Rabu, 17 Februari 2021 - 02:37 WIB

Pemdes Sumber Rejo Surati BPN dan Disnakertran Minta Kepastian 210 Sertifikat Hak Milik Lahan Usaha Tani II

Barito Timur, Kalteng, deliknews – Pemerintah Desa Sumber Rejo Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah menyurati kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) Kabupaten Barito Selatan, pada Selasa16 Februari 2021.

Serta akan menyurati kantor BPN dan Disnakertran Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah mempertanyakan dan meminta kepastian terkait letak lahan usaha II yang telah menjadi hak milik warga masyarakat yang kurang lebih 210 sertifikat pada masa transmigrasi yang lampau, yang terbitnya sejak tahun 1992.

Warga transmigrasi yang bermula masuk pada tahun 1992 ini menduduki desa Sumber Rejo yang sudah tercatat sebelum pemekaran kabupaten Barito Timur pecahan dari wilayah kabupaten Barito Selatan provinsi Kalimantan Tengah, sudah ada dan telah disetujui serta menjadi kesepakatan Pemerintah Pusat maupun provinsi.

Hal tersebut di kemukakan pihak pemerintah desa berdasarkan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tahun 2021 Desa Sumber Rejo Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Pada Tanggal 15 Januari 2021 yang telah disepakati usulan-usulan pembangunan yang diantaranya adalah penyelesaian Lahan Usaha II yang sampai saat ini belum juga terwujud.

Kepala Desa Sumber Rejo, Ikhwanuddin telah melakukan musyawarah bersama masyarakat bermaksud untuk mengusut letak lahan usaha II milik warga berdasarkan sertifikat tanah dan menindaklanjuti dengan menyampaikan surat kepada pihak terkait agar mendapatkan titik temu dalam permasalahan tersebut.

“Sebelumnya kita sudah berupaya menyelesaikan permasalahan ini ke berbagai pihak, bahkan jauh sebelum kepemimpinan Bupati yang sekarang dan terus diupayakan dengan melibatkan beberapa tokoh masyarakat, namun tidak juga menemukan hasil”, ujar Ikhwanuddin di kantornya, Selasa (16/02/2021).

Lanjutnya, sejak tahun 1992 sebagian besar warga Sumber Rejo merupakan warga transmigrasi. Selama dari Tahun 1992 sampai sekarang, tanah yang di garap hanya sebatas tanah pekarangan 2.500 M2 dan lahan Usaha I seluas 7.500 M2.

“Sementara itu Lahan Usaha Il yang sudah memiliki Sertifikat namun belum pernah sama sekali ditunjukkan dimana letak Lahan Usaha Il yang menjadi hak warga masyarakat sebagaimana janji pemerintah dan amanat peraturan Perundang-undangan”, kata Ikhwanuddin.

Sudah cukup lama dan beberapa kali kami menanyakan letak keberadaan tanah Lahan Usaha II yang menjadi hak kami para transmigran Desa Sumber Rejo yang dulunya masih menjadi Dusun Sumber Rejo.

“Jelas tujuan kami mengikuti program Transmigrasi adalah untuk memperbaiki taraf hidup, namun Lahan Usaha Il yang seharusnya bisa kami garap sejak awal untuk mencapai tujuan tersebut sampai sekarang letak dan keberadaannya tidak kami ketahui, sementara kami sudah menerima alat bukti sebanyak 250 lahan yang sudah bersertifikat”, terang Ikhwanuddin.

Berdasarkan ketentuan pada peraturan :

1. Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian
5. Peratuaran Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah di Ubah Dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian.

Kepala Desa bersama masyarakat desa Sumber Rejo bermohon dan meminta supaya segera mungkin kepada pihak-pihak terkait menunjukkan posisi lahan tersebut agar dapat dipergunakan untuk menopang kebutuhan perekonomian masyarakat desa.

Kami berharap mendapat jawaban secara tertulis dengan jelas selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterimanya surat ini terhitung sejak tanggal tanda terima bukti surat ditanda tangani. Mohon dukungan dari pihak legislatif dan pihak eksekutif pemerintahan kabupaten Barito Timur, pungkas Kades. (Boy)

Artikel ini telah dibaca 59 kali

Baca Lainnya

Pakar: Ditolaknya LP Kerumunan Di NTT Bentuk Equality Before The Law

MEDAN – Pakar hukum Dr Alpi Sahari SH MHum, Rabu (3/3/2021) mengatakan tidak diterimanya laporan...

3 Maret 2021, 16:34 WIB

PEMANFAATAN INTERNET UNTUK DIGITALISASI EKONOMI KREATIF

BAKTI Kominfo melaksanakan seminar merajut nusantara bertemakan “Pemanfaatan Internet Untuk Digitalisasi Ekonomi Kreatif” yang diisi...

3 Maret 2021, 12:38 WIB

Pembangunan Infrastruktur Bermanfaat Bagi Rakyat

Oleh : Putu Prawira Berbagai infrastruktur mulai dari bendungan hingga jalan tol yang dibangun oleh...

3 Maret 2021, 03:42 WIB

Otsus Berdampak Positif Bagi Rakyat Papua

Oleh : Moses Waker Rencana perpanjangan otonomi khusus tahun 2021 mendatang, rupanya mendapatkan dukungan dari...

3 Maret 2021, 01:24 WIB

Masyarakat Mendukung Vaksin Gotong Royong

Oleh : Diaz Alawiyah Vaksin gotong royong alias vaksin mandiri adalah cara cepat untuk mendapatkan...

2 Maret 2021, 18:24 WIB

Aturan Turunan UU Cipta Kerja Membawa Kemudahan bagi UMKM

Oleh : Alfisyah Dianasari Pengusaha UMKM diselamatkan oleh pemerintah, berkat UU Cipta Kerja dan aturan...

2 Maret 2021, 00:32 WIB

loading...