Pembangunan Cor Rambat Beton Dijalan Talang Dabok Diduga Melanggar UU KIP No 14 Tahun 2008

Banyuasin, Sumsel, Deliknews.com – Pengecoran Rambat Beton pembangunan Jalan arah Talang Dabok Desa Sungai Rengit, Kecamatan Talang kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Diduga Melanggar UU KIP no 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bagaimana Tidak, Saat awak media ke Lokasi tersebut mulai dari gerbang arah masuk gang Talang Dabok tidak menemukan Papan plang Proyek yang di pasang Ternyata disimpan didalam Mobil.

Salah Satu Pekerja lapangan Topa (40) saat dikonfirmasi Terkait keberadaan Papan Plang Proyek Tersebut, Beliau Mengatakan”di pasang lalu pernah Jatuh, sekarang di simpan dalam mobil dari pada nanti hilang, ada kami amankan,” Bebernya.

“Menurut dia dari pada hilang lebih baik diamankan Mengenai pekerjaan ini kami baru 2 Minggu ini bekerja, Sumber Dananya setau saya dari Dana APBD kabupaten Banyuasin, kita hanya Pekerja mas,” Tutur dia.

Di tempat yang sama awak media juga Mengkonfirmasi kepada Pengendara motor lalu lintas di jalan tersebut WN (45) Saat di tanya tentang keberadaan Papan plang Proyek, Mengatakan Bahwa Semenjak dari awal mulai pekerjaan setau saya tidak pernah saya melihat papan plang Proyek cor beton jalan Talang Dabok ini,” Ujar dia.

“Terkadang saya kesal juga mas pekerjaan saya kan Gojek di saat pelanggan ingin segera tepat waktu melintas jalan ini macet dan menghambat proses pengantaran, pelanggan yang meminta harus tepat waktu akhirnya kita jadi salah mas itulah kesalnya,” Papar dia.

” Seharusnya Setiap adanya pembangunan  setidaknya ada Tim pengaturan lalu lintas kendaraan, ini tidak ada Yang mengatur malah dibiarkan saja dengan kesibukan mereka sendiri,” Imbuhnya.

Sementara ditempat berbeda Saat diminta Tanggapannya Mengenai Proyek Tersebut Ketua LSM POSE RI Sumsel Deslefri SH Mengatakan, Seharusnya pihak terkait menegaskan bila mana ada pelanggaran baik itu dari pekerjaan, atau kegiatan dalam pekerjaan bila mana itu apabila tidak memasang papan plang Proyek Sudah jelas itu melanggar UU KIP No 14 Tahun 2008,” Jelas Des.

“Tentang Keterbukaan informasi Publik Pasal 28 tahun 1945 . Jika itu Sumber Dana dari APBD kabupaten Banyuasin sudah pasti Itu dana Pokir DPRD kabupaten Banyuasin mereka lebih paham akan kinerja yang profesional dan efektif.” Tegas Des.

Bila memang tidak ada ketegasan pihak pihak terkait tentang proyek tersebut diduga ada apa itu, baik dari Dinas PU, Inspektorat, harus memberikan teguran Terhadap adanya pelanggaran tersebut.

Sekelas Legeslatif itu lebih intelektual akan menyikapi hal ini apalagi menyangkut Uang negara, masyarakat wajib mengetahui apa yang mereka perbuat, Apalagi mereka di pilih oleh masyarakat untuk duduk di kursi legislatif sekarang.” Tutup Des.

(Adi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.