Pencalonan RA Diduga Cacat Hukum, Mantan Bupati Pessel Surati MA

- Editorial Staff

Jumat, 19 Februari 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Mantan Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni (HJ) melalui kuasa hukumnya, Henny Handayani menyurati Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Surat ditembuskan langsung ke Presiden RI, Kapolri, KPU RI dan Bawaslu RI, sehubungan dengan habisnya masa Bhakti Wakil Bupati Pesisir Selatan serta penetapan Rusmayul Anwar (RA) sebagai Calon Bupati yang diduga cacat secara hukum.

“Kita sudah menyurati langsung Bapak Ketua Mahkamah Agung, tertanggal 15 Februari 2021, dan ditembuskan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Kapolri, Kemendagri, KPU RI dan Bawaslu RI serta Pejabat terkait di Provinsi Sumatera Barat dan pejabat di Pesisir Selatan,” terang Henny di Jakarta, Jumat (19/2/2021).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Hal ini terkait adanya dugaan cacat secara hukum penetapan saudara Rusmayul Anwar selaku Calon Bupati Pesisir Selatan karena pengajuan proses hukum (Kasasi) yang bersangkutan tidak sesuai dengan Pasal 245 Ayat 1 dan Pasal 246 Ayat 2 KUHAP,” tambahnya.

Dalam surat yang di kuasakan kepadanya tersebut dijelaskan sejumlah dugaan cacat Hukum sesuai dengan Pasal 245 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa Permohonan Kasasi disampaikan oleh Pemohon kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu 14 Hari  sesudah putusan pengadilan yang diminta kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.

“Berdasarkan pemberitahuan putusan, Pengadilan Negeri Padang kepada kedua belah pihak yakni pada tanggal 12 Mei 2020, dan Pengadilan Negeri Padang juga telah memberitahukan kepada jaksa penuntut umum, tentang permohonan Kasasi terdakwa melalui Akta Pada Tanggal 29 Mei 2020,” urai Henny.

“Artinya ada keterlambatan waktu selama 3 hari dari waktu yang ditentukan, Sesuai dengan Pasal 245 ayat I KUHP. Dalam Pasal 246 Ayat 2, juga menyatakan apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pemohon terlambat untuk mengajukan Kasasi, maka hak untuk itu gugur,” sambungnya.

Henny juga menambahkan sesuai Pasal 245 Ayat 1 dan Pasal 246 Ayat 2 tersebut, Rusmayul Anwar seharusnya sudah berstatus Terpidana karena telah terlambat dalam mengajukan proses Kasasi serta dianggap menerima putusan sebelumnya yaitu Putusan dari Pengadilan Tinggi Sumatera Barat yakni Hukuman Penjara Kurungan 1 Tahun dan denda 1 Miliar Rupiah Subsider 3 Bulan Penjara.

“Jadi sudah cacat hukum. seharusnya beliau sudah berstatus Terpidana, dan tidak bisa mendaftar ke KPU Pesisir Selatan sebagai Calon Bupati Periode 2021-2024,” ungkapnya.

Dalam surat yang sama juga disebutkan KPU Pesisir Selatan diduga tidak teliti dalam penetapan beliau sebagai Calon Bupati dengan status Terdakwa dan tidak memiliki dasar bahwasanya yang bersangkutan dalam proses Kasasi, dan hanya melalui surat pemberitahuan pengiriman berkas.

“Ini kan KPU Pesisir Selatan juga tidak teliti. Dasarnya tidak ada, hanya sesuai dengan bukti pengiriman berkas dari Kejaksaan. Ini kan tidak jelas diterima ataupun ditolak berkas tersebut,” paparnya.

Seharusnya, lanjut Henny, sesuai dengan Pasal 250 ayat I, Mahkamah Agung akan mengeluarkan surat Bukti penerimaan yang dikirimkan kepada Panitera pengadilan negeri Padang  dan kedua belah pihak sebagai tembusan.

“Surat inilah yang seharusnya menjadi dasar bahwa yang bersangkutan tengah dalam proses Kasasi, namun hingga saat ini surat tersebut kan tidak ada. Bahkan Kejaksanaan Negeri Pesisir Selatan juga mengaku belum menerima tembusannya,” ujarnya lagi.

Demikian pula terkait penerbitan SKCK milik Rusmayul Anwar oleh pihak Kepolisian menuliskan Dalam Proses Kasasi,  yang juga seharusnya keterangan tersebut didasarkan surat pemberitahuan sesuai pasal 250 Ayat I KUHAP. Namun dasar tersebut tidak dinyatakan pada SKCK yang berdangkutan.

“Pihak Kepolisian juga tidak memiliki dasar dalam menyatakan status dalam proses Kasasi, seharusnya dasarnya surat pemberitahuan penerimaan berkas kasasi tersebut, sebagaimana diatur khusus dalam pasal 250 ayat I,” tambah dia.

Surat resmi tersebut, juga ditutup dengan permohonan arahan dengan mengutip pernyataan dari Presiden RI Joko Widodo. “Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, dicerminkan oleh peradilan dan penegakan hukum yang baik,” pungkasnya.

Berita Terkait

5 Rekomendasi Model Rambut untuk Pria Berrahang Tegas, Nomor 1 Potongan Cepak
Respon Kasus Bullying Binus School, KemenPPPA Kawal Hak Pendidikan Pelaku dan Korban
20 Petugas KPPS Meninggal Dunia Peroleh Santunan dari KPU
Atta Halilintar Beri Hadiah Ameena, Apa ya?
Prabowo Umbar Senyum Usai Bertemu Gibran
Tugas Utama AHY Setelah Dilantik Jokowi
Momen HPN 2024, PWI Tuban Sambangi Dewan Pers
Marissya Icha Lakukan Protes Karena Dapat Suara Sedikit

Berita Terkait

Senin, 26 Februari 2024 - 08:53 WIB

5 Rekomendasi Model Rambut untuk Pria Berrahang Tegas, Nomor 1 Potongan Cepak

Jumat, 23 Februari 2024 - 21:45 WIB

Respon Kasus Bullying Binus School, KemenPPPA Kawal Hak Pendidikan Pelaku dan Korban

Jumat, 23 Februari 2024 - 20:15 WIB

20 Petugas KPPS Meninggal Dunia Peroleh Santunan dari KPU

Jumat, 23 Februari 2024 - 19:50 WIB

Atta Halilintar Beri Hadiah Ameena, Apa ya?

Jumat, 23 Februari 2024 - 19:50 WIB

Prabowo Umbar Senyum Usai Bertemu Gibran

Kamis, 22 Februari 2024 - 12:07 WIB

Tugas Utama AHY Setelah Dilantik Jokowi

Kamis, 22 Februari 2024 - 09:28 WIB

Momen HPN 2024, PWI Tuban Sambangi Dewan Pers

Sabtu, 17 Februari 2024 - 22:47 WIB

Marissya Icha Lakukan Protes Karena Dapat Suara Sedikit

Berita Terbaru

Regional

Eksekusi Rumah di Jalan Kenjeran Berlangsung Ricuh

Selasa, 27 Feb 2024 - 12:18 WIB