Video  

Demokrasi dalam Oligarki

demokrasi-dalam-oligarki

Sam Abede Pareno

KEMPALAN: Demokrasi dan oligarki merupakan dua hal yang kontras dalam kehidupan bernegara dan berpemerintahan. Sejenis dengan itu, adalah demokrasi dengan otoritarianisme. Namun, di Indonesia kedua hal yang kontradiktif itu dapat beriringan demi kepentingan kekuasaan. Tentu saja untuk melanggengkan kekuasaan, entah masa berkuasanya suatu rezim, entah pula keleluasaan dalam menjalankan kekuasaannya.

Di masa Presiden Soekarno–setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959–demokrasi dan otoritarianisme berjalan bersama dengan label ‘demokrasi terpimpin’. Pada mulanya dianggap sebagai antitesis dari ‘demokrasi liberal’ yang dipraktikkan oleh hampir setiap parpol di parlemen sehingga demokrasinya dikenal pula dengan nama ‘demokrasi parlementer’. Betapa suatu kabinet yang mengoperasikan pemerintahan hanya dapat berlangsung 3 bulan karena mosi tidak percaya suatu fraksi atau gabungan fraksi di parlemen. Di luar parlemen berlangsung massa aksi suatu parpol atau gabungan parpol.

Situasi yang semula diasumsikan sebagai lahirnya demokrasi terpimpin itu makin diperparah oleh berbagai pemberontakan di beberap daerah. Keadaan kian runyam ini pada gilirannya menjadikan demokrasi terpimpin legitimated. Asumsi sebagai antitesis terhadap demokrasi liberal pun memberikan lisensi bagi Presiden Soekarno untuk melanggengkan kekuasaannya. Karena kata “terpimpin” bermakna dipimpin oleh presiden dalam hal ini Bung Karno. Andaikata tidak terjadi G 30 S/PKI boleh jadi program Bung Karno untuk terus berkuasa (seumur hidup) akan terus berlangsung sepanjang usia beliau.

Demokrasi terpimpin yang tidak lain merupakan otoritarianisme akhirnya terkubur dalam sejarah.

Alhasil, Soeharto tampil memimpin negeri ini. Beliau memperkenalkan “demokrasi Pancasila” yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ini juga pada mulanya menarik simpati rakyat, lebih-lebih mencangkan pembangunan di segala bidang dengan narasi “membangun manusia Indonesia seutuhnya”. Ternyata demokrasi Pancasila pada gilirannya senasib dengan demokrasi terpimpin. Sama-sama membuat kedua presiden itu bagaikan “sabdo pandito ratu”, kemauannya wajib dipatuhi, bahkan Presiden Soeharto berkuasa selama 32 tahun. Bedanya, demokrasi terpimpin menuju otoritarianisme dengan cara diktator, sedangkan demokrasi Pancasila menuju diktator dengan modus otoriter.

Di masa reformasi (mulai Presiden Habibie hingga Presiden Joko Widodo tetap menggunakan) demokrasi Pancasila. Namun untuk sementara ini tak ada yang menjurus ke kekuasaan yang otoriter.

Meskipun demikian, ada upaya untuk melanggengkan kekuasaan, yaitu melalui oligarki, sekumpulan parpol yang berkuasa dan wakil-wakilnya menjadi anggota kabinet Jokowi.

Belum lama ini PAN bergabung dalam oligarki ini. Oligarki mengenal musyawarah, tapi bukan untuk seluruh rakyat melainkan untuk kepentingan para anggota oligarki. Jadi, seperti penggalan kalimat dalam bahasa Madura, 1/2 + 1 yaitu demokrasinya separo, sedangkan oligarkinya satu. Te sate…..

Surabaya, 2 September 2021.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.