Tandatangan Giri Prasta Tak Ada, Sidang Sengketa Pilkel Angantaka Ditunda

  • Whatsapp
Sidang perdana gugatan sengketa hasil Pemilihan Perbekel Desa Angantaka, Badung. (Foto: Deliknews.com)

Denpasar – Sidang perdana penegakan demokrasi sengketa Pemilihan Perbekel (Pilkel) Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal Badung yang mendapat pemantauan khusus tak bisa berjalan mulus.

Persidangan diketuai majelis hakim Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H, M.H bersama hakim anggota Heriyanti, S.H, M.Hum dan hakim Anak Agung Made Aripathi Nawaksara S.H, M.H. untuk sidang kali pertama dalam agenda mediasi harus ditunda. 

Pasalnya, belum ada surat kuasa dipegang kuasa hukum tergugat dari Nyoman Giri Prasta yang sudah dilantik jadi bupati Badung dalam perkara ini sebagai turut tergugat tiga. Sementara, surat kuasa yang ada masih ditandatangani (Pelaksana Tugas Harian) Plh. Bupati Badung, Wayan Adi Arnawa. 

Untuk itu, kuasa hukum dari tergugat meminta kepada majelis hakim agar sidang ditunda selama 2 minggu. Namun majelis hakim memutuskan hanya 1 minggu.

“Kalau 2 minggu terlalu lama. Ini persidangan sudah dipantau. Kita putuskan 1 minggu,” terang Ketua Majelis Hakim Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H, M.H kepada kuasa hukum tergugat di Gedung Cakra Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Senin (01/03)

Ditemui usai persidangan salah satu kuasa hukum tergugat, Ni Made Sumiati SH., MH., CPL., mengatakan menurut hukum formal, pihaknya harus mengantongi kuasa dari Bupati tetap Nyoman Giri Prasta untuk dapat melanjutkan persidangan.

“Karena kemarin Pak Bupati (Nyoman Giri Prasta) sudah resmi dilantik, sebelumnya kan Plh (Pelaksana tugas harian Bupati Badung oleh Sekda Badung Wayan Arnawa, red) maka kuasa tentu secara legal, formal harus ditandatangani Pak Bupati,” ujarnya.

Menurut hukum acara perdata, ungkapnya lebih lanjut, masih ada waktu untuk ditunda. Menurutnya para pihak (penggugat dan tergugat) memiliki hak sama, meski minggu depan belum lengkap dapat ditunda satu minggu lagi.

“Masing-masing kan memiliki hak, dengan tidak diskriminatif, baik penggugat maupun tergugat, memiliki hak sama dalam hukum acara perdata, jika belum lengkap, menurut hukum acara perdata masih ada waktu untuk bisa ditunda minggu depan,” katanya.

Sementara itu, kuasa hukum pihak penggugat Putu Nova Christ Andika Graha Parwata, S.H, M.H, CTL., mengatakan, dalam agenda mediasi minggu depan diharapkan ada solusi untuk membuka kotak suara.

“Agenda mediasi kita harapkan dapat selesaikan permasalahan Pilkel ini dengan win-win solution, agar dapat segera pihak tergugat membuka kotak suara dan dilakukan perhitungan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku” harap Putu Nova.

Perlu diketahui sebelumnya, setelah penghitungan suara pemilihan perbekel (Pilkel) Desa Angantaka Kecamatan Abiansemal Badung, calon nomor urut 2 Nyoman Bagiana menggugat panitia penyelenggara dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Melalui kuasa hukumnya Putu Nova Christ Andika Graha Parwata, S.H, M.H, CTL didampingi I Made Rai Wirata, S.H, Med, dan terhitung ada tujuh pengacara termasuk Wayan Sukayasa, S.T, S.H dari kantor hukum PNP & Partners Law Firm mengatakan, bahwa Pilkel Desa Angantaka diduga ada perbuatan melanggar hukum dilakukan pihak panitia dan BPD, sehingga kliennya melayangkan gugatan, hari Senin 15 Februari 2021 ke Pengadilan Negeri (PN) Denpasar.

“Jadi sifatnya gugatan perdata perbuatan melawan hukum (PMH), nomor perkaranya 186/Pdt.G/2021/PN Dps. Yang kami gugat adalah, satu panitia pelaksana Pilkel di Desa Angantaka, kedua pihak BPD Desa Angantaka. Dengan turut tergugat satu, dari Camat Abiansemal, Kepala Dinas PMD, dan turut tergugat tiga Bupati Badung,” terang Putu Nova Parwata, pada Kamis (18/02) lalu.

Pengacara Putu Nova menjelaskan saat itu, gugatan ini dilayangkan kliennya agar tidak dikeluarkannya penetapan mengenai hasil Pilkel Desa Angantaka. Hal ini lantaran dinilai sebelumnya muncul masalah, terkait surat suara pencoblosannya simetris (dicoblos photo salah satu calon dalam surat suara pemilih masih terlipat menghasilkan lubang lebih dari satu) di sembilan tempat pemungutan suara (TPS) dan hanya satu TPS disahkan panitia.

“Jadi surat suara yang dicoblos simetris di delapan TPS ini harusnya juga dinyatakan sah. Sama seperti satu TPS yang disahkan. Karena di Peraturan Bupati (Perbup No 30 tahun 2016) juga dinyatakan. Yang penting coblosan itu tembus mengenai kotak foto, sudah dihitung harusnya,” pungkasnya.

Lebih lanjut pihaknya sebagai pengacara dari calon nomor urut 2 melalui gugatan ini memohon, agar dibuka kotak suara untuk menghitung surat suara simetris dari delapan TPS yang dikabarkan mencapai 581 suara.

“Artinya permohonan kami agar dibuka kotak suara. Apapun itu hasilnya kami akan mengikuti. Kami tidak mencari menang. Kami ingin demokrasi yang berkeadilan,” tegas Putu Nova.

Meski ada gugatan terkait pemilihan prebekel (Pilkel) Desa Angantaka di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta tetap melantik Prebekel calon nomor urut 1, A.A. Ngr. Gd. Eka Surya, S.H. yang sementara dianggap terpilih.

Ditanya wartawan apa menjadi dasar hukum melakukan pelantikan, Giri Prasta menjawab bahwa keputusan itu diambil berdasarkan hasil diberikan panitia Pilkel dan Surat Keputusan (SK) dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

“Pelantikan Prebekel itu berkenaan dengan hasil keputusan yang sudah diberikan oleh panitia Pilkel. Begitu juga surat SK yang diberikan oleh BPD. Kan begitu kan. Kita pemerintah kabupaten maka harus lakukan pelantikan itu,” jelas Bupati Badung, Jumat (26/02) pekan kemarin.

Disinggung meski ada gugatan tetap melakukan pelantikan, pihaknya mengatakan tidak apa-apa. “Tidak apa-apa. Hak seseorang sebagai warga negara lndonesia mempunyai hak sama di mata hukum,” kata Giri Prasta.

Sebelumnya, ahli Hukum Tata Negara dan mantan Hakim Makamah Konstitusi (MK) Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H, M.Hum mengatakan, ketika ada gugatan dalam pelaksanaan demokrasi Pemilihan Prebekel (Pilkel) khusus Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal Badung ditegaskan tidak bisa dilakukan pelantikan. Hal ini dimaksudkan, agar tidak menghilangkan hak hukum seseorang yang dilindungi negara, ketika hajatan demokrasi tingkat desa tersebut diperkarakan.

“Kalau masih ada sengketa bagaimana mau melantik. Nanti pelantikannya bisa digugat lagi, kalau begitu. Artinya, selesaikan dulu masalahnya secara aturan, terus kalau aturannya belum jelas, siapa yang bisa memutuskan, ya cuma pengadilan,” jelas, Dewa Palguna, pada Rabu (24/02) sebelum ada pelantikan Prebekel di Badung.

Ketika ditanyakan apakah Bupati Badung bisa digugat jika memaksakan melantik perbekel terpilih yang masih disengketakan di pengadilan. Palguna sebagai ahli hukum tata negara ini dengan tegas mengiyakan.

“Bisa dong (menggugat keputusan Bupati). Kan hak hukum orang harus dilindungi. Dia berhak untuk meminta penyelesaian secara hukum, karena aturannya tidak jelas mengenai soal sah tidaknya coblosan simetris,” terangnya.

Pertanyaannya kemudian, lanjut Palguna, siapa yang mau dilantik? Lantaran hasil pemilihan yang masih dipersoalkan atau belum ada putusan final. Meskipun kemudian, sebutnya, Bupati mungkin saja memaksakan diri melantik, namun itu tidak menghilangkan hak seseorang untuk menggugatnya.

‘Ya mungkin saja itu dipaksa disahkan dengan tekanan kekuatan politik atau apa. Tapi itu kan tidak harus menghilangkan hak hukum seseorang untuk menggugat persoalan itu. Atau menggugatnya secara hukum,” tegas Dewa Palguna.

Berdasarkan keterangan di lapangan dari Nyoman Karta selaku Wakil Panitia Pemilihan (Panlih) dalam pemilihan prebekel (Pilkel) Desa Angantaka Kecamatan Abiansemal tidak mau menandatangani rekapitulasi hasil pleno mengaku punya alasan tersendiri. 

Sikap ini dilakukan Nyoman Karta lantaran 581 coblosan surat suara simetris (dicoblos photo salah satu calon dalam surat suara pemilih masih terlipat menghasilkan lubang lebih dari satu), dianggap tidak sah oleh panitia lain. Mencapai 20 persen lebih dari total jumlah pemilih terjadi dalam pelaksanaan demokrasi Pilkel di Desa Angantaka belakangan menuai protes.

Sementara 15 desa lain dikatakan juga melangsungkan Pilkel se-Kecamatan Abiansemal Badung, di hari sama tidak terjadi seperti di desanya. 

“Tyang (saya) tidak melihat dan mencari kalah dan menang. Tapi di sini tyang sebagai pengawal demokrasi di tingkat desa merasa malu. Begitu banyak hak suara masyarakat sebagai suara Tuhan terbuang sia-sia. Kasihan masyarakat begitu bersemangat meluangkan waktu,” ungkap Nyoman Karta, Minggu (21/02).

Nyoman Karta menjelaskan, adanya keganjilan menurut pihaknya dalam Pilkel Desa Angantaka bukan tanpa sebab. Ia mengungkap, hal ini lantaran adanya sikap standar ganda dilakukan panitia sendiri. Seperti surat suara simetris di tempat pemungutan suara (TPS 3) disahkan. Namun surat suara tercoblos simetris di 8 TPS lain tidak disahkan para saksi.

“Karena ini tyang tidak berani tanda tangan. Dan perlu tyang garis bawahi mungkin kurangnya sosialisasi sehingga menimbulkan banyaknya surat suara dicoblos simetris. Selama ini yang mengikuti Bimtek (Bimbingan Teknis) di Pemdes (Pemerintah Desa) adalah Ketua. Tetapi tidak disosialisasikan ke temen-temen panitia yang lain. Itu masalahnya. Tyang dengan teman panitia yang lain buta terkait masalah itu. Apa yang didapat dalam Bimtek,” papar Nyoman Karta.

Wayan Suastika selaku saksi pada TPS 6 dalam Pilkel Desa Angantaka mengatakan, bahwa yang tidak mengesahkan surat suara simetris adalah Ketua Panlih Nyoman Subamia.

“Saat Pak Nyoman Subamia datang ke TPS 6, tyang tanyakan langsung, dikatakan dia (Ketua Panlih-red) jika ada surat suara tercoblos dua, meski simetris itu tidak sah. Tyang saat itu protes namun tidak diindahkan. Jadi tyang berpikir mungkin aturannya sudah begitu, sehingga tyang ikut tanda tangan pada saat pleno,” ungkap Wayan Suastika. 

Lanjut Wayan Suastika menjelaskan, keesokan harinya pihaknya mengaku mendatangi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Badung meminta penjelasan terkait surat suara simetris. Namun jawaban diterima dari Kadis DPMD Nyoman Argawa berbeda, bahwa surat suara tercoblos simetris dikatakan sah. Dan Kadis DPMD mengaku selama ini sudah memberikan Bintek kepada semua Ketua Panlih desa yang mengikuti Pilkel di Kabupaten Badung. 

“Atas dasar penjelasan ini lah menyebar dan dilayangkan gugatan karena keluhan warga tidak direspon. Masyarakat belakangan ini merasa terzolimi. Baru tahu bahwa di desa lain untuk surat suara tercoblos simetris dianggap sah. Dan masyarakat meminta untuk membuka kotak surat suara dan menghitung ulang,” imbuhnya.

Sementara, Ketua Panlih Pilkel Desa Angantaka, Nyoman Subamia Riyanto saat dikonfirmasi terkait adanya pengakuan saksi di TPS 6 bahwa Ketua Panitia Pilkel yang menyatakan suara coblosan simetris tidak sah, dirinya pun mengakuinya. Kata ia, tidak disahkannya suara coblosan simetris karena mengacu kepada Perbup 30 tahun 2016 pasal 51.

“Iya benar, tidak sah berdasarkan Perbup 30,” kata Subamia saat dikonfirmasi awak media.

Saat ditanya, terkait adanya di Desa lain suara simetris itu disahkan, dirinya pun tetap mengacu kepada Perbup 30 tahun 2016 pasal 51.

“Kita tidak perlu meniru ke tempat lain, prinsip payung hukumnya adalah pasal 51 Perbup 30, kalau saya nyatakan coblosan simetris itu sah dasar hukumnya apa, kan tidak ada dasar hukum, sekarang apa aja boleh dibilang asalkan tyang tidak mau keluar dari Perbup 30 tahun 2016 pasal 51 itu saja,” jawabnya. 

Kepala Dinas DPMD Kabupaten Badung Komang Budi Argawa dikonfirmasi terkait adanya pihak wakil Panlih Desa Angantaka Nyoman Karta tidak ikut menandatangani rekapitulasi hasil pleno mengungkapkan, berdasarkan Perda No 7 tahun 2015 dan Perbup No 30 tahun 2016 diungkap, untuk tandatangan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa hanya Ketua Panlih. Dan di lampiran Perbup No 30 tahun 2016 dikatakan cukup Ketua dan Sekretaris yang diketahui para saksi calon.

“Kalau berdasarkan Perda 7 tahun 2015 dan Perbup 30 tahun 2016 yang tandatangan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Desa Ketua Panlih. Dan di lampiran Perbup cukup Ketua dan Sekretaris dan diketahui para saksi calon,” jelasnya dalam pesan singkat Whatsapp.

Ida Bagus Putu Mas Arimbawa S.Sos selaku Camat Abiansemal, menanggapi terkait ribut-ribut sah dan tidak surat suara tercoblos simetris dalam hajatan demokrasi Pemilihan Prebekel (Pilkel) Desa Angantaka disikapi secara diplomatis.

“Menjawab sah tidaknya coblosan surat suara tersebut kembali kepada aturan yang sudah ada. Sejatinya sudah disosialisasikan dalam Bimtek-Bimtek (bimbingan teknis) kepada pejabat. Artinya kita kembalikan kepada ranah yang ada, regulasi,” tandas Mas Arimbawa di Abiansemal, Selasa (23/02)

Lanjut dikatakan Mas Arimbawa, menyinggung tingginya jumlah suara tidak sah terutama coblosan simetris tersebut dikatakan menandakan kinerja Panitia Pemilihan (Panlih) Perbekel Angantaka wajib dievaluasi dan diberikan masukan. 

“Panitia perlu lebih cermat bekerja. Pastikan sosialisasi itu menyentuh sampai elemen terbawah. Di penyelenggara terdepan sehingga ada pemahaman yang sama terhadap segala aturan yang ada. Jadi kuncinya ada semacam pemodifikasian terputus dan belum maksimalnya sosialisasi sampai tingkat bawah. Agar pelaku di bawah itu memahami regulasi secara utuh,” urai Mas Arimbawa.

Sementara, A.A. Ngr. Gd. Eka Surya, S.H ditanya wartawan dalam acara geladi bersih pelantikan Prebekel terpilih di Puspem Badung mengaku mendapat undangan.

“Kehadiran saya berdasarkan undangan, karena ada undangan kita hadir itu saja,” kata  A.A. Eka Surya kepada wartawan di Kantor Puspem Badung, Kamis (25/02)

Lanjut Agung Eka Surya mengatakan, mengenai adanya gugatan pada Pilkel Desa Angantaka, pihaknya sepenuhnya menyerahkan kepada Pengadilan, Polres Badung dan pemerintah Kabupaten Badung. 

Meski nanti ada keputusan dalam pengadilan memenangkan calon Perbekel Nomor Urut 2, Agung Eka Surya mengaku siap menerima keputusan dari pengadilan.

“Tidak masalah, itu orang sudah keputusan. Itu sudah sesuai dengan aturan. Dan sudah siap menerima keputusan pengadilan,” ujar Agung Eka Surya. (tim)

Pos terkait

loading...