Wabup Barito Timur Ajak Stakeholder Berkomitmen Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak

- Editorial Staff

Rabu, 31 Maret 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Barito Timur, Kalteng, deliknews – Menanggapi Sosialisasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak yang menjadi langkah awal yang baik untuk terjalinnya kerjasama yang harmonis antar semua pihak terkait, sehingga upaya perlindungan perempuan dan anak dapat memperoleh hasil yang optimal.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Barito Timur Habib Said Abdul Saleh saat membuka kegiatan sosialisasi tersebut dan menyampaikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur berkewajiban untuk menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak dalam payung hukum berupa Perda Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Barito Timur, Rabu (31/3/21)

“Peraturan Daerah mengatur upaya perlindungan bagi korban khususnya dalam hal pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan terhadap Anak dan Perempuan korban kekerasan di Kabupaten Barito Timur”, ujar Wabup.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Bartito Timur Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 dilaksanakan guna penyebarluasan produk hukum daerah sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan perlindungan perempuan dan anak untuk menuju Kabupaten Layak Anak.

Lanjutnya, praktek Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Barito Timur sudah sangat memprihatinkan, sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai harkat dan martabat kemanusiaan yang adil dan beradab, untuk itu perlu dipikirkan jalan keluar dengan penanganan serius dari semua stakeholder untuk Perlindungan Perempuan dan Anak.

Berdasarkan data tahun 2020 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlaporkan 6 kasus, korban kekerasan terhadap anak 12 kasus, anak yang memerlukan perlindungan khusus seperti anak dalam pengasuhan alternatif pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak berjumlah 40 orang, sedangkan anak disabilitas yang mendapatkan pelayanan pendidikan berjumlah 40.

Lebih lanjut, Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini dapat diibaratkan seperti fenomena gunung es yang hanya tampak sebagian saja dipermukaan, artinya masih banyak kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat namun tidak dilaporkan.

Berkenaan dengan hal ini mari kita bangun komitmen Bersama bagi seluruh pemangku kepentingan (Stakeholder) dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. Pembagian peran dan jenis pelayanan sesuai dengan bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban
kekerasan berdasarkan Permen PPPA Nomor 4 tahun 2018, yaitu:

1. Penanganan pengaduan Laporan Kasus Kekerasan terhadap
perempuan dan anak pada Unit PPA maupun DPPPA melalui
UPTD PPA.
2. Pelayanan Kesehatan bagi perempuan dan anak korban
kekerasan oleh Dinas Kesehatan dan jaringannya.
3. Rehabilitasi Sosial pendampingan bagi perempuan dan anak
korban kekerasan pada Dinas Sosial, DPPPA dan Kementerian
Agama.
4. Penegakan dan Bantuan Hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan pada POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan.

5. Pemulangan dan reintegrasi Sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan pada Dinas Sosial.

Saya mengharapkan agar acara ini menjadi langkah awal yang baik untuk terjalinnya kerjasama yang harmonis antar semua pihak terkait sehingga upaya perlindungan perempuan dan anak dapat memperoleh hasil yang optimal, kata Wabup.

saya menyampaikan ucapan
terimakasih dan penghargaan yang setingg1-tingginya kepada semua pihak atas segala bantuan dan partisipasinya baik moral maupun materil secara khusus kepada seluruh panitia penyelenggara, sehingga Sosialisasi peraturan daerah kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak ini terlaksana dengan baik dan sukses, pungkasnya.

Kegiatan sosialisasi Peraturan daerah tersebut, turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau P3AKB sebagai leading sektor, ketua DPRD Barito Timur dan Ketua Komisi II DPRD bagian perempuan dan anak, perwakilan SOPD terkait,

perwakilan dari Pengadilan Negeri Kelas II Tamiang Layang, perwakilan dari Polres Barito Timur, perwakilan dari Rutan kelas II Tamiang Layang, para Camat, Lurah Tamiang Layang, kepala puskesmas Tamiang Layang yang digelar di aula dinas pendidikan Tamiang Layang. (Boy)

Berita Terkait

Polda Sumsel Musnahkan Barang Bukti Narkoba Sebanyak 108.997,91 Gram dan Pil Ekstasi Sebanyak 134.487 Butir
Rapat Pleno KPU Nisel Rekapitulasi Penghitungan Suara Berjalan Lancar
Polres Nisel Perketat Pengamanan Pleno KPU
Sekretaris Teguh Kinarto Dituntut 2 Tahun Penjara, Terbukti Lakukan Penggelapan Dalam Jabatan
Saksi Sempat Protes Saat Notaris Membuat PPJB, The Tomy Hanya Bilang Untuk Pegangan
Demi Memantau Keamanan Di PPK, Kapolres Nisel Rela Mandi Lumpur Saat Patroli
Pulang Kerja, Oknum Jaksa Kejari Tanjung Perak Tabrak Tukang Becak dan Mobil
Status Pelajar Sudah Bobol Mesin ATM Sendirian!

Berita Terkait

Minggu, 25 Februari 2024 - 15:12 WIB

Polda Sumsel Musnahkan Barang Bukti Narkoba Sebanyak 108.997,91 Gram dan Pil Ekstasi Sebanyak 134.487 Butir

Sabtu, 24 Februari 2024 - 19:45 WIB

Rapat Pleno KPU Nisel Rekapitulasi Penghitungan Suara Berjalan Lancar

Sabtu, 24 Februari 2024 - 14:57 WIB

Polres Nisel Perketat Pengamanan Pleno KPU

Kamis, 22 Februari 2024 - 19:30 WIB

Sekretaris Teguh Kinarto Dituntut 2 Tahun Penjara, Terbukti Lakukan Penggelapan Dalam Jabatan

Kamis, 22 Februari 2024 - 16:53 WIB

Saksi Sempat Protes Saat Notaris Membuat PPJB, The Tomy Hanya Bilang Untuk Pegangan

Kamis, 22 Februari 2024 - 11:59 WIB

Demi Memantau Keamanan Di PPK, Kapolres Nisel Rela Mandi Lumpur Saat Patroli

Rabu, 21 Februari 2024 - 21:35 WIB

Pulang Kerja, Oknum Jaksa Kejari Tanjung Perak Tabrak Tukang Becak dan Mobil

Rabu, 21 Februari 2024 - 21:00 WIB

Status Pelajar Sudah Bobol Mesin ATM Sendirian!

Berita Terbaru

Politik

Syarif Hasan: Hak Angket Pemilu itu Kontraproduktif

Senin, 26 Feb 2024 - 10:10 WIB

Politik

38,1 Persen Pemilih AMIN Setuju Pemilu Banyak Kecurangan!

Senin, 26 Feb 2024 - 10:06 WIB

Politik

TKN Fanta Ingin Kabinet Prabowo Banyak Anak Muda

Senin, 26 Feb 2024 - 10:04 WIB