Terkait Gugatan Hak Asuh, Ipung Nilai Penyidik Lamban Menangani

- Editorial Staff

Rabu, 7 April 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

AKD (kiri) didampingi pengacarannya, Ipung saat menyampaikan keterangan pers. (Foto: Ist)

AKD (kiri) didampingi pengacarannya, Ipung saat menyampaikan keterangan pers. (Foto: Ist)

Denpasar – Penanganan kasus hak asuh anak antara APD dan suaminya KAD di RPK Polda Bali disebut lamban. Padahal kasus tersebut dilaporkan ke Polda Bali pada Desember 2020 lalu.

“Dalam perjalanan saya menganggap penyidik RPK Polda Bali yang menangani kasus ini lambat, kemudian tidak paham hukum. Maaf tidak mengurangi rasa hormat saya kepada penyidik RPK Polda Bali. Saya berani bicara seperti itu karena punya alasan,” kata Siti Sapurah selaku kuasa hukum APD, Rabu (7/4/2021) di Denpasar.

Lantaran penanganan kasusnya lamban, pengacara yang akrab disapa Ipung ini mengaku pernah berkirim surat secara pribadi kepada Kasubdit IV RPK Polda Bali AKBP Kompiang Srinadi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Di mana dalam isi surat ia memberi masukan dan acuan yang bisa diambil untuk menangani perkara yang dilaporkannya.

“Saya berikan acuan untuk penanganan kasus yakni berisi tentang hukum adat, pernikahan adat dan pernikahan nasional yang saya dapat dari Prof Windia,” ucapnya.

Namun menurut Ipung, surat tersebut tidak dianggap oleh penyidik RPK Polda Bali dengan alasan masih melakukan penyelidikan.

“Nanti mbak kalau sudah ada kesimpulan, bisa gelar perkara dan naik lagi ke tahap penyidikan, baru kita gunakan saksi ahli. Itu bahasa mereka,” tutur Ipung.

Jawaban yang diberikan penyidik membuat Ipung kecewa. Karena menurutnya, semakin lama penanganan kasus tersebut maka hilang hak anak tersebut dalam mendapatkan kasih sayang dari ibu kandungnya.

Ipung lalu meminta SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan). Ketika menerima SP2HP pada akhir bulan Maret 2021, Ipung mengaku kian terkejut karena di sana tidak ada kesimpulan.

Padahal sebelumnya telah banyak saksi yang dimintai keterangan dalam kasus tersebut.

“Tentu ini menyakitkan buat kita. Ada SP2HP tapi tidak ada kesimpulan yang didapat, padahal orang yang diperiksa begitu banyak,” kata Ipung.

Geram, Ipung kemudian mengaku berkirim surat kepada Kementerian PPPA, Kapolri dan Kapolda.

Tak berselang lama, APD kemudian dipanggil oleh penyidik RPK Polda Bali. Di sana APD diberi beberapa pilihan agar rujuk kembali dengan suaminya, melakukan perkawinan sah secara baik-baik, mengurus hak asuh secara baik-baik, mengurus akta kelahiran secara baik-baik lalu mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.

“Bayangkan, seorang penyidik polisi yang seharusnya memahami tentang Undang-undang perlindungan anak, yang seharusnya paham tentang Undang-undang perkawinan serta Undang-undang tentang kesehatan tentang hak asuh anak, ini tidak dilakukan,” ucapnya.

“Saya mengatakan maaf, bukan bermaksud menggurui disitu, tapi apakah tidak salah penyidik yang menangani kasus ini duduk disitu,” sebutnya.

Berjalanya waktu, kata Ipung pihaknya menerima  tanggapan dari Kementerian PPP atas surat yang dikirim tanggal 13 Maret 2021.”

“Dari surat itu dapat saya simpulkan bahwa  jika ada perkara hukum terhadap anak para pihak (orang tua) harus menahan diri, anak harus diselamatkan, hak-hak anak harus diberikan, nah ini yang menurut saya belum dilakukan oleh penyelidi,” tegas Ipung.

Tak ada tindaklanjut, Ipung kemudian mengadukan kasus ini ke Propam Polda Bali. Selain mengadukan penyidik RPK Polda Bali, pihaknya juga mengadukan penyidik Polresta Denpasar atas kasus penganiayaan yang dilakukan KAD kepada APD.

“Kami memasukkan laporan hari Senin kemarin, baru tiga hari. Tapi untuk yang di Polresta kami sudah dapat telepon bahwa penyidik Polresta sudah dipanggil,” ucapnya.

Ia juga menyinggung penerapan pasal oleh penyidik Polresta Denpasar. Menurutnya, jika penganiayaan ringan pasal yang diterapkan yakni Pasal 351 ayat (1), penganiayaan sedang Pasal 351 ayat (2) dan penganiayaan berat yakni Pasal 351 ayat (3).

“Tapi ini yang diterapkan Pasal 352, padahal setahu saya pasal ini sudah tidak pernah dipakai. Apalagi terlapor merupakan residivis yang pernah dipenjara dalam kasus penganiayaan pada tahun 2017,” bebernya.

Berita Terkait

Polda Sumsel Musnahkan Barang Bukti Narkoba Sebanyak 108.997,91 Gram dan Pil Ekstasi Sebanyak 134.487 Butir
Rapat Pleno KPU Nisel Rekapitulasi Penghitungan Suara Berjalan Lancar
Polres Nisel Perketat Pengamanan Pleno KPU
Sekretaris Teguh Kinarto Dituntut 2 Tahun Penjara, Terbukti Lakukan Penggelapan Dalam Jabatan
Saksi Sempat Protes Saat Notaris Membuat PPJB, The Tomy Hanya Bilang Untuk Pegangan
Demi Memantau Keamanan Di PPK, Kapolres Nisel Rela Mandi Lumpur Saat Patroli
Pulang Kerja, Oknum Jaksa Kejari Tanjung Perak Tabrak Tukang Becak dan Mobil
Status Pelajar Sudah Bobol Mesin ATM Sendirian!

Berita Terkait

Minggu, 25 Februari 2024 - 15:12 WIB

Polda Sumsel Musnahkan Barang Bukti Narkoba Sebanyak 108.997,91 Gram dan Pil Ekstasi Sebanyak 134.487 Butir

Sabtu, 24 Februari 2024 - 19:45 WIB

Rapat Pleno KPU Nisel Rekapitulasi Penghitungan Suara Berjalan Lancar

Sabtu, 24 Februari 2024 - 14:57 WIB

Polres Nisel Perketat Pengamanan Pleno KPU

Kamis, 22 Februari 2024 - 19:30 WIB

Sekretaris Teguh Kinarto Dituntut 2 Tahun Penjara, Terbukti Lakukan Penggelapan Dalam Jabatan

Kamis, 22 Februari 2024 - 16:53 WIB

Saksi Sempat Protes Saat Notaris Membuat PPJB, The Tomy Hanya Bilang Untuk Pegangan

Kamis, 22 Februari 2024 - 11:59 WIB

Demi Memantau Keamanan Di PPK, Kapolres Nisel Rela Mandi Lumpur Saat Patroli

Rabu, 21 Februari 2024 - 21:35 WIB

Pulang Kerja, Oknum Jaksa Kejari Tanjung Perak Tabrak Tukang Becak dan Mobil

Rabu, 21 Februari 2024 - 21:00 WIB

Status Pelajar Sudah Bobol Mesin ATM Sendirian!

Berita Terbaru

Politik

Syarif Hasan: Hak Angket Pemilu itu Kontraproduktif

Senin, 26 Feb 2024 - 10:10 WIB

Politik

38,1 Persen Pemilih AMIN Setuju Pemilu Banyak Kecurangan!

Senin, 26 Feb 2024 - 10:06 WIB

Politik

TKN Fanta Ingin Kabinet Prabowo Banyak Anak Muda

Senin, 26 Feb 2024 - 10:04 WIB