Tangani Perkara Korupsinya, Kejari Badung Juga Bina LPD Kekeran

Badung – Guna membangun kesadaran hukum terhadap pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Kejari Badung tidak hanya memenjarakan pelaku, tapi juga berusaha membangun kembali dan melakukan pembinaan terhadap LPD Desa Adat Kekeran Abiansemal Badung pasca dananya terbukti dikorupsi.

“Bukan hanya pengembalian barang bukti saja yang dilaksanakan sebagai upaya eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, pada kesempatan ini seluruh jaksa pada Kejari Badung memberikan pembinaan terhadap pengurus LPD baru dan kepada warga di Desa Adat Kekeran,” tulis Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Badung I Made Gede Bamax Wira Wibowo, dalam sebuah rilis kepada wartawan, Jumat (11/3).

Bamax menjelaskan, barang bukti sebanyak 132 dokumen sebelumnya telah disita dalam penyidikan dikembalikan kepada saksi sesuai dengan amar putusan pengadilan. Dilaksanakan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan, Jaksa Eksekutor beserta staff Kejari Badung disaksikan pengurus LPD Kekeran yang baru, Bendesa Adat dan seluruh prajuru.

“Pembinaan diberikan disambut baik Bendesa Adat Kekeran Made Wardana. Seluruh prajuru serta ketua LPD yang baru Ketut Suwita. Dengan adanya pembinaan dilakukan Jaksa, diharapkan dengan terjadinya tindak pidana korupsi di LPD, dikemudian hari dilakukan perbaikan. Berdasarkan kajian dan masukan dari tim Penyidik Kejaksaan Negeri Badung. Kegiatan ini juga merupakan wujud nyata dari peran kejaksaan untuk membangun kesadaran hukum,” tulis Bomax dalam rilisnya.

Penanganan perkara korupsi LPD Desa Adat Kekeran sendiri berawal terungkapnya dugaan korupsi dalam laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan LPD Desa Adat Kekeran periode 1 Januari 2016 hingga 31 Mei 2017 dengan nilai kerugian mencapai Rp 5.2 miliar.

Mulanya perkara tindak pidana korupsi pada LPD Desa Adat Kekeran telah dilakukan penyelidikan dari bulan April 2020 oleh tim penyelidik pada Kejaksaan Negeri Badung. Terhadap perkara ini telah dilakukan penyitaan sebanyak 132 dokumen pada tahap penyidikan.

Hingga pada akhirnya perkara naik ke tahap penuntutan dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 05 Februari 2021 dengan terpidana I Wayan Suamba, Ni Ketut Artani dan I Made Winda Widana sebagai pengurus aktif pada periode 2016 sampai dengan 2017.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
ADVERTISEMENT
Login Areal