Kerumunan di BRI Lubuk Sikaping Langgar Prokes

- Tim

Sabtu, 1 Mei 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kerumunan massa di BRI Kantor Cabang Lubuk Sikaping tanpa menjaga jarak, Jum’at 16 April 2021.

Kerumunan massa di BRI Kantor Cabang Lubuk Sikaping tanpa menjaga jarak, Jum’at 16 April 2021.

Pasaman, – Ada kerumunan massa di BRI Kantor Cabang Lubuk Sikaping tanpa menjaga jarak berpotensi mempermudah penyebaran Covid-19, pada Jum’at 16 April 2021 kemarin.

Diketahui, Presiden Jokowi dan jajaran pemerintah telah berulang kali menegaskan agar disiplin menjalankan protokol kesehatan dengan menjaga 3 M yakni memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak minimal 1 meter. Namun sepertinya masih ada instansi tertentu yang terkesan mengabaikan intruksi tersebut.

Terpantau di halaman Kantor BRI Lubuk Sikaping banyak masyarakat berkerumunan, ada yang disediakan tempat duduk, dan ada yang hanya berdiri namun tidak menjaga jarak.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca juga: Laksanakan Perintah Kapolri Soal Covid-19, Ini yang Dilakukan Polda NTB

Covid-19 Meningkat, Gubernur Sumbar Himbau Bupati dan Wako Tegas Penerapan Prokes

Menurut informasi yang diterima, masyarakat berkerumunan tanpa jaga jarak itu dikabarkan untuk melakukan pengurusan pencairan Bantuan Non Tunai. Masyarakat yang tidak menjalankan protokol kesehatan, atau BRI yang belum mampu menyalurkan bantuan dengan mematuhi protokol kesehatan?

Atas persoalan tersebut, deliknews.com telah mengonfirmasi BRI Kantor Cabang Lubuk Sikaping via surat dan diterima pihak BRI pada 17 April 2021.

Deliknews.com mengajukan beberapa pertanyakan diantaranya kenapa BRI Cabang Lubuk Sikaping membuat kerumunan massa tanpa mematuhi protokol kesehatan Covid-19 dengan tidak menjaga jarak.

Kemudian apakah BRI sudah mimiliki izin keramaian dari kepolisian atau Satgas Covid-19, juga bagaimana pertanggungjawaban BRI atas kerumunan massa yang berpotensi mempermudah penyebaran Covid-19. Hingga berita ini ditayangkan belum ada penjelasan dari BRI.

Disisi lain, diketahui kasus positif Covid-19 di Provinsi Sumatra Barat masih terus meningkat. Hingga Jumat (16/4/21) pekan lalu menurut Juru Bicara Satgas Covid-19 Provinsi Sumbar Jasman Rizal, kasus positif Covid-19 menyentuh 506 kasus, dan pada Kamis (29/4/21) jumlah warga Sumbar terpapar Covid-19 bertambah di angka 286 orang.

Sebelumnya, pada November 2020 lalu, Kapolri Idham Aziz telah mengeluarkan surat telegram terkait penegakan protokol kesehatan Covid-19. Surat telegram bernomor ST/3220/XI/KES.7./2020 tertanggal 16 November 2020 itu ditandatangani oleh Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Salah satu perintah dalam surat itu adalah agar jajaran kepolisian menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap pelanggar protokol kesehatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

(Darlin)

Berita Terkait

Terkait Pemeriksaan dan Pemberhentian Sekda Pasaman, Pengamat Hukum: Pelanggaran Etik Bila Bupati Tak Patuhi Arahan Gubernur
Disdik Pasaman Buka Suara Terkait Kejanggalan Dana BOS SMPN 1 Mapattunggu Hingga Disebut Tak Ada SPJ
SMPN 1 Mapattunggul Tutupi Informasi Dana BOS hingga Disebut Tak Ada SPJ, Kabid SMP: Harus Dikelola Secara Terbuka
SMPN 1 Mapattunggul Tidak Miliki Arsip SPJ Dana BOS 2019-2021, Kabid SMP: Seharusnya Ada di Sekolah
Bencana Longsor Rontokkan Pembangunan Jalan di Mapattunggul Pasaman
Kewenangan Dipertanyakan, Inspektorat Periksa Sekda Non Aktif Pasca Bupati Pasaman Diperiksa Ombudsman
BPK Temukan Masalah Serius Enam Paket Proyek IPAL Dinkes Pasaman
Kejari Pasaman Terima Titipan Pengembalian Kerugian Negara dari Mantan Wali Nagari Sundata

Berita Terkait

Rabu, 27 Maret 2024 - 17:08 WIB

Terkait Pemeriksaan dan Pemberhentian Sekda Pasaman, Pengamat Hukum: Pelanggaran Etik Bila Bupati Tak Patuhi Arahan Gubernur

Kamis, 29 Februari 2024 - 12:03 WIB

Disdik Pasaman Buka Suara Terkait Kejanggalan Dana BOS SMPN 1 Mapattunggu Hingga Disebut Tak Ada SPJ

Selasa, 27 Februari 2024 - 15:14 WIB

SMPN 1 Mapattunggul Tutupi Informasi Dana BOS hingga Disebut Tak Ada SPJ, Kabid SMP: Harus Dikelola Secara Terbuka

Sabtu, 24 Februari 2024 - 11:26 WIB

SMPN 1 Mapattunggul Tidak Miliki Arsip SPJ Dana BOS 2019-2021, Kabid SMP: Seharusnya Ada di Sekolah

Senin, 5 Februari 2024 - 10:28 WIB

Bencana Longsor Rontokkan Pembangunan Jalan di Mapattunggul Pasaman

Kamis, 1 Februari 2024 - 13:46 WIB

Kewenangan Dipertanyakan, Inspektorat Periksa Sekda Non Aktif Pasca Bupati Pasaman Diperiksa Ombudsman

Rabu, 31 Januari 2024 - 13:38 WIB

BPK Temukan Masalah Serius Enam Paket Proyek IPAL Dinkes Pasaman

Sabtu, 27 Januari 2024 - 18:55 WIB

Kejari Pasaman Terima Titipan Pengembalian Kerugian Negara dari Mantan Wali Nagari Sundata

Berita Terbaru

Regional

BUPATI NISEL HILARIUS DUHA BUKA GEBYAR PAUD TAHUN 2024

Kamis, 18 Apr 2024 - 22:26 WIB

Sumatera Selatan

Polda Sumsel Musnahkan Barang Bukti 7,7kg Sabu dan 183 Butir Pil Ekstasi

Kamis, 18 Apr 2024 - 20:32 WIB