Kepala SMKN 2 Bukittingi Diduga Langgar Peraturan Mendagri

- Editorial Staff

Sabtu, 11 September 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bukittinggi, – Kepala SMKN 2 Bukittinggi Meri Desna diduga melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam pengelolaan Edotel, pendapatannya tidak disetorkan ke Kas Daerah.

Peraturan Mendagri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada Pasal 130 ayat (1) menyatakan bahwa hasil sewa barang milik daerah merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada  Pasal 24 Ayat (1) menyatakan bahwa semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pengelolaan Edotel SMKN 2 Bukittinggi hanya ditetapkan oleh Keputusan Kepala SMKN 2 Bukittinggi Nomor 800/336/SMKN.2/2020 tanggal 2 Juli 2020 sekolah, dan belum ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Baca juga : SMKN 2 Bukittinggi Kelola Anggaran Edotel Diduga Tanpa Dasar Hukum

Kepala SMKN 2 Bukittinggi Akui Tidak Setorkan Pendapatan Edotel ke Kas Daerah

Pembangunan Edotel SMKN 2 Bukittinggi berasal dari APBD Pemko Bukittinggi dan pemerintah pusat. Selama tahun 2011 sampai dengan 2016, pendapatan dari Edotel selalu disetor ke Kas Daerah Pemko Bukittinggi.

Seiring dengan berpindahnya kewenangan bidang pendidikan SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017, pengelolaan SMKN 2 Bukittinggi termasuk Edotel SMKN 2 Bukittinggi pun berpindah yang semula berada di bawah Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi, berpindah ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

Sementara pada tahun 2020 SMKN 2 Bukittinggi memperoleh pendapatan dari pengelolaan Edotel sebesar Rp40 juta lebih, dan penggunaan langsung dana dari hasil pengelolaan sebesar Rp78 juta lebih, serta terdapat saldo Kas Edotel per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp237 juta lebih.

Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya korupsi atas hasil pemanfaatan barang milik daerah Edotel SMKN 2 Bukittinggi yang tidak disetorkan ke Kas Daerah.

Untuk diketahui terkait tindak pidana penyalahgunaan wewenang jabatan telah diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara tegas menyatakan “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000, dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,”.

(Darlin)

Berita Terkait

Bencana Longsor Rontokkan Pembangunan Jalan di Mapattunggul Pasaman
Kewenangan Dipertanyakan, Inspektorat Periksa Sekda Non Aktif Pasca Bupati Pasaman Diperiksa Ombudsman
BPK Temukan Masalah Serius Enam Paket Proyek IPAL Dinkes Pasaman
Kejari Pasaman Terima Titipan Pengembalian Kerugian Negara dari Mantan Wali Nagari Sundata
Tanaman Karet Sumber Nafkah Ditumbang Tanpa Izin, Warga Pasaman Pagar Jalan sebagai Bentuk Perlawanan
Ombudsman Periksa Bupati Pasaman Sabar AS Terkait Pembebastugasan Sekda
Klarifikasi Bupati Pasbar Tidak Mengajak Memilih Anaknya Caleg DPR RI Diduga Beda dengan Video Beredar
Sukses Diversi, Bukti Komitmen Kejari Pasaman Jalankan Amanat Sistem Peradilan Pidana Anak

Berita Terkait

Senin, 5 Februari 2024 - 10:28 WIB

Bencana Longsor Rontokkan Pembangunan Jalan di Mapattunggul Pasaman

Kamis, 1 Februari 2024 - 13:46 WIB

Kewenangan Dipertanyakan, Inspektorat Periksa Sekda Non Aktif Pasca Bupati Pasaman Diperiksa Ombudsman

Rabu, 31 Januari 2024 - 13:38 WIB

BPK Temukan Masalah Serius Enam Paket Proyek IPAL Dinkes Pasaman

Sabtu, 27 Januari 2024 - 18:55 WIB

Kejari Pasaman Terima Titipan Pengembalian Kerugian Negara dari Mantan Wali Nagari Sundata

Selasa, 23 Januari 2024 - 15:52 WIB

Tanaman Karet Sumber Nafkah Ditumbang Tanpa Izin, Warga Pasaman Pagar Jalan sebagai Bentuk Perlawanan

Selasa, 23 Januari 2024 - 09:55 WIB

Ombudsman Periksa Bupati Pasaman Sabar AS Terkait Pembebastugasan Sekda

Jumat, 19 Januari 2024 - 01:01 WIB

Klarifikasi Bupati Pasbar Tidak Mengajak Memilih Anaknya Caleg DPR RI Diduga Beda dengan Video Beredar

Selasa, 16 Januari 2024 - 10:30 WIB

Sukses Diversi, Bukti Komitmen Kejari Pasaman Jalankan Amanat Sistem Peradilan Pidana Anak

Berita Terbaru

Nasional

Momen HPN 2024, PWI Tuban Sambangi Dewan Pers

Kamis, 22 Feb 2024 - 09:28 WIB