Pilkel Angantaka Masalah, Persepsi Berbeda Antar TPS Terkait Surat Suara Simetris

Badung – Buntut pemilihan prebekel (Pilkel) Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal Badung setelah penghitungan suara menuai masalah. Pasalnya muncul dugaan penetapan suara sah dari panitia terkait surat suara simetris antar tempat pemungutan suara (TPA) satu dengan lain penetapannya disebut sebut berbeda alias standar ganda.

Padahal hal ini sempat ditanyakan kepada panitia penyelenggara Pilkel namun tidak diindahkan. Sehingga calon Pilkel nomor urut 2 Nyoman Bagiana didampingi kuasa hukumnya Made Rai Wirata, S.H menyampaikan aspirasi, menuntut keadilan mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, Rabu, (17/02)

Pengacara Made Rai Wirata, S.H mengatakan, ada suatu aturan dalam Pilkel di Desa Angantaka belum dilaksanakan sehingga dari pihak kliennya menuntut keadilan. Dimana diungkapkan dari sembilan TPS, ada satu TPS terdapat surat suara tergolong simetris disahkan panitia penyelenggara. Sementara, di TPS lain tidak.

“Kami ingin keadilan, Intinya mohon kepada dewan untuk memfasilitasi perselisihan terjadi di Angantaka. Bagaimana pemilih dari klien kami berjumlah 1.067 bingung saat ini. Meminta agar bisa difasilitasi dibukalah kotak suara. Setelah itu kami menerima apapun terjadi. Dan kami hormat terhadap aturan atau norma yang berlaku,” terang Rai Wirata.

Rai Wirata menambahkan, tanggal 15 Pebruari 2021 kliennya sudah melaporkan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. Atas kejadian panitia penyelenggara dinilai ada dugaan melakukan perbuatan melawan hukum

“Kami mohon agar tidak adanya penetapan dan pelantikan terhadap calon ini. Jelas ada perselisihan dan gugatan yang sedang berjalan,” tegasnya.

Ketua DPRD Badung, Putu Parwata didampingi Wakil Ketua Wayan Suyasa mengatakan, bahwa akan mendorong penyelesaian permasalahan Pilkel Desa Angantaka sesuai norma yang ada.

“Jadi salah satu calon melakukan atau menyampaikan suatu keberatan tentunya ini adalah hak yang bersangkutan dan kami pimpinan DPRD tidak melakukan intervensi. Sehingga beberapa hal yang menyebabkan protes yang terjadi yang disampaikan oleh kuasa hukumnya adalah tentang terjadinya yang pertama tidak maksimalnya sosialisasi tentang pemilihan tata cara pemilihan Perbekel oleh Pemdes,” kata Parwata

Parwata menegaskan, apakah dalam proses pemilihan itu ada pidananya dilanggar atau tidak. Itu sepenuhnya diserahkan kepada kandidat, masyarakat dan tim hukum untuk menganalisanya.

Apabila itu terjadi, pihaknya menyerahkan kepada yang bersangkutan untuk melakukan langkah-langkah lebih lanjut. Tetapi di dalam Perbub juga dijelaskan, apabila terjadi sengketa pidana dilakukan oleh penyidik, maka perdatanya dilakukan musyawarah mufakat dan bersifat wajib.

“Ini lah keputusan kami di Pimpinan DPRD akan mengambil langkah langkah dan mengawal proses demokrasi Badung ini. Jangan tercela oleh oknum oknum yang tidak bertanggungjawab,” tegas Parwata

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
ADVERTISEMENT
Login Areal