Video  

Wantannas: Kebocoran NIK Jokowi Merupakan Risiko Era 5.0

wantannas:-kebocoran-nik-jokowi-merupakan-risiko-era-5.0

JAKARTA-KEMPALAN: Tempo hari, Indonesia digegerkan dengan data pribadi Joko Widodo selaku Presiden RI di aplikasi PeduliLindungi. Hal ini sontak menimbulkan respon yang variatif dari khalayak umum. Namun, rata-rata sangat menyayangkan dengan bocornya NIK dari orang nomor satu di Indonesia ini.

Melihat hal ini, Laksda TNI Harjo Susmoro selaku Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) menjelaskan jika kebocoran data pribadi berupa NIK Joko Widodo ialah risiko dari era 5.0. Di era yang serba digital ini, tentu sangat rawan adanya kebocoran-kebocoran data yang tentu amat sangat merugikan.

“Memang itu adalah bagian dari sebuah kemajuan teknologi dan informasi. Tentunya ini sudah langsung ditangani oleh pihak yang berkepentingan, yang punya kewenangan untuk itu,” ujar Harjo Susmoro, dikutip dari Republika, pada Senin (6/9).

Wantannas secara fungsional memiliki tugas untuk melakukan pembahasan terkait dengan big data yang memang beririsan dengan kejadian tersebut. Harjo memaparkan jika pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Intelijen Negara (BIN) sudah mengatasi persoalan ini.

Dari pihak Wantannas, sudah dilakukan diskusi substantif terkait dengan persoalan keamanan (proteksi) data yang beririsan dengan big data. Dirinya menghimbau agar masyarakat tidak terdikotomi untuk pro dan kontra terhadap persoalan bocornya NIK dari Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, kebocoran data ialah bentuk nyata dari risiko di era digital dan terjadi tidak mengenai lokasi geografi. Artinya, tidak hanya negara Indonesia saja yang mengalami hal ini, namun juga acap kali terjadi di negara-negara adidaya semacam Amerika Serikat.

“Justru dengan adanya seperti itu (kebocoran data) akan memicu kita untuk bisa lebih baik lagi. Bahwa sistem itu tidak ada sistem yang sempurna, selalu ada kekurangan. Maka kemajuan kita adalah bagaimana kita menyempurnakan sistem itu agar lebih kokoh lagi, bahwasanya apa yang dianggap kita sekarang sudah baik, ternyata masih perlu disempurnakan lagi,” jelasnya.

Terakhir, ia menegaskan jika persoalan bocornya NIK Presiden Joko Widodo ke publik melalui sarana media sosial tidak boleh terjadi lagi. Data pribadi merupakan identitas yang sifatnya personal, sehingga tidak boleh sampai bocor kepada publik dan berpotensi untuk terjadi tindakan-tindakan negatif. (Rafi Aufa Mawardi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.