Aturan Perjalanan Diubah, Bambang Haryo Sudah Lebih Dulu Beri Masukan

  • Whatsapp

Jakarta – Pemerintah melalui Satgas penanganan covid-19 merubah aturan perjalanan transportasi umum di masa pandemi covid-19 dengan menerbitkan Surat Edaran No. 17 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019. .

Menanggapi SE Satgas Covid-19, juga Instruksi Mendagri Nomor 30,31, dan 32 Tahun 2021 dan SE Satgas Nomor 17 dan 18 tahun 2021, Kementerian Perhubungan melakukan penyesuaian dengan menerbitkan dua Surat Edaran Kemenhub hanya pada transportasi udara.

Bacaan Lainnya

Keduanya yaitu SE Kemenhub No. 62 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Covid-19. Serta, SE Kemenhub No.63 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Internasional dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Covid-19.

“Sama dengan SE Satgas, SE Kemenhub ini berlaku mulai 11 Agustus 2021. Sementara untuk transportasi darat, laut, dan kereta api masih tetap menggunakan Surat Edaran yang berlaku saat ini karena tidak ada perubahan dalam syarat perjalanan,” tutur Adita Irawati, Juru Bicara Kementerian Perhubungan.

Dijelaskan Jubir Kemenhub, Untuk kedatangan dari Luar Jawa Bali/ Keberangkatan dari Jawa Bali ke Luar Jawa Bali sesuai InMendagri No. 30/2021 membutuhkan syarat adanya kartu vaksin minimum dosis 1.

Untuk pelaku perjalanan udara harus melakukan tes RT-PCR 2×24 jam dan moda lainnya tes RT-PCR 2×24 jam atau Antigen 1×24 jam. Sementara, Untuk perjalanan Antar Kota/Kabupaten dalam Jawa Bali persyaratannya : Orang yang sudah mendapatkan vaksin dosis lengkap yang dibuktikan dengan kartu vaksin, untuk perjalanan udara hanya perlu tes Antigen 1×24 jam.

Masukan Bambang Haryo.

Aturan perjalanan orang dalam Negeri ini, sebetulnya telah diberikan masukan oleh Praktisi Transportasi yang juga Politisi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono, jauh hari sebelumnya.

Kepada media, Bambang Haryo mendorong Pemerintah agar meninjau ulang persyaratan wajib rapid test/PCR dan vaksin untuk penumpang angkutan umum, terutama transportasi antar-pulau, karena dianggap kurang efektif dan efisien.

“Pengguna transportasi publik antar-pulau sebaiknya tidak terhambat dengan persyaratan yang berat. Yang penting terapkan protokol kesehatan dan diawasi ketat selama menggunakan transportasi publik,” kata Bambang Haryo Soekartono,kepada media, Rabu (27/7) lalu.

Menurut dia, penumpang yang sudah divaksin seharusnya tidak perlu rapid test/PCR, sementara syarat rapid test/PCR cukup berlaku bagi penumpang yang belum divaksin. “Cukup satu syarat saja dan prokes diperketat. Di banyak negara, transportasi domestiknya hanya cek suhu tubuh,” ujarnya.

Syarat yang memberatkan itu dikhawatirkan sekadar menjadi formalitas. Akhirnya tujuan menjadi tidak jelas dan bisa disalahgunakan oleh oknum untuk memalsukan syarat tersebut.

Menurut Bambang Haryo, masyarakat lebih baik didorong menggunakan angkutan umum jika harus bepergian di masa pandemi sebab perjalanannya lebih mudah dipantau daripada mereka menggunakan kendaraan pribadi. Sebab penumpang angkutan umum tercatat dalam manifest dan tujuannya jelas sehingga mudah dideteksi, sedangkan kendaraan pribadi sulit dikendalikan dan diawasi.

Dia mengatakan, menggunakan transportasi umum sama seperti saat masyarakat berada di tempat umum. Di pasar atau mall, masyarakat bahkan bisa berlama-lama dan lebih intens berinteraksi dibandingkan di angkutan umum.

“Masuk pasar, orang tidak diminta RT/PCR atau vaksin, bahkan sering tidak dicek suhu tubuhnya. Padahal, satu orang pedagang di pasar bisa berkomunikasi dengan ratusan konsumen. Kalau di angkutan umum, orang lebih banyak diam,” tuturnya.

Diharapkan ada perubahan kebijakan yang mempermudah masyarakat menggunakan transportasi publik sehingga masyarakat mau dan nyaman menggunakan transportasi publik.

Pos terkait

loading...