Anggota DPRD M. Nasir Menyoroti Penerimaan P3K di Banyuasin

Banyuasin, Sumsel, deliknews – Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) masih menjadi sorotan anggota DPRD Banyuasin terkait dengan gaji dan tunjangan mereka yang sesuai peraturan Presiden untuk P3K yang di bebankan ke APBD.

Peraturan Presiden (Perpres) nomor 98 tahun 2020 ini menjadi perhatian serius Anggota DPRD, M. Nasir dari Fraksi Golkar. Dirinya mengkaji terkait penerimaan P3K tentu tidak lepas dari beban gaji Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Mengingat jumlah Formasi P3K di Kabupaten Banyuasin mencapai 2.783 tenaga kerja pengajar yang berakibat langsung terhadap beban APBD Kabupaten Banyuasin 2021 dan seterusnya,” ujar M. Nasir, Kamis (1/4/2021).

Lanjutnya, belanja pegawai ASN Kabupaten Banyuasin mencapai Rp.749 Milyar di Tahun 2021 ini dengan Angka Jumlah ASN Sebanyak 7450 orang. Bayangkan jika ada tambahan beban Belanja Pegawai P3K Sebanyak 2783 orang.

Ya kami mohon berikan penjelasan landasannya terkait sumber dana untuk gaji PPPK daerah jika memang ada dari  APBN. Jika mengunakan DAU itu situasinya menurun dari tahun 2019 ke 2020 nah jadi rumus naiknya gimana?.

“Apakah ada yang salah dengan Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), pada pasal 5 menyebutkan, Gaji dan Tunjangan bagi PPPK yang bekerja di Instansi Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan, Gaji dan Tunjangan bagi PPPK yang bekerja di Instansi Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” ujar M. Nasir.

Kita ketahui PAD Kabupaten Banyuasin memberi kontribusi kurang dari 10% pada APBD di tahun 2019.

Berbeda halnya dengan daerah ini, dalam kurun waktu 2010 hingga 2018, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selalu menjadi daerah yang paling mandiri di Indonesia dalam perspektif keuangan daerah. Rasio PAD Kabupaten yang terletak di selatan Pulau Bali ini paling tinggi se Indonesia, yakni sebesar 84,1 persen dari total pendapatannya.

Rasio PAD daerah ini lebih tinggi dari semua provinsi yang ada di Indonesia, termasuk DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, tutupnya. (Adi)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
ADVERTISEMENT
Login Areal