Lawyer PPDI : Kades Unsum Menolak Kehadiran Media dan Perwakilan PPDI Ada Apa ?

  • Whatsapp

Barito Timur, Kalteng, deliknews – Menanggapi hasil pertemuan untuk meminta klarifikasi dan keterangan dari kepala desa Unsum, Icha Ahirno terkait penonaktifan perangkat desa Unsum yang digelar di kantor kepala desa Unsum Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Senin (8/3/21)

Penasehat hukum dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Barito Timur Sabtuno, SH angkat bicara dan mengatakan, pada hari ini kita sudah mengunjungi desa Unsum, mengklarifikasi terkait adanya permasalahan pemberhentian atau penonaktifan perangkat desa.

“Jadi kepala desa kita mintakan klarifikasi, disitu beliau mengatakan bahwa nonaktif itu atau pemberhentian itu sudah menjadi kewenangan kepala desa. Pada saat itu kita mempertanyakan apa yang menjadi dasar pemberhentian atau penonaktifan tersebut” ujar Sabtuno.

Lanjutnya, dalam hal ini kepala desa tidak bisa menjelaskan secara gamblang aturan undang- undang, artinya pernyataan dari beliau itu tidak sesuai dengan Permendagri maupun undang-undang desa, sangat jelas disini adanya kesewenang-wenangan dari kepala desa.

“Kesewenangan dalam hal ini penonaktifan atau pemberhentian perangkat desa itu tidak ada rekomendasi dari kecamatan, dalam artian penonaktifannya berdasarkan kesewenangan kepala desa tanpa terlebih dahulu merekomendasi dari pihak kecamatan” jelas Sabtuno.

“Memang pada saat pertemuan tadi, beliau menyatakan bahwa adanya rekomendasi dari kecamatan, ketika saya mintakan bagaimana surat rekomendasi dari pihak kecamatan, beliau menyatakan bahwa hanya secara lisan, dalam artian rekomendasi secara lisan menjadi dasar untuk menonaktifkan perangkat desa.

“Dalam hal ini saya membawa surat terkait pemberitahuan untuk bekerja kembali pada perangkat desa yang dinonaktifkan, kepala desa menolak. Penolakan disini, saya memintakan apabila perangkat desa memang di berhentikan silahkan di SK kan, namun dari pihak kepala desa tidak berani untuk mengeluarkan SK pemberhentian” terangnya.

Lebih lanjut, saya membuat surat penolakan apabila perangkat desa yang sudah dinonaktifkan tidak dapat bekerja kembali otomatis ada penolakan dari kepala desa, disitupun kepala desa Unsum tidak berani untuk menandatangani terkait dengan penolakan untuk bekerja kembali, sangat jelas disini beliau tidak gantelmen sebagai kepala desa.

Menurutnya, Beliau berani untuk memberhentikan atau menonaktifkan tapi tidak berani mengeluarkan satupun bentuk surat untuk menonaktifkan, disini tidak ada kepastian hukum untuk teman-teman perangkat desa Unsum yang sudah dinonaktifkan. Saya kira seperti itu, perangkat desa tidak bisa diberhentikan semena-mena dan kepala desa harus bertanggung jawab apabila sudah menonaktifkan perangkatnya.

“Perlu saya ingatkan disini memang benar kepala desa punya kewenangan untuk mengangkat maupun memberhentikan, tapi sangat jelas didalam aturan, itulah fungsi adanya undang-undang dan permendagri, supaya perbuatan dari kepala desa tidak bisa sewenang-wenang, apabila beliau mau menonaktifkannya, silahkan tapi harus sesuai prosedur, ketika tidak sesuai dengan prosedur maka menjadi satu masalah” Jelasnya.

Saya berharap, disini kepala desa Unsum tegas dalam artian gantelmenlah, menjadi seorang kepala desa harus berani mengeluarkan kebijakan, artinya kebijakan itu harus bisa dipertanggung jawabkan, dinonaktifkan disini, silahkan dinonaktifkan tapi keluarkan surat penonaktifan atau surat pemberhentian perangkat desa yang sudah dinonaktifkan, harapnya.

“Jadi apabila kepala desa tidak berani mengeluarkan surat itu, otomatis saya menganggap kepala desa tidak memiliki dasar untuk menonaktifkan, karena beliau selaku kepala desa tidak berani menunjukan atau tidak ada menunjukan rekomendasi dari kecamatan untuk menonaktifkan perangkat desa yang sudah selesai masa Pltnya, seharusnya ketika Plt itu berakhir dia kembali lagi sebagai perangkat desa untuk mengisi jabatan sebelumnya sesuai dengan SK pengangkatannya, ucap Sabtuno.

Tambahnya, pada saat pertemuan tadi turut hadir perwakilan dari PPDI, Eko Budianto selaku pengurus, kemudian saya juga membawa rekan dari media, namun pada saat pertemuan kepala desa Unsum menolak kehadiran perwakilan dari PPDI dan menolak juga adanya media yang ikut pembahasan atau klarifikasi pada hari ini, seharusnya apa yang ditakuti kepala desa apabila kebijakannya itu sesuai dan benar, ya silahkan kita disini ngomong secara gamblang aja bahwa dasarnya apa.

Jadi jangan ada yang ditutup-tutupi disini, fungsinya media adalah kontrol, agar masyarakat luas tahu permasalahannya seperti apa, ketika beliau tidak berani atau tidak menerima adanya media oleh kepala desa Unsum, menurut saya ada apa, ada pertanyaan besar disini, kenapa media tidak bisa meliput dan kenapa rekan-rekan perwakilan dari PPDI yang ingin mengetahui permasalahan di desa Unsum juga ditolak untuk menghadiri klarifikasi pada hari ini, pungkas Sabtuno.

Sebelumnya awak media bermaksud ingin ikut meliput pertemuan antara penasehat hukum PPDI dan Kepala desa Unsum, namun kepala desa, Icha Ahirno mengatakan, saya tidak mengundang wartawan, ucapnya sambil berlalu masuk ke dalam ruangannya.(Boy)

Pos terkait

loading...