Menteri PUPR: Pura Besakih Aset Nasional Destinasi Wisata, Kadis PUPR Bali: Itu Bukan Proyek KSPN

Ilustrasi (Foto: net)

Denpasar – Berjalannya proyek penataan kawasan Pura Besakih dikaitkan dengan pernyataan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Ir. Mochamad Basoeki Hadimoeljono menyebut, Pura Besakih adalah aset nasional sebagai destinasi wisata sekaligus cagar budaya dalam rilis pada 6 Agustus 2020 membuat sebagian masyarakat Bali khawatir.

Meski tidak dikatakan proyek tersebut bagian dari proyek Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN) namun terkesan beda tipis dalam pembangunan proyek pariwisata nasional. Sebelumnya sempat ditolak Sabha Pandita untuk tidak dilakukan di Pura Besakih dan juga ditolak di kawasan Teluk Benoa.

Tentunya pengajuan penggunaan anggaran negara dalam proyek ini ada acuan peraturan pemerintah dan undang-undang sebagai pertimbangan dan kajian dipakai dasar pengeluaran anggaran. Dasar hukum ini menjadi pertanyaan masyarakat Bali.

Ditemui, Nusakti Yasa Weda selaku Kadis PUPR Provinsi Bali menegaskan, proyek penataan kawasan suci Pura Besakih bukan merupakan bagian dari proyek Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN) yang ditetapkan pemerintah dalam PP No.50 Tahun 2011.

“Itu bukan proyek KSPN. Kita malah melalukan kegiatan perlindungan. Bagaimana kita melindungi kawasan itu tetap suci. Dagang-dagang kita tata, tioletnya tidak sembarangan lagi. Masak pura di atasnya ada tiolet,” pungkas Nusakti Yasa Weda didampingi Arca selaku tim kelompok ahli (Pokli) di ruang kerja Denpasar, Senin (07/09/2021)

Terkait pembangunan parkir empat lantai dijelaskan, bahwasanya tempat parkir sekarang adalah menjadi titik tertinggi. Sementara nanti dalam pengelolaan kawasan Besakih dihibahkan ke Desa Adat dan tidak diambil provinsi.

“Parkir yang ada sekarang itu lah titik tertingginya, mengambilnya ke bawah. Untuk pengelolaannya sudah ada LO (Liaison officer) di sana, badan pengelolaan Besakih itu yang melaksanakan LO, nanti dihibahkan ke mereka Desa Adat Besakih. Kan semenjak adanya MoU (perjanjian) juga sudah mulai agak teratur, nanti diperbaharui lagi diperkuat lagi, tidak diambil Provinsi,” jelas Nusakti.

Melihat kondisi pada proyek KSPN sudah berjalan seperti di Candi Brobudur serta daerah lain menggunakan anggaran APBN, dan baru baru ini paket fasilitas sarana penunjang transportasi Bus Listrik KSPN gratis trayek Besakih sudah lebih dulu diluncurkan, Arca sebagai tim kelompok ahli dari proyek ini menyebutkan, bahwa jika Besakih sebagai kawasan wisata dikatakan tidak.

“Kawasan wisata tidak, tapi kan daya tarik ini tidak bisa dihindari sama dengan uluwatu orang datang tapi wisatanya pasir. Di gedung parkir kita ada yang namanya (Wiasa Mandala) di sana adalah ruang informasi mengenai Besakih. Jadi kalo ada wisata datang dia cukup bertahan di sana gak sampai masuk ke dalam, kalo pun mau melihat lebih dekat dikasi ada yang namanya (Anjung Panda)”

“Ndak kaya sekarang mereka wisatawan masuk. Iya dengan ini dibangun akan menjadi pusat semua informasi, museum juga ada di sana. Lalu orang juga gak sembarang masuk. Justru dengan ini kita melindungi pura dengan menata ini semua, gak ada lagi sembarang masuk gak seperti sekarang,” papar Arca.

Untuk diketahui proyek penataan kawasan Pura Besakih menggunakan mekanisme rancang dan bangun (design and build) melalui kontrak tahun jamak anggaran 2021-2022 dari biaya APBN dengan nilai pagu paket Rp 508,1 miliar.

Penataan dilaksanakan selama 540 hari kalender sejak tanggal kontrak ditandatangani pemenang lelang PT. Pembangunan Perumahan (persero) Tbk sebagai kontraktor pelaksana dan PT. Ciriajasa Cipta Mandiri selaku manajemen konstruksi.

Proyek ini bisa berjalan perlu proses panjang, Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono sebelumnya mengatakan, penataan kawasan komplek pura yang terletak di Desa Besakih merupakan tindak lanjut dari usulan Pemerintah Daerah (Pemda) Bali yang telah disampaikan ke Presiden Joko Widodo.

“Penataan kawasan Pura Besakih sudah dua tahun direncanakan oleh Pemda Bali kemudian dilaporkan kepada Bapak Presiden, insyaAllah tahun 2021 bisa mulai kita kerjakan selama satu tahun. Pekerjaannya merupakan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Pusat, karena Pura ini adalah aset nasional yang harus diperhatikan, bukan hanya aset Bali,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meninjau kawasan Pura Besakih, pada 6 Agustus 2020.

Diungkapkan Menteri Basuki saat itu, berdasarkan rencana akan ada sembilan (9) item paket pekerjaan untuk penataan kawasan Pura Besakih dengan total estimasi biaya sekitar Rp 1 triliun.

“Kami Pemerintah Pusat akan membangun kawasan parkir di Manik Mas seluas 52 ribu meter persegi (m2), kemudian menata kawasan Becingah (12.287 m2) dan Manik Mas. Totalnya sekitar Rp 500 miliar,” ujarnya.

Untuk persiapan penataan kawasan tersebut, Menteri Basuki menyatakan telah menyelesaikan studi kelayakan (FS) dan untuk desain akan dikerjakan dengan metode rancang bangun (design and build) untuk mempercepat pelaksanaan.

“Tetapi karena luasan kawasannya sudah lebih dari 10 ribu m2 dan juga lokasinya sebagai destinasi wisata sekaligus cagar budaya, maka akan dilengkapi juga dengan dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan),” tuturnya.

Sebagai kawasan cagar budaya, Menteri Basuki memastikan penataan kawasan Pura Besakih akan memperhatikan adat istiadat serta kearifan lokal budaya Bali. “Sehingga lahan parkir yang akan dibangun tidak bertingkat ke atas, namun ke bawah 4 lantai (basement), sebagi salah satu aturan di Bali yang harus tetap dipegang,” ucap Menteri PUPR.

Sisi lain perlu diingat, berdasarkan SK Gubernur Bali No.637/02-C/HK/2014, tanggal 26 Pebruari 2014 sebelumnya pernah dilakukan tentang pembentukan tim independen untuk mengkaji 11(sebelas) KSPN di provinsi Bali. Dimana dalam keanggotaan tim telah mengakomudasi Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi dan Kabupaten serta Kota.

Maka berdasarkan hasil kajian Tim direkomendasikan untuk agar merevisi dan mengeluarkan beberapa KSPN seperti kawasan Pura Besakih dan Kawasan Teluk Benoa pada lampiran PP. No 50 tahun 2011 yang ada di Provinsi Bali. Pada saat itu hasil kajian tim tersebut telah ditindaklanjuti Gubernur Bali dengan surat No.650/ 702/Bappeda kepada Menteri Pariwisata RI.

Demi menguatkan hasil kajian
tim 11 dan surat Gubernur Bali tersebut, maka Pesamuhan Sabha Pandita PHDI Pusat menegaskan dan merekomendasikan mengenai
Pelestarian Kawasan Suci dalam KSPN dan menerbitkan keputusan Pesamuan Sabha Pandita PHDI No.03/Sabha Pandhita Parisada/IV/2016.

Dalam Sabha Pandita tersebut disebutkan, bahwasannya kawasan Besakih, Gunung Agung dan sekitarnya merupakan kawasan suci, maka harus tetap dipertahankan sebagai kawasan tempat suci dan kawasan suci.

Begitu juga ditegaskan, Pemerintah Provinsi Bali agar memfasilitasi pembentukkan Badan Otorita Besakih atau yang sejenisnya, yang melibatkan Pemerintah Kabupaten serta Kota, PHDI beserta unsurnya, MUDP, Desa Pekraman Besakih, Pengempon untuk mengelola dan mengembangkan Komplek Pura Agung Besakih dan sekitarnya sebagai kawasan tempat suci dan kawasan suci yang paling dihormati Umat Hindu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.