Gubernur Mahyeldi Minta OPD Segera Terkait Tindak Lanjuti Hasil Kunjungan Wapres RI dan Menteri

- Editorial Staff

Sabtu, 17 April 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar Mahyeldi-Audy setelah memimpin rapat bersama Pemerintah Provinsi Sumbar dan Bupati/Walikota Se Sumbar di Auditorium, Sabtu (17/4/21).

Foto bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar Mahyeldi-Audy setelah memimpin rapat bersama Pemerintah Provinsi Sumbar dan Bupati/Walikota Se Sumbar di Auditorium, Sabtu (17/4/21).

Padang, – Beberapa pekan lalu Sumatera Barat dikunjungi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ketua OJK Pusat, Menteri Perdagangan, Menteri BPN/Bappenas dan Menteri Pertanian lalu Menteri Kesehatan. Dari kunjungan tersebut ada beberapa hal yang menjadi perhatian dan tindak lanjut bersama, untuk itu Gubernur Sumbar meminta para OPD menindaklanjuti hasil kunjungan tersebut.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah saat memimpin rapat bersama Pemerintah Provinsi Sumbar dan Bupati/Walikota Se Sumbar di Auditorium, Sabtu (17/4/21).

Salah satunya kunjungan oleh Menteri BPN/Bappenas yaitu berkaitan dengan Fly Over Sitinjau Lauik menargetkan mulai tahun 2022 sampai 2024 pelaksanaan pembangunannya selesai.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Gubernur Sumbar mengingatkan di tahun 2021 ini memulai tahap pengurusan izin lahan dan hutan lindung agar segera bisa diselesaikan, sesuai rencana tahun 2022 sampai 2024 dengan kontruksi yang sumber pendanaanya melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Baca juga: Kapal ke Mentawai Tersedia Setiap Hari Setelah Mahyeldi Launching Pengoperasian KMP. Tanjung Burang

“Dan tidak lanjut dari agar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar segera  menyiapkan surat Gubernur ke menteri BPN/Bappenas untuk permohonan pembiayaan dengan SBSN, mudah-mudahan insyaAllah dengan dukungan kita semuanya pembangunan fly over sitinjau lauik bisa di selesaikan,” pinta Mahyeldi, dilansir dari Biro Humas Sumbar.

Dikayakan Mahyeldi ada beberapa hal yang tidak layaknya dari jalan sintinjau lauik dari aspek keselamatan dan mendukung kelancaran lalu lintas penumpang logistik.

“Kemarin sudah terjadi peristiwa kecelakaan tabrakan beruntun sebanyak 7 kendaraan dan di setiap kejadian-kejadian langsung kita kirim ke kementerian BPN/Bappenas,” ugkapnya.

Mahyeldi juga mengatakan mengenai stadion Sikabu di Padang Pariaman, semenjak tahun 2015 sudah memulai pembangunan, stadion Sport Center ini akan dipakai untuk piala dunia, maka perlu diprioritaskan pembangunannya. Anggaran pembangunan lanjutanya membutuhkan dana lebih kurang 1,3 triliun dari dukungan APBD Sumatera Barat dengan situasi dan kondisi pada saat ini tentu ada keterbatasan.

“Karena keterbatasan itu, kita merencanakan pembuangan ini melalui konsep SBSN, sehingga nanti konsekuensinya adalah pembangunan ini akan diserahkan kepada pemerintah pusat sesuai dengan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2011. Yaitu melalui pembiayaan proyek yang diterbitkan oleh SBSN, sehingga pembiayaan dan pengelolaanya ditangani oleh pusat, untuk ini tentu perlu langkah-langkah kedepannya melalui Bappeda Provinsi Sumbar,” ujarnya.

Selain itu Mahyeldi menyebutkan dirinya bersama menteri juga sudah meninjau danau Maninjau. Dan berkaitan dengan itu danau Maninjau merupakan salah satu dari 15 danau prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 yang perlu segera diselamatkan dan pulihkan kondisinya.

“Sehingga nantik danau Maninjau ini akan memanfaatkan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat Sumbar khususnya adalah kabupaten Agam dan Alhamdulliah kawasan ini sudah masuk dalam kawasan strategis nasional sebagai danau terindah di dunia. Dengan dasar ini maka kita mendorong kepastian regulasi mengenai leading sektor danau, termasuk menjadi tugas yang jelas kepada semua kementerian dan lembaga sesuai dengan kewenangan pusat dan daerah mengenai tata ruang dan zonasinya,” sebutnya.

Menurur Gubernur, tidak hanya itu ada beberapa kunjungan lain yang dikunjungi menteri Bappenas seperti pembangunan monumen bela negara Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang merupakan bagian penting dalam perjuangan sejarah Indonesia. Sebagai salah satu bentuk penghargaan guna memperingati hari bela negara yang ditetapkan pada tanggal 19 Desember tempat berdirinya monumen bela negara PDRI di Sumatera Barat.

Guna percepatan pembangunan monument PDRI tersebut, gubernur meminta kelapa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumbar agar segera menyusun grand  design pembangunan yang dilengkapi dengan memperjelas peran dan fungsi dari masing-masing instansi terkait,” pintanya.

Berita Terkait

Bencana Longsor Rontokkan Pembangunan Jalan di Mapattunggul Pasaman
Kewenangan Dipertanyakan, Inspektorat Periksa Sekda Non Aktif Pasca Bupati Pasaman Diperiksa Ombudsman
BPK Temukan Masalah Serius Enam Paket Proyek IPAL Dinkes Pasaman
Kejari Pasaman Terima Titipan Pengembalian Kerugian Negara dari Mantan Wali Nagari Sundata
Tanaman Karet Sumber Nafkah Ditumbang Tanpa Izin, Warga Pasaman Pagar Jalan sebagai Bentuk Perlawanan
Ombudsman Periksa Bupati Pasaman Sabar AS Terkait Pembebastugasan Sekda
Klarifikasi Bupati Pasbar Tidak Mengajak Memilih Anaknya Caleg DPR RI Diduga Beda dengan Video Beredar
Sukses Diversi, Bukti Komitmen Kejari Pasaman Jalankan Amanat Sistem Peradilan Pidana Anak

Berita Terkait

Senin, 5 Februari 2024 - 10:28 WIB

Bencana Longsor Rontokkan Pembangunan Jalan di Mapattunggul Pasaman

Kamis, 1 Februari 2024 - 13:46 WIB

Kewenangan Dipertanyakan, Inspektorat Periksa Sekda Non Aktif Pasca Bupati Pasaman Diperiksa Ombudsman

Rabu, 31 Januari 2024 - 13:38 WIB

BPK Temukan Masalah Serius Enam Paket Proyek IPAL Dinkes Pasaman

Sabtu, 27 Januari 2024 - 18:55 WIB

Kejari Pasaman Terima Titipan Pengembalian Kerugian Negara dari Mantan Wali Nagari Sundata

Selasa, 23 Januari 2024 - 15:52 WIB

Tanaman Karet Sumber Nafkah Ditumbang Tanpa Izin, Warga Pasaman Pagar Jalan sebagai Bentuk Perlawanan

Selasa, 23 Januari 2024 - 09:55 WIB

Ombudsman Periksa Bupati Pasaman Sabar AS Terkait Pembebastugasan Sekda

Jumat, 19 Januari 2024 - 01:01 WIB

Klarifikasi Bupati Pasbar Tidak Mengajak Memilih Anaknya Caleg DPR RI Diduga Beda dengan Video Beredar

Selasa, 16 Januari 2024 - 10:30 WIB

Sukses Diversi, Bukti Komitmen Kejari Pasaman Jalankan Amanat Sistem Peradilan Pidana Anak

Berita Terbaru

Nasional

Momen HPN 2024, PWI Tuban Sambangi Dewan Pers

Kamis, 22 Feb 2024 - 09:28 WIB