PP KMHDI Nilai Indonesia Tengah Memasuki Era Post Demokrasi

- Editorial Staff

Rabu, 15 September 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ist.

Jakarta – Pembatasan partisipasi publik untuk ikut serta menentukan kebijakan serta pembajakan sistem politik oleh segelintir orang berkuasa yang mewarnai dinamika politik Indonesia dalam kurun beberapa tahun terakhir, telah menandai Indonesia masuk dalam Era Post Demokrasi. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Presidium Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KHMDI), I Putu Yoga Saputra melalui keterangan resminya dalam rangka menyambut Hari Demokrasi Internasional yang jatuh pada tanggal 15 September 2021.

“Melihat situasi dan keadaan demokrasi di Indonesia saat ini, ada kecenderungan Indonesia telah memasuki post demokrasi yakni, sebuah situasi dimana politik demokrasi berjalan, bahkan didukung oleh lembaga-lembaga demokrasi, akan tetapi partisipasi dibatasi dan didominasi oleh elite, sehingga praktek berdemokrasi seakan sebatas artificial saja. Misalkan, dalam beberapa waktu terakhir, dimana hampir seluruh aspek penentuan kebijakan publik ditentukan oleh elite politik tanpa mempertimbangkan atau melibatkan partisipasi masyarakat,” terang Yoga. Jakarta (15/09/2021)

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Yoga menambahkan, kecenderungan hadirnya fenomena post demokrasi mengakibatkan demokrasi Indonesia secara substansi sangat elitis dan dikuasai serta dicengkram oleh kekuatan oligarki yang susah untuk dilawan apalagi diimbangi. Fenomena post demokrasi tidak hanya terjadi pada praktik politik di tingkat pusat, hal serupa juga terjadi di tingkat daerah. Hal inilah yang menyebabkan demokrasi di Indonesia berjalan tanpa demos (rakyat).

“Secara spesifik ada beberapa aspek yang membuat munculnya istilah democracy tanpa demos, pertama lemahnya peranan check and balances oleh beberapa institusi, kemudian terjadi kecenderungan penegakan hukum yang tebang pilih yang dimana kedekatan dengan elite menjadi sebuah keuntungan tersendiri dalam ekosistem hukum di Indonesia dan yang selanjutnya juga terjadi diskriminasi politik atas nama SARA (suku, agama, ras, antar-golongan),” ungkap Yoga Saputra

Selain itu, Yoga juga menjelaskan, sebelum dan selama pandemi Covid-19 demokrasi di Indonesia mengalami turning point. Kondisi ini tercermin dari upaya pemerintah menelurkan berbagai kebijakan kontroversial yang kemudian ramai disoroti dan dikritisi oleh masyrakat karena dianggap tidak mewaliki kepentingan masyrakat itu sendiri.
“serangkian parade kebijakan kontroversial yang memantik sorotan publik dikeluarkan oleh pemerintah baik sebelum atau selama pandemi Covid-19 menunjukan sedang terjadi turning point bagi demokrasi Indonesia”, terang yoga Saputra

Fenomena praktik politik yang terjadi di Indonesia dalam waktu belakangan terakhir tidak menjadi angin segar dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Model Post Demokrasi akan tetap bercokol dalam kehidupan politik Indonesia. Kendati tendensinya tidak akan mengarah ke sistem otoritarianisme. Akan tetapi, minim juga kemungkinan untuk kearah perbaikan sistem demokrasi lebih baik.

“Dengan kondisi demokrasi Indonesia saat ini, jika tidak ada sebuah terobosan politik yang berarti, bisa jadi kualitas demokrasi kita semakin menurun. Munculnya regulasi yang bernuansa sentralisasi kekuasaan, situasi politik yang berjalan saat pandemi, menjadi persoalan-persoalan pokok demokrasi kita hari ini. Belum lagi kondisi kehidupan ekonomi yang makin melemah dan potensi renggangnya kohesi sosial yang dapat memperburuk situasi,” ujar Yoga

Menurut Yoga, dalam rangka mengatasi kebuntuan demokrasi Indonesia adalah membangkitan peran masyarakat sipil (civil society) untuk menyehatkan dan menyuburkan kehidupan demokrasi baik pada masa Pandemi Covid-19 maupun sesudahnya.

“kerja kolektif para pihak yang peduli terhadap kualitas kehidupan demokrasi harus makin digiatkan, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional anak bangsa. Hal ini karena Democracy is the Government of the people, by the people and for the people”, Tutupnya

Berita Terkait

Polda Sumsel Musnahkan Barang Bukti Narkoba Sebanyak 108.997,91 Gram dan Pil Ekstasi Sebanyak 134.487 Butir
Rapat Pleno KPU Nisel Rekapitulasi Penghitungan Suara Berjalan Lancar
Polres Nisel Perketat Pengamanan Pleno KPU
Sekretaris Teguh Kinarto Dituntut 2 Tahun Penjara, Terbukti Lakukan Penggelapan Dalam Jabatan
Saksi Sempat Protes Saat Notaris Membuat PPJB, The Tomy Hanya Bilang Untuk Pegangan
Demi Memantau Keamanan Di PPK, Kapolres Nisel Rela Mandi Lumpur Saat Patroli
Pulang Kerja, Oknum Jaksa Kejari Tanjung Perak Tabrak Tukang Becak dan Mobil
Status Pelajar Sudah Bobol Mesin ATM Sendirian!

Berita Terkait

Minggu, 25 Februari 2024 - 15:12 WIB

Polda Sumsel Musnahkan Barang Bukti Narkoba Sebanyak 108.997,91 Gram dan Pil Ekstasi Sebanyak 134.487 Butir

Sabtu, 24 Februari 2024 - 19:45 WIB

Rapat Pleno KPU Nisel Rekapitulasi Penghitungan Suara Berjalan Lancar

Sabtu, 24 Februari 2024 - 14:57 WIB

Polres Nisel Perketat Pengamanan Pleno KPU

Kamis, 22 Februari 2024 - 19:30 WIB

Sekretaris Teguh Kinarto Dituntut 2 Tahun Penjara, Terbukti Lakukan Penggelapan Dalam Jabatan

Kamis, 22 Februari 2024 - 16:53 WIB

Saksi Sempat Protes Saat Notaris Membuat PPJB, The Tomy Hanya Bilang Untuk Pegangan

Kamis, 22 Februari 2024 - 11:59 WIB

Demi Memantau Keamanan Di PPK, Kapolres Nisel Rela Mandi Lumpur Saat Patroli

Rabu, 21 Februari 2024 - 21:35 WIB

Pulang Kerja, Oknum Jaksa Kejari Tanjung Perak Tabrak Tukang Becak dan Mobil

Rabu, 21 Februari 2024 - 21:00 WIB

Status Pelajar Sudah Bobol Mesin ATM Sendirian!

Berita Terbaru

Politik

Syarif Hasan: Hak Angket Pemilu itu Kontraproduktif

Senin, 26 Feb 2024 - 10:10 WIB

Politik

38,1 Persen Pemilih AMIN Setuju Pemilu Banyak Kecurangan!

Senin, 26 Feb 2024 - 10:06 WIB

Politik

TKN Fanta Ingin Kabinet Prabowo Banyak Anak Muda

Senin, 26 Feb 2024 - 10:04 WIB