TEGAS ! Kasus Desak Made Terbuka Bisa Dilaporkan di Polda Bali

  • Whatsapp
FGD diprakarsai PHDI Provinsi Bali dan KORdEM Demokrasi Bali di Sekretariat PHDI Bali, Minggu (18/4). (Foto: ist)

Denpasar – Tokoh Bali Wayan Sudirta yang dikenal pengacara Presiden dan Kementerian Hukum dan Ham menyatakan bahwa dugaan penistaan Agama Hindu dilakukan oknum dosen bernama Desak Made Darmawati tetap terbuka bisa dilaporkan di wilayah Polda Bali.

Advokat senior itu mengutip, bahwa berdasarkan KUHAP Pasal 84 ayat 2 sejalan dengan Perkap No. 6 Tahun 2019 dikatakan bisa dijadikan dasar memproses kasus Desak Made di Polda Bali.

Penegasan ini disampaikan dalam forum FGD (Focus Group Discussion) diselenggarakan PHDI Provinsi Bali dan KORdEM Demokrasi Bali pada Sekretariat PHDI Bali di Jalan Ratna Denpasar, Minggu (18/4)

“Secara empirik dalam kasus Ahok, 14 pelapornya ada di berbagai daerah, Polda dan Polres tetap memeriksa laporan dan mem-BAP pelapor. Walau pun kelanjutan penanganannya ada di Mabes Polri. Misalnya, pelapor yang ada di Polres Bogor, di BAP di Polres Bogor dan berlanjut di Mabes Polri,” terang Wayan Sudirta.

Dipaparkan pada forum diskusi itu, bahwa dalam Pasal 1 angka 19 Jo Pasal 3 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana disebutkan, bahwa Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah tempat suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat lain dimana korban dan/atau barang bukti dan/atau saksi dan/atau pelaku berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.

Begitu juga dijelaskan dalam Pasal 3 diatur terkait Laporan atau Pengaduan Masyarakat (Model B) dapat dilakukan juga di Laporan/pengaduan SPKT/SPK pada tingkat Polda/Polres yang penanganannya dapat dilimpahkan jika ada alasan-alasan hukum yang dapat dibenarkan menurut teori locus delicti dan kompetensi relative pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara dimaksud.

Forum yang padat masukan dan konsep-konsep ini menyimpulkan, ucapan-ucapan Desak Darmawati viral di media sosial jelas-jelas mengandung unsur penistaan Agama Hindu. Setelah dibedah dari aspek hukum pidana, aspek teologi agama maupun adat dan budaya Bali.

Wayan Sudirta bersama tokoh lain Gede Made Suardana, Gede Pasek Suardika sama-sama menegaskan, bahwa perbuatan Desak Dharmawati memenuhi unsur dugaan melanggar KUHP Pasal 156 huruf (a).

Putu Wirata yang memandu forum FGD menyampaikan, masukan-masukan yang disampaikan tidak hanya untuk bahan laporan dan proses hukum. Tetapi juga, membantu kepolisian untuk memproses kasus yang mendapat atensi luas dari umat Hindu di Bali.

Tokoh lain tampil secara virtual dan offline juga adalah Ida Shri Bhagawan Putra Nata Nawa Wangsa seorang Sulinggih yang merupakan Bagawanta Gubernur Bali, Ida Mpu Siwa Budha Dhaksa Dharmita sulinggih yang sangat dihormati dari Semeton Mahagotra Pasek Sanak Sapta Rsi turut serta dalam memberi dukungan.

Tidak ketinggalan Prof. Dr. Wayan Windia seorang guru besar FH UNUD kompetensinya di bidang adat, dan Prof. Dr. IGN Sudiana, M.Si, ketua PHDI Provinsi Bali, Dr. I Gede Rudia Adiputra dosen di Univ. Hindu Negeri, I Gusti Bagus Sugriwa, Gusti Made Ngurah ‘’Petajuh’’ Majelis Desa Adat Provinsi Bali juga hadir dalam forum diskusi.

Selain itu, peserta yang ikut memberikan masukan dan dukungan untuk meneruskan pernyataan Desak Darmawati ke proses hukum adalah Nyoman Kenak, Made Arka, S.Pd, M.Pd, Made Rai Wirata, SH, Putu Wirata Dwikora, Wayan Ariawan, SH dan Made Sukaartha dari LBH KORdEM Bali.

Pos terkait

loading...