Video  

UUD 1945 Tidak Boleh Diamandemen untuk Kepentingan Kekuasaan Jangka Pendek dan Dangkal

uud-1945-tidak-boleh-diamandemen-untuk-kepentingan-kekuasaan-jangka-pendek-dan-dangkal

JAKARTA-KEMPALAN: Kehidupan demokratis dalam berbangsa dan bernegara yang sekarang dinikmati bangsa Indonesia akan menjadi sistem politik omong kosong bila pemerintah yang sedang berkuasa meneruskan upayanya meniadakan oposisi.

“Pemerintah tanpa oposisi otomatis menjadi otoritarianisme,” tegas Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi dalam rilis yang diterima kempalan.com Senin (6/9).

Hal itu dikemukakan Ridho dalam merespon tidak berdayanya oposisi terkait upaya beberapa pihak untuk mengamandemen UUD 1945 agar Presiden RI bisa menjabat tiga periode.

Ridho melihat perkembangan politik Indonesia akhir-akhir ini sungguh berbahaya karena ada kekuatan-kekuatan anti demokrasi yang mencoba memaksakan tujuan politiknya dengan mengamandemen UUD 1945.

Tujuan dari kelompok ini, papar Ridho, yaitu agar Presiden Jokowi bisa dipilih kembali untuk periode ketiga dan seolah-olah langkah ini terlihat konstitusional.

Ridho Rahmadi mengatakan bila melihat komposisi anggota MPR sekarang ini yang berjumlah 711 orang (575 anggota DPR-RI dan 136 anggota DPD) dan oposisi hanya memiliki 104 kursi (Demokrat 54 kursi, PKS 50 kursi), maka perubahan UUD 1945 tentang masa jabatan presiden itu sudah di depan mata.

Ridho mengingatkan berbagai pihak janganlah Pasal 7 UUD yang menegaskan “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan” diobrak-abrik demi memenuhi manusia-manusia yang lapar dan dahaga akan kekuasaan.

“Pasti akan berujung pada kehancuran demokrasi Indonesia untuk selama-lamanya,” kata Ridho.

Ketua Umum partai berlogo Perisai Tauhid itu menambahkan selama ini kekuatan oligarki dan mafia multidimensi sudah berhasil menggerus ekonomi Indonesia menuju kemandekan, dan janganlah sampai bangsa ini membiarkan mereka juga menggerus kekuatan politik bangsa kembali ke titik mundur.

Ridho Rahmadi mengingatkan para anggota DPR-DPD-MPR, seluruh pejabat, terutama pejabat tinggi, agar selalu memegang teguh sumpah atau janji jabatan mereka. “Anda semua disaksikan oleh manusia, malaikat dan Tuhan tatkala Anda mengucapkan sumpah atau janji jabatan Anda.”

Mengutip Ayat 87 Surah Ali Imran dari al-Qur’an, Ridho mengingatkan bahwa, “Kalau kita melenceng dan menyesatkan diri secara sengaja, padahal kita mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, maka kata Allah, kita akan mendapatkan laknat dari Allah, para malaikat dan seluruh umat manusia.”  (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.