Gratifikasi Korupsi Mantan Sekda Buleleng, Ombudsman Minta Kejati Bali Teliti Betul

Photo Istimewa Net

Denpasar – Kepala Ombudsman Bali, Umar Ibnu Alkhatab meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, agar betul-betul teliti sebelum menentukan sikap apakah menahan tersangka mantan Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng Bali berinisial DKP dalam kasus gratifikasi atau tidak.

Menurut pihaknya ketelitian sangat perlu agar kejaksaan terhindar dari kekeliruan saat menentukan sikap, misalnya tidak menahan.

“Kalo kita lihat dari rekontruksi hukumnya menurut saya sih jaksa harus betul-betul teliti sebelum menentukan apakah dia (tersangka-red) ditahan atau tidak. Ya, menurut saya ketelitian itu perlu agar terhindar dari kekeliruan untuk melepas seorang tersangka,” tegas Ketua Ombudsman Bali, Umar Ibnu Alkhatab kepada wartawan, Kamis (02/09/2021)

Umar menjelaskan kasus gratifikasi menyeret mantan Sekda Buleleng begitu komprehensif dan sangat kompleks. Tidak saja Korupsi dan gratifikasi tapi juga di dalamnya terdapat money laundering (pencucian uang).

“Ini kan sangat komprehensif kasusnya ya, tidak hanya menerima gratifikasi tapi juga dalam berita kita baca itu kan ada juga menyangkut money laundering. Ya saya kira sekali lagi pihak kejaksaan harus lebih detail dalam menentukan apakah ditahan atau tidak,” cetusnya.

Namun Umar menyampaikan terkait penahanan tersangka adalah tergantung pandangan dan kewenangan kejaksaan. Ketika tersangka ditenggarai tidak mungkin menghilangkan barang bukti serta tidak lari dimungkinkan tidak ditahan.

“Tergantung pandangan dari kejaksaan ya, kalau memang kejaksaan memandang belum diperlukan penahanan, ya itu wewenang kejaksaan. Misalnya, tidak mungkin menghilangkan barang bukti, tidak mungkin lari, itu dimungkinkan tersangka tidak ditahan. Sekali lagi sangat tergantung kepada pandangan pihak aparat yang berwenang,” pungkas Ketua Ombudsman Bali.

Perlu diketahui sebelumnya Kejati Bali menetapkan mantan Sekda Buleleng DKP sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kejati Bali Hutama Wisnu mengatakan, DKP diduga telah menerima sejumlah gratifikasi, salah satunya dalam proyek pembangunan Bandara Bali Utara di Kabupaten Buleleng tahun 2018.

“DKP sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng diduga telah menerima gratifikasi dalam sejumlah pembangunan salah satunya pembangunan Bandara Bali Utara di Kabupaten Buleleng tahun 2018,” kata Hutama dalam keterangan tertulis pada Jumat, 23 Juli 2021 lalu.

Menurut Hutama, gratifikasi tersebut diterima dari beberapa orang dalam rangka membantu mempercepat pengurusan izin pembangunan Bandara Bali Utara.

Penyerahan gratifikasi terkait permintaan DKP tersebut dilakukan sebanyak tiga kali pembayaran pada tahun 2018 dan 2019.

Selain kasus pembangunan Bandara Bali Utara, DKP juga diduga menerima gratifikasi terkait penyewaan lahan Tanah Desa Yeh Sanih Kabupeten Buleleng yang dilakukan oleh perusahaan sejak tahun 2015/2019.

DKP juga diduga menerima gratifikasi dalam pengurusan izin pembangunan terminal penerima LNG Celukan Bawang dari perusahaan.

“Jumlah gratifikasi (yang diterima DKP) sekitar Rp 16 miliar. Perkembangan penanganan telah dikembangkan ke TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang),” tuturnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.