Tipikor Polresta Panggil Kepala SMKN 2 Bukittinggi Sebagai Saksi

Bukittinggi, – Tipikor Satreskrim Polresta Bukittinggi memanggil Kepala SMKN 2 Bukittinggi Meri Desna terkait persoalan pengelolaan Edotel SMKN 2 Bukittinggi diduga tanpa dasar hukum sehingga pendapatan Edotel ini tidak disetorkan ke Kas Daerah Pemprov Sumbar.

Kasat Reskrim Polresta Bukittinggi AKP Allan Budi Kusumah Katinusa mengatakan pemanggilan terhadap kepala sekolah baru sebagai saksi dalam proses penyelidikan.

“Pemanggilan masih tahap penyelidikan, dipanggil sebagai saksi,” kata AKP Allan Budi Kusumah Katinusa kepada deliknews.com, Senin (13/9/21).

Baca juga : Kepala SMKN 2 Bukittingi Diduga Langgar Peraturan Mendagri

SMKN 2 Bukittinggi Kelola Anggaran Edotel Diduga Tanpa Dasar Hukum

Kepala SMKN 2 Bukittinggi Akui Tidak Setorkan Pendapatan Edotel ke Kas Daerah

Sebelumnya diberitakan, pengelolaan Edotel hanya ditetapkan oleh kepala sekolah, karena SMKN 2 Bukittinggi ini belum ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pembangunan Edotel SMKN 2 Bukittinggi berasal dari APBD Pemko Bukittinggi dan pemerintah pusat. Selama tahun 2011 sampai dengan 2016, pendapatan dari Edotel selalu disetor ke Kas Daerah Pemko Bukittinggi.

Seiring dengan berpindahnya kewenangan bidang pendidikan SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi pada tahun 2017, pengelolaan SMKN 2 Bukittinggi termasuk Edotel berpindah dari Dinas Pendidikan Kota berpindah ke Dinas Pendidikan Provinsi.

Sementara kepala SMKN 2 Bukittinggi Meri Desna mengakui bahwa pendapatan Edotel yang dikelola oleh sekolah tidak disetorkan ke Kas Daerah karena belum ada keputusan pendirian BLUD.

“Memang tidak ada penyetoran pendapatan Edotel SMKN 2 Bukittinggi ke pemerintah kota maupun pemerintah provinsi, menunggu adanya keputusan pendirian badan layanan umum daerah (BLUD) yang sedang berproses di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan asistensi dari BPKP RI Sumatera Barat,” kata Meri Desna.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada  Pasal 24 Ayat (1) menyatakan bahwa semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada Pasal 130 ayat (1) menyatakan bahwa hasil sewa barang milik daerah merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya korupsi atas hasil pemanfaatan barang milik daerah Edotel SMKN 2 Bukittinggi yang tidak disetorkan ke Kas Daerah.

(Darlin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.