Fopbindo Hubungi Ketua KPK dan Kapolri Minta Polresta Padang Segera Tuntaskan Kasus Surat Sumbangan

Padang, – Ketua DPD LSM Forum Peduli Bangsa Indonesia (Fopbindo) Sumbar Ahmad Husein angkat bicara terkait belum tuntasnya masalah surat sumbangan ditandatangani Gubernur Sumbar Mahyeldi, yang kasus ini sedang ditangani Polresta Padang.

Husein meminta dan menyarankan Polresta Padang jangan berlarut – larut dalam menangani kasus pejabat daerah karena berdampak kepada masyarakat Sumatera Barat. Kasus tandatangan ini harus diungkap secara transparan kepada publik.

“Kita telah menghubungi Bapak Ketua KPK RI Firli, Bapak Kapolri Sigit melalui WhatsApp meminta beliau agar memerintahkan Polresta Padang segera menuntaskan kasus surat sumbangan yang ditandatangani Gubernur Sumbar dengan transparan,” ungkap Ahmad Husein kepada deliknews.com di Padang, Jum’at (10/9/21).

Baca juga : PT.BCS Rugi Rp34 M, Komisaris Hansastri Digaji Rp461 Juta Diduga Langgar Peraturan Pemerintah

Temuan BPK di Pasaman Dipertanyakan, Fopbindo Minta Audit Ulang

Husein juga mengaku telah menyarankan kepada Kapolresta Padang agar memanggil Gubernur Sumbar Mahyaldi untuk dimintai keterangan.

“Kita sudah sarankan Bapak Kapolresta untuk memanggil Bapak Gubernur agar diminta keterangan sebelum gelar perkara dalam menetapkan tersangka atau keluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3),” tegas Husein

Menurut Husein, apabila kasus ini terus berlarut – larut tentunya bisa berdampak terhadap penilain publik yang kurang bagus kepada insitusi Polri.

“Sekarang ada yang berpendapat kasus ini perlu kajian mendalam karena tidak ada yang dirugikan, ada juga yang menyebut ini termasuk korupsi dengan unsur serta dasar hukum yang jelas. Kita hormati proses hukum, namun kita minta segera tuntaskan,” pinta Ahmad Husein.

Dalam hal ini deliknews.com juga telah mengkonfirmasi Ketua KPK RI Firli Bahuri, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Kapolresta Padang Kombes Pol Imran Amir via WhatsApp.

Sebelumnya diinformasikan, Polresta Padang, memeriksa 10 saksi dari Pemprov Sumbar (Bappeda), 5 orang sebagai terlapor dan lainnya.

Polresta Padang telah mengamankan ratusan surat yang rencananya disebar ke berbagai instansi ataupun lembaga di Sumbar. Surat bernomor 005/3904/V/Bappeda-2021 tertanggal 12 Mei 2021 dengan perihal penerbitan profil dan potensi Provinsi Sumatera Barat. Di dalam surat terbubuh tanda tangan Gubernur Mahyeldi digunakan 5 orang untuk meminta uang kepada sejumlah pihak.

Surat dibunyikan agar penerima surat berpartisipasi dan kontribusi dalam mensponsori penyusunan dan penerbitan buku profil “Sumatera Barat “Provinsi Madani, Unggul dan Berkelanjutan” dalam versi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris serta Bahasa Arab serta dalam bentuk soft copy.

Nominal uang yang diminta 5 orang yang mengunakan surat itu kepada sejumlah pihak sudah masuk ke rekening pribadi mereka sebesar sekitar Rp170 juta.

(Darlin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.