Lawyer PPDI Sangat Puas Atas Jawaban Klarifikasi Dari Camat Pematang Karau

  • Whatsapp

Barito Timur, Kateng, deliknews – Kuasa Hukum Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Barito Timur Sabtuno, SH kembali melakukan pertemuan untuk meminta klarifikasi terkait SK rekomendasi Pelaksana Tugas (Plt) dan pemberhentian perangkat desa kepada Camat Pematang Karau.

Pertemuan tersebut disambut Camat Pematang Karau Edy Adwar serta turut dihadiri oleh beberapa anggota PPDI Barito Timur yang dilaksanakan di ruang kerja Camat Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Kamis (18/3/21)

Dalam pertemuan tersebut, Camat Pematang Karau Edy Adwar mengatakan, terkait permasalahan inikan, kami baru menjabat sejak 14 Juli 2020, sementara kejadian inikan sebelum kami melaksanakan tugas di Kecamatan Pematang Karau.

“Sehingga proses-prosesnya itu kami jujur saja, belum mengetahui sepenuhnya kronologisnya seperti apa, sehingga ada pemberhentian dan lain-lain belum begitu mengetahuinya” ujar Edy Adwar.

Lanjutnya, terkait dengan SK Plt itu, melihat dulu kondisi di desa, kalau di desa itu jabatan-jabatan masih kosong dan anggaran masih tersedia, ya mungkin pihak desa merencanakan kembali, namun pada intinya adalah anggaran.

Kemudian jabatan formasi itu masih kosong, jabatan ini adalah Kaur keuangan, Kaur perencanaan, Kasipem dan Kasi PMD, itu jabatan yang lowong. Tetapi kalau dia sebagai staf mungkin itu diserahkan sepenuhnya kepada kepala desa, tapi yang paling utama adalah anggaran, tersedia tidak anggaran dalam penggajihannya.

Saya berharap, bagaimana caranya semua pihak bisa menerima keadaan, mari kita membangun desa walaupun dia itu masih Plt ataupun definitif, ayo kita sama-sama kita membangun desa, karena tenaga dan pikiran mereka itulah yang diharapkan, kalau kita menarik ke belakang itu tidak akan habis-habisnya sementara PR desa kedepan masih banyak, pungkasnya.

Ditemui terpisah, kuasa hukum PPDI Sabtuno. SH menyampaikan, pada kesempatan ini kami sangat puas sekali dengan jawaban atau klarifikasi dari pihak kecamatan, yang pertama terkait dengan SK Plt, beliau sepakat dengan kami bahwa dengan keluarnya SK plt berdasarkan permohonan dari kepala desa.

“Jadi kalau perangkat desa itu sudah ada dan tidak ada kekosongan perangkat desa berarti tidak perlu menggunakan SK Plt, tapi menggunakan SK sebelumnya yaitu berdasarkan SK pengangkatan” ujar Sabtuno. SH

Kemudian, untuk Plt dan definitif itu tidak bisa diberhentikan apabila yang bersangkutan itu aktif dalam pekerjaan atau tugasnya sebagai perangkat desa, sepanjang dia tidak ada bertentangan dengan undang-undang. Siapapun tidak bisa memberhentikan perangkat desa, papar Sabtuno.

“Berkaitan dengan insentif perangkat desa, karena permasalahan di Pematang Karau ada perbedaan antara yang PLt dengan definitif, cuma ini nati akan ditindaklanjuti oleh pihak kecamatan, karena untuk saat ini Camatpun masih belum mengetahui” ujar Sabtuno. SH.

Lanjutnya, Camat tidak pernah untuk merekomendasi untuk memberhentikan perangkat desa artinya adanya pemberhentian untuk saat ini yang telah terjadi bukan berdasarkan atas rekomendasi dari pihak kecamatan.

Keterangan pihak kecamatan, bahwa Camat tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk pemberhentian, berarti terkait dengan pemberhentian ini merupakan kebijakan dari kepala desa bukan berdasarkan dari rekomendasi Camat, pungkas Sabtuno. (Boy)

Pos terkait

loading...