Resmi Diterima Pengaduan Terkait Penistaan Agama Hindu di Polda Bali

  • Whatsapp
Kordinator Tim Advokasi Penegakan Dharma, Gede Suardana saat melapor ke Polda Bali. (Foto: deliknews.com)

Denpasar – Pengaduan Tim Advokasi Penegakan Dharma (TAPD) menyeret penceramah oknum dosen bernama Desak Made Darmawati terkait kasus penistaan Agama Hindu resmi diterima Unit Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Bali. Dengan bukti menerima surat pengaduan bernomor Dumas/198/IV/2021/SPKT Polda Bali.

Kordinator TAPD Gede Suardana mengatakan, meski Desak Made telah meminta maaf atas isi video ceramahnya diketahui direkam dua tahun lalu namun demi terpenuhi rasa keadilan, pihaknya meminta kepolisian tetap memproses secara hukum.

“Permintaan maaf yang bersangkut lakukan tidak serta merta menghapus perbuatan pidana yang dilakukan. Sebagai wujud amalan dharma terhadap negara maka cara yang paling baik untuk memproses kasus ini adalah dengan melaporkan ke polisi. Menempuh jalur hukum dan memberikan tindakan tegas terhadap yang bersangkutan,” terang Gede Suardana di halaman Mapolda Bali, Senin (19/4/2021)

Suardana mengaku, kali ini pihaknya telah menyiapkan cukup alat bukti. Diantaranya akun channel YouTube Istiqomah TV disinyalir pertama kali menggunggah video tauziah atau ceramah Desak Made. Beserta screenshot bukti unggahan yang kemudian viral di media sosial.

“Alat buktinya pertama akun Channel YouTube Istiqomah TV yang pertama menyebarkan konten video ceramah yang dilakukan oleh Dr. Desak Made Darmawati, seorang pengajar di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA), yang dalam ceramahnya diduga memuat ujaran kebencian, dugaan penistaan dan penodaan Agama Hindu,” singgungnya.

Terkait Locus Delikti (tempat terjadinya perkara), Suardana menjelaskan kasus ini bisa dilaporkan di Kantor Kepolisian mana saja. Kalaupun nantinya harus dibawa ke Mabes Polri pihaknya mengatakan silahkan saja.

“Kepolisian itu satu berdasarkan UU Kepolisian, dimana saja bisa dilaporkan, kalau kasus ini harus diangkat ke Mabes ya silahkan saja,” sebutnya.

Dijelaskan terkait kasus ini adapun pasal bisa disangkakan yakni pasal 46 ayat 2 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Kemudian, junto pasal 28 ayat 2 UU 11 Tahun 2002 yaitu Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yabg ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian ataubpermusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Pos terkait

loading...