Pelantikan Amasrul sebagai Kepala DPMD Sumbar Sudah Sesuai Aturan

- Editorial Staff

Senin, 23 Agustus 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pelantikan Sekretaris Kota Padang, Amasrul sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak perlu menjadi sebuah polemik.

“Proses mutasi dan pelantikan Pejabat Tinggi Pratama yang dilakukan Gubernur Mahyeldi pada Senin (23/8) sudah melalui persetujuan atau rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tanggal 9 Agustus 2021 dengan Nomor B-2682/KASN08/2021,” jelas Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar, Hefdi di ruang kerjanya, Kamis (26/08/21).

Selain dari KASN pelantikan itu juga sudah mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada 23 Agustus dengan Nomor 821/4533/SJ.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sesuai PP 11 tahun 2017 Pengisian JPT Pratama dibawah koordinasi KASN, artinya dengan  telah ada izin dan rekomendasi dari KASN serta Kemendagri, maka pelantikan tersebut sudah memenuhi aturan.

“Jadi jelas tidak ada aturan yang dilanggar. Semua taat azas,” ujarnya.

Sebelum dilantik, Amasrul telah memperoleh rekomendasi dari Kemendagri untuk mengikuti uji kompetensi sesuai amanat pasal 132 PP 17/2020 dimana rekomendasi tersebut baru bisa dikeluarkan Kemendagri jika dalam berkas usulan calon sudah dilampirkan surat izin dari pejabat pembina kepegawaian (PPK) sesuai status kepegawaiannya.

Berdasarkan surat izin itu lah Kemendagri menerbitkan rekomendasi bahwa yang bersangkutan bisa mengikuti uji kompetensi untuk mengisi jabatan sebagai Pejabat Tinggi Pratama di Pemprov Sumbar.

“Artinya, tanpa adanya surat izin dari Walikota Hendri Septa selaku PPK, Amasrul tidak akan bisa mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri untuk mengikuti uji kompetensi,” kata Hefdi.

Lebih lanjut Hefdi mengatakan saat ini jajaran Pemprov Sumbar tengah berkonsentrasi untuk menangani pandemi yang masih belum usai. Gubernur memerintahkan seluruh jajaran OPD berupaya memberikan solusi terbaik bagi masyarakat sesuai kewenangan masing-masing.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa juga menjadi salah satu ujung tombak dalam penanganan COVID-19 terutama di nagari dan desa di Sumbar. Karena itu konsentrasi pimpinannya tidak boleh terpecah oleh polemik.
“Kita berharap semua bisa menahan diri agar tanggung jawab untuk penanganan COVID-19 bisa berjalan secara maksimal,” ujarnya.

Ia mengatakan hanya dengan persatuan dan kekompakan dari semua lini lah penanganan COVID-19 bisa dilakukan dengan baik. Perpecahan dan perselisihan hanya akan merugikan masyarakat secara luas.

Sebelumnya Amasrul dilantik sebagai Pejabat Tinggi Pratama Pemprov Sumbar bersama delapan orang pejabat lain pada Senin (23/8/21).

Berita Terkait

SMPN 1 Mapattunggul Tidak Miliki Arsip SPJ Dana BOS 2019-2021, Kabid SMP: Seharusnya Ada di Sekolah
Bencana Longsor Rontokkan Pembangunan Jalan di Mapattunggul Pasaman
Kewenangan Dipertanyakan, Inspektorat Periksa Sekda Non Aktif Pasca Bupati Pasaman Diperiksa Ombudsman
BPK Temukan Masalah Serius Enam Paket Proyek IPAL Dinkes Pasaman
Kejari Pasaman Terima Titipan Pengembalian Kerugian Negara dari Mantan Wali Nagari Sundata
Tanaman Karet Sumber Nafkah Ditumbang Tanpa Izin, Warga Pasaman Pagar Jalan sebagai Bentuk Perlawanan
Ombudsman Periksa Bupati Pasaman Sabar AS Terkait Pembebastugasan Sekda
Klarifikasi Bupati Pasbar Tidak Mengajak Memilih Anaknya Caleg DPR RI Diduga Beda dengan Video Beredar

Berita Terkait

Sabtu, 24 Februari 2024 - 11:26 WIB

SMPN 1 Mapattunggul Tidak Miliki Arsip SPJ Dana BOS 2019-2021, Kabid SMP: Seharusnya Ada di Sekolah

Senin, 5 Februari 2024 - 10:28 WIB

Bencana Longsor Rontokkan Pembangunan Jalan di Mapattunggul Pasaman

Kamis, 1 Februari 2024 - 13:46 WIB

Kewenangan Dipertanyakan, Inspektorat Periksa Sekda Non Aktif Pasca Bupati Pasaman Diperiksa Ombudsman

Rabu, 31 Januari 2024 - 13:38 WIB

BPK Temukan Masalah Serius Enam Paket Proyek IPAL Dinkes Pasaman

Sabtu, 27 Januari 2024 - 18:55 WIB

Kejari Pasaman Terima Titipan Pengembalian Kerugian Negara dari Mantan Wali Nagari Sundata

Selasa, 23 Januari 2024 - 15:52 WIB

Tanaman Karet Sumber Nafkah Ditumbang Tanpa Izin, Warga Pasaman Pagar Jalan sebagai Bentuk Perlawanan

Selasa, 23 Januari 2024 - 09:55 WIB

Ombudsman Periksa Bupati Pasaman Sabar AS Terkait Pembebastugasan Sekda

Jumat, 19 Januari 2024 - 01:01 WIB

Klarifikasi Bupati Pasbar Tidak Mengajak Memilih Anaknya Caleg DPR RI Diduga Beda dengan Video Beredar

Berita Terbaru

Politik

Syarif Hasan: Hak Angket Pemilu itu Kontraproduktif

Senin, 26 Feb 2024 - 10:10 WIB

Politik

38,1 Persen Pemilih AMIN Setuju Pemilu Banyak Kecurangan!

Senin, 26 Feb 2024 - 10:06 WIB

Politik

TKN Fanta Ingin Kabinet Prabowo Banyak Anak Muda

Senin, 26 Feb 2024 - 10:04 WIB