan Jambe,...

3 Maret 2021, 00:26 WIB

415 Personel, ASN, dan PHL Polresta Tangerang Telah di Vaksin

TANGERANG – Jajaran Polresta Tangerang Polda Banten terus melaksanakan kegiatan vaksinasi Covid-19 di Gedung Serba...

3 Maret 2021, 00:01 WIB

Sat Reskrim Polresta Tangerang Bekuk DPO Curanmor dan Spesialis Bobol Rumah

TANGERANG – Satuan Reserse Kriminal Polresta Tangerang Polda Banten berhasil meringkus pelaku pencurian dengan modus...

2 Maret 2021, 23:54 WIB

Duta GenRe SMAN 3 Bukittinggi Wakili Agam ke Provinsi

Bukittinggi, – Siswa SMA Negeri 3 Teladan Bukittinggi mengikuti kompetisi menjadi Duta Remaja yang punya...

2 Maret 2021, 22:34 WIB

PSDA Sumbar: Selamat Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar

Padang, – Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengucapkan selamat...

2 Maret 2021, 16:18 WIB

Tandatangan Giri Prasta Tak Ada, Sidang Sengketa Pilkel Angantaka Ditunda

Denpasar – Sidang perdana penegakan demokrasi sengketa Pemilihan Perbekel (Pilkel) Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal Badung...

Sidang perdana gugatan sengketa hasil Pemilihan Perbekel Desa Angantaka, Badung. (Foto: Deliknews.com)

2 Maret 2021, 13:29 WIB

loading...