Terkait ISKCON, Ini Tanggapan Resmi MDA Bali Kepada Komnas HAM

Bandesa Agung, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet (kanan). (Foto: ist)

Denpasar – Setelah Komnas HAM mengeluarkan surat rekomendasi prihal kasus hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yayasan ISKCON-Indonesia di Bali, Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali akhirnya menjawab secara resmi melalui surat nomor 412/MDA-Prov Bali/IX/2021 tentang Tanggapan atas Rekomendasi Komnas HAM RI Atas Prilaku Yayasan ISKCON Indonesia di Bali dalam rilis diterima media ini Sabtu (10/09/2021)

Pada surat yang ditanda tangani Bandesa Agung, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet dan Panyarikan Agung tersebut, menegaskan bahwa Komnas HAM RI, dalam surat rekomendasi yang disampaikan, malah mengaburkan fakta-fakta, bahwa ISKCON dan atau Yayasan ISKCON dan atau Hare Krishna di Bali serta pada umumnya di Indonesia, telah melakukan perbuatan tercela sebagaimana bukti-bukti yang dilampirkan dalam surat jawaban MDA Provinsi Bali kepada Komnas HAM RI terdahulu yakni surat nomor 357/MDA-Prov Bali/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021.

MDA dalam surat tanggapan atas rekomendasi Komnas HAM RI tersebut, juga menegaskan bahwa ajaran Hare Krishna di bawah naungan ISKCON adalah sangat berbeda jika dibandingkan dengan Hindu Indonesia pada umumnya dan khususnya dengan Hindu Dresta Bali atau Hindu Bali.

Secara tegas MDA menyampaikan bahwa kasus yang ditangani oleh Komnas HAM RI Tentang ISKCON bukanlah kasus Hak Asasi Manusia tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan, melainkan kasus tentang perilaku sangat tercela yang telah dilakukan oleh ISKCON atau Yayasan ISKCON atau Hare Krishna beserta para tokoh dan anggotanya.

Perbuatan tercela yang dimaksud menurut Majelis Desa Adat adalah prilaku yang secara massif dan sistematis ingin menghancurkan agama Hindu Dresta Bali, dengan mengganti tradisi, ajaran dan konsep keyakinan yang telah dipegang teguh selama ribuan tahun dengan tradisi, ajaran dan konsep keyakinan yang dibawa atau diimpor dari luar NKRI (transnasional). Anehnya, hal ini menurut MDA, sama sekali tidak disinggung oleh Komnas HAM RI.

Majelis Desa Adat secara tegas menyatakan, bahwa dalam upaya Komnas HAM RI memperjuangkan HAM bagi Yayasan ISKCON, jangan sampai malah menggerogoti Hak Asasi Beragama, Adat, Tradisi, Budaya dan Hak Asasi Negara.

Prihal penegasan bahwa Desa Adat di Bali yang berjumlah 1.493 Desa Adat yang telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, memiliki Hak Otonomi yang diakui oleh NKRI dan penjelasan prihal Hak Otonomi tersebut sudah sangat jelas pula diuraikan dalam surat terdahulu, sama sekali tidak disinggung dalam Rekomendasi Komnas HAM RI.

Bandesa Agung, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet yang ditemui di sela penandatanganan kesepakatan kerjasama Bawaslu Provinsi Bali dan MDA Provinsi Bali pada Jumat (10/9) menyatakan, dengan terbitnya surat Tanggapan Majelis Desa Adat atas Rekomendasi Komnas HAM RI secara resmi, melalui surat tanggapan nomor 412/MDA-Prov Bali/IX/2021 dan surat jawaban nomor 357/MDA-Prov Bali/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021, maka MDA Provinsi Bali secara tegas membenarkan dan mendukung semua Desa Adat di Bali yang telah menyatakan menutup dan melarang aktivitas ISKCON dan/atau Hare Krishna di Bali.

“Ratu meminta melalui surat tanggapan ini, Gubernur Bali, DPRD Bali beserta Forkompinda Bali, Bupati & Walikota Se-Bali, PHDI Bali, Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Bali dan segenap Masyarakat Bali agar tetap solid mendukung sikap Majelis Desa Adat dalam hal permasalahan ISKCON atau Hare Krishna ini” tegas Bandesa Agung.

Untuk diketahui dikabarkan sebelumnya Komnas HAM mengeluarkan surat rekomendasi sebagai respons atas surat pengaduan dugaan pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Bali dengan Nomor 01/ISKCON-IND/VI/2021 yang dilaporkan ISKCON pada 3 Juni 2021.

Dalam surat rekomendasi Komnas HAM tersebut, di antaranya berisi agar Gubernur Bali menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan para pengikut ISKCON Indonesia dan Perkumpulan ISKCON di tempat-tempat ibadah yang selama ini digunakan.

Selanjutnya, menyediakan ruang dialog dan menetapkan zona damai di masing-masing tempat ibadah dalam upaya penanganan permasalahan ini dengan memberikan ruang kepada PHDI untuk memfasilitasi upaya dialog.

Selain itu, Gubernur Bali agar menjamin pemenuhan hak atas rasa aman dengan mengedepankan dialog partisipatif antar-elemen masyarakat dan menghindari pendekatan keamanan dan ketertiban dalam penyelesaian sengketa yang ada.

Komnas HAM juga meminta kesiapan dan kesediaan Pemerintah Provinsi Bali, Kepolisian Daerah Bali, Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Yayasan ISKCON Indonesia, Perkumpulan ISKCON Indonesia dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali untuk melaksanakan pertemuan bersama Komnas HAM yang bertindak selaku mediator HAM.

“Dengan adanya surat rekomendasi itu, kami berharap seluruh masyarakat dan pihak-pihak terkait dapat memahami keberadaan badan hukum Yayasan ISKCON-Indonesia dan bisa saling menghormati hak-hak beragama serta saling toleransi dan menghargai satu dengan yang lain,” ujar Sekretaris Jenderal Yayasan ISKCON-Indonesia Putu Wijaya dalam keterangan tertulisnya.

Dia menegaskan, Yayasan ISKCON-Indonesia sudah sah secara hukum dan memiliki izin dari Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-5791.AH.01.04. TAHUN 2013/C – 235.HT.01.02.TH 2006 dan terdaftar pada Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 1045/DJ.VI/BA.00/8/2018.

“Yayasan ISKCON-Indonesia sejak awal berdirinya sudah berkomitmen untuk menjaga kedamaian dan ketenteraman masyarakat dengan tidak melakukan ekspresi agama dan keyakinan yang berlebihan serta tidak merendahkan masyarakat lainnya,” ucapnya.

Pada saat yang sama, para “bhakta” bisa tetap mempertahankan kegiatan keagamaan dresta (adat budaya) Bali bersama masyarakat umum dan kegiatan bhakti yoga untuk kemajuan spiritualnya dilaksanakan di ashram dan di rumah secara pribadi.

Ia mengharapkan Gubernur Bali, Kapolda Bali, PHDI Provinsi Bali, serta MDA Provinsi Bali, dapat memahami posisi badan hukum Yayasan ISKCON-INDONESIA dan bisa menyediakan ruang dialog dengan menetapkan zona damai secara objektif agar tetap membuat suasana aman dan damai.

“Kami akan selalu mengupayakan penyelesaian permasalahan sesuai dengan ketentuan aturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam memperjuangkan hak-hak kami,” pungkasnya.

Wijaya menegaskan pihaknya hanya melaksanakan kegiatan pelatihan bhakti yoga di ashram/pasraman yang menjadi tanggung jawab dari Yayasan ISKCON-Indonesia atau tempat ataupun tempat tinggal dari para bhakta yang bernaung di Yayasan ISKCON-INDONESIA.

“Tuduhan selama ini oleh beberapa oknum yang menyatakan bahwa Yayasan ISKCON-INDONESIA melakukan tindakan pelecehan/mendiskreditkan tradisi dan budaya Hindu di Bali adalah tidak benar,” katanya.

Dia mengatakan tindakan persekusi atau main hakim sendiri ini berdampak tidak hanya di Bali, tetapi juga berdampak sampai ke Provinsi NTB.

Dugaan persekusi, pengancaman pembunuhan, dan pengusiran serta perusakan properti pribadi terhadap Pengurus Cabang Yayasan ISKCON Indonesia terjadi di Desa Sukamaju, Lunyuk, Sumbawa, NTB yang dilakukan oleh beberapa oknum.

Pihaknya berharap ke depannya agar kejadian persekusi ini tidak terjadi lagi pada Yayasan ISKCON-INDONESIA baik di Bali dan di seluruh Indonesia serta kepada siapa pun yang lain.

Bidang Hukum Yayasan ISKCON-Indonesia Dewa Krisna Prasada mengatakan pihaknya sudah melakukan pelaporan ke Polres Sumbawa yang tercatat pada tanggal 3 September 2021 dengan dugaan tindak pidana perusakan barang pribadi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.