Video  

Jaringan Islam Antidiskriminasi soal Pembakaran Masjid Ahmadiyyah di Sintang Kalimantan Barat

jaringan-islam-antidiskriminasi-soal-pembakaran-masjid-ahmadiyyah-di-sintang-kalimantan-barat

KEMPALAN: JIAD mengutuk keras perusakan dan pembakaran properti milik Ahmadiyyah yang dilakukan massa intoleran di desa Balai Harapan, Tempunak, Sintang Kalimantan Barat, Jumat (3/9/2021).

Kami mendesak Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI agar tidak ragu melakukan tindakan hukum tegas terhadap para pelaku kekerasan dan pembakaran. Tangkap dan adili. Selain itu, Jokowi harus juga memastikan praktek seperti ini tidak terjadi lagi pada kelompok-kelompok minoritas di negara ini.

Dengan segenap penyesalan mendalam, JIAD senantiasa bersyukur tidak jatuh korban jiwa berkat kesigapan aparat keamanan dan para pihak.

Namun demikian, kami menyayangkan aparat keamanan terlihat tidak maksimal melakukan penegakan hukum dan malah cenderung melakukan pembiaran. Seharusnya mereka bisa mencegah pengrusakan dan pembakaran tersebut tidak terjadi.

Ketidakmaksimalan tersebut menurut kami, sangat mungkin juga disebabkan oleh konstruksi hukum yang selama ini masih cenderung memposisikan Ahmadiyyah sebagai aliran sesat. Hal ini secara konstitusional sungguh menggelikan.

Salah satu regulasi yang perlu segera dicabut oleh Rezim Jokowi karena bertentangan dengan konstitusi adalah SKB Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3/2008; Nomor: Kep-033/A/JA/6/2008, dan Nomor 199/2008, tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau anggota Pengurus JAI dan Warga Masyarakat. Bukan hal yang sulit bagi Presiden Jokowi memerintahkan Gus Yaqut (Menag), Pak Tito (Mendagri) dan Pak Burhanudin (Jaksa Agung) untuk merevisi/mencabut regulasi tersebut.

Presiden Jokowi juga tidak perlu takut meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mencabut Fatwa Nomor: 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Aliran Ahmadiyah. Sebab kekerasan terhadap Ahmadiyyah kerapkali menggunakan fatwa ini sebagai pembenaran aksinya. Saat fatwa ini ditetapkan pada 28 Juli 2005, KH. Ma’ruf Amin, yang saat ini menjadi wakil presiden, merupakan ketua Sidang Komisi C Bidang Fatwa, bersama Drs. Hasanuddin, M.Ag. sebagai sekretarisnya.

JIAD meyakini Jokowi bisa dengan mudah meminta wakil presiden KH. Ma’ruf Amin untuk berunding dengan MUI, NU, Muhammadiyyah, dan organisasi Islam lainnya agar menyelaraskan fatwa supaya lebih sejalan dengan Pancasila dan Konstitusi, dalam hal ini dengan cara mencabut fatwa kesesatan Ahmadiyyah di Indonesia.

Jombang, 4 September 2021.

Aan Anshori
Kordinator
089671597374
IG @gantengpolnotok
aan.anshori@gmail.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.