Menjadi Polemik, Perekrutan Teda di Kabupaten Malaka Tahun 2020 Kuotanya Melebihi Formasi

- Editorial Staff

Senin, 21 Juni 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Malaka, NTT, deliknews –  menjadi polemik Tenaga Kontrak Daerah (Teda) Kabupaten Malaka, NTT yang sudah disepakati oleh Pemkab Malaka dan DPRD Malaka 2020 lalu sebanyak 2586, sekarang ini Tenaga Kontrak Daerah (TEDA) kabupaten Malaka membengkak mencapai 3000 an.

Adanya SK pemberhentian Tenaga Kontrak Daerah dari Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak. SH. MH untuk dikaji ulang sesuai dengan kemampuan dan keuangan daerah. Hasil pembekuan Teda sudah lakukan kesepakatan bersama antara Pemkab Malaka bersama DPRD melalui RDP beberapa pekan lalu.

Ketua Komisi II dari Partai Golkar, Hendri Melky Simu saat ditemui deliknews di ruangan, Senin, 21/6/2021 mengatakan pembekuan Tenaga Kontrak Daerah dan SK pemberhentian Tenaga Kontrak Daerah oleh Bupati Malaka untuk dikaji ulang itu sangat wajar. Karena perekrutan tenaga kontrak sangat melonjak dan melebihi batas yang sudah ditetapkan bersama melalui sidang Paripurna.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Anggaran untuk tenaga kontrak daerah yang sudah ditetapkan bersama melalui paripurna itu sebanyak 2586. Rincian Tenaga Kontrak terdiri: Guru 749, kesehatan 484 dan teknis 1233. Sedangkan sekarang ini Tenaga Kontrak Daerah melonjak sampai 3000 an. Kita bingung karena dari mana uang untuk membayar tunjangan mereka?” ujar Henri Melky Simu .

“Sedangkan kesanggupan keuangan Daerah dalam penetapan anggaran untuk Tenaga Kontrak Daerah sebanyak 2586 orang. Dalam perjalanan Perekrutan tenaga Kontrak oleh mantan Bupati Malaka pada saat itu. Mantan Bupati Malaka turun sosialisasi atau edukasi ke masyarakat atas pendemi Covid-19, dia langsung angkat dan metetapkan Teko disetiap desa” ujar Hendri Melky Simu.

Lanjutnya, terkait dengan tadi ada aksi damai dari Perbemda. Kami dari Dewan belum bisa menjawab tuntutan dari para aksi saat audens didalam gedung karena Ketua DPRD masih diluar bersama Bupati Malaka.

Soal tuntutan dari para aksi damai, kita sudah lakukan RDP dengan Bupati Malaka terkait dengan pembekuan Tenaga Kontrak Daerah atau Teko. Lalu ketua DPR meminta untuk adakan pertemuan setengah Kamar dengan Bupati Malaka. Dr. Simon Nahak. SH. MH. Namun, sampai saat ini kami belum mendapatkan hasil pertemuan setengah Kamar antara Mereka.

Saya sampaikan kalau mau tanya tentang SK pemberhentian Tenaga Kontrak Daerah yang dikeluarkan oleh Bupati itu tanya pada Ketua DPR yang menjawab adalah ketua sendiri.

Apa yang sudah disepakati bersama melalui Forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara pihak pemerintah daerah dan Dewan , sebaiknya dapat dihargai. Kerena, rapat tersebut melalui dewan terhormat, pungkasnya.(Dami Atok)

Berita Terkait

Bahas Legalitas P3SRS, Warga Apartemen Pakuwon Jati Group di Tunjungan Plaza Gelar Sarasehan
Dirasa Mencekik, Pengusaha Periklanan Tolak Kenaikan Pajak Reklame
Mahasiswa ITS Ini Modifikasi Aspal dari Limbah Lumpur
Diakui BTN Sebagai Aset Pailit Sipoa, Area Drug Race di Tambak Oso Sepakat Ditutup.
Kerugian Akibat Dugaan Mafia Tanah Bos PT GFI Sangat Fantastis
Rumah Bos PT GFI Digeledah Kejati Babel Atas Dugaan Mafia Tanah
Pemkab Nisel Gelar Musrenbang RKPD Tahun 2025
Terbukti Gelapkan Uang Teguh Kinarto Rp 336 Juta, Hakim Vonis Dwi Shanti 2 Tahun Penjara

Berita Terkait

Sabtu, 2 Maret 2024 - 18:28 WIB

Bahas Legalitas P3SRS, Warga Apartemen Pakuwon Jati Group di Tunjungan Plaza Gelar Sarasehan

Sabtu, 2 Maret 2024 - 09:04 WIB

Dirasa Mencekik, Pengusaha Periklanan Tolak Kenaikan Pajak Reklame

Jumat, 1 Maret 2024 - 09:59 WIB

Diakui BTN Sebagai Aset Pailit Sipoa, Area Drug Race di Tambak Oso Sepakat Ditutup.

Jumat, 1 Maret 2024 - 01:08 WIB

Kerugian Akibat Dugaan Mafia Tanah Bos PT GFI Sangat Fantastis

Jumat, 1 Maret 2024 - 01:04 WIB

Rumah Bos PT GFI Digeledah Kejati Babel Atas Dugaan Mafia Tanah

Kamis, 29 Februari 2024 - 22:56 WIB

Pemkab Nisel Gelar Musrenbang RKPD Tahun 2025

Kamis, 29 Februari 2024 - 20:27 WIB

Terbukti Gelapkan Uang Teguh Kinarto Rp 336 Juta, Hakim Vonis Dwi Shanti 2 Tahun Penjara

Kamis, 29 Februari 2024 - 10:45 WIB

Bupati Nisel Monitoring Pleno PPK Fanayama Dan Toma

Berita Terbaru