Ekstremis

Daniel Mohammad Rosyid

KEMPALAN: Presiden Jokowi di hadapan Majelis Rektor di kampus UNS baru-baru ini mengatakan bahwa tanggung jawab Rektor mendidik mahasiswa itu tidak cuma di dalam kampus, tapi juga menjangkau luar kampus. Apa gunanya jika sudah susah-susah mendidik mahasiswa di kampus kemudian akhirnya terpapar paham ekstrem di luar kampus? Pernyataan dan sinyalemen Presiden Jokowi ini penting untuk dicermati dan disikapi.

Pertama, agak berlebihan jika Rektor harus mengurusi pendidikan mahasiswa di luar kampus. Hampir tidak mungkin. Ada anjuran besar melalui kebijakan Kampus Merdeka bahwa mahasiswa justru harus belajar di luar kampus untuk memahami kehidupan yang sebenarnya. Tapi ini jelas sudah bukan tanggung jawab rektor saja. Sisdiknas juga mengatur dan mendorong peran keluarga dan masyarakat serta dunia usaha dalam pendidikan untuk menyiapkan warga muda yang merdeka, mandiri, sehat dan produktif.

Kedua, pendidikan berbangsa dan bernegara tidak mungkin menjadi perhatian utama kampus yang kurikulumnya sudah sangat padat untuk membentuk kompetensi-kompetensi khusus sesuai bidang ilmu dan profesi tertentu. Pendidikan berbangsa dan bernegara harus dilakukan oleh masyarakat melalui praktek kehidupan berbangsa dan bernegara sehari-hari sesuai dengan cita-cita proklamasi para pendiri bangsa. Jika belajar adalah proses memaknai pengalaman (dengan membaca, berbicara dan menulis), maka pengalaman berbangsa dan bernegara tetap guru terbaik, bukan kuliah sekian sks Pancasila dan Kewarganegaraan oleh para guru besar di kampus.

Ketiga, para pemimpin formal dan informal seharusnya lebih banyak menyadari untuk bertindak sebagai guru dengan mempraktekkan teladan : merancang kebijakan dan menerapkannya secara konsisten satu kata dengan perbuatan dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berpartisipasi dalam ketertiban dunia yang adil dan beradab. Jika pengalaman nyata berbangsa dan bernegara jauh dari cita-cita proklamasi itu, maka justru akan terjadi negative back wash effects: ketidakpedulian, apatisme, anarki, dan alienasi serta depresi yang meluas.

Keempat, presiden adalah Guru Besar kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap ucapan dan tindakannya langsung memberi pengalaman berbangsa dan bernegar. Ini berarti langsung mendidik warga negara ini. Juga para menteri, anggota legislatif, kepala daerah, aparat dan para pejabat publik yang memiliki semua sumberdaya yang dibutuhkan untuk memberi teladan melalu kebijakan dan tindakan mereka. For better or worse.

Kelima, jika ada dugaan ancaman ekstremisme, kita mesti bertanya mengapa ekstremisme muncul di kalangan muda dan mahasiswa. Sebagai guru besar, Presiden selayaknya memahami bahwa sikap ekstrem itu pilihan sulit bagi mahasiswa. Pilihan yang lebih populer adalah cuek dan Emang Gue Pikirin. Dibutuhkan nyali besar untuk memilih bersikap ekstrem sebagai tanggapan atas kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengecewakan, merendahkan, dan memiskinkan. Mencap sekelompok pemuda mahasiswa sebagai ekstremis saja tidak memecahkan akar masalah. Apalagi jika diikuti dengan tindak kekerasan sepihak oleh aparat. Bahkan kekerasan itu akan justru mengeraskan sikap ekstrem itu.

Akhirnya, mendidik manusia muda adalah tugas utama para pemimpin sejak di dalam keluarga, di masyarakat dan di tempat yang lebih tinggi lagi. Tugas ini tidak bisa diserahkan hanya pada pendidikan formal di sekolah dan kampus. Pendidikan untuk semua hanya mungkin oleh semua. Jika sekolah dan kampus masih berpretensi memonopoli secara radikal tugas-tugas ini, maka bisa dipastikan akal gagal karena tidak sesuai dengan zaman yang makin terbuka, interconnected dengan batas-batas institusi yang makin kabur.

Dulu penjajah Belanda mudah dan sering menjuluki para pejuang kemerdekaan sebagai ekstremis. If it takes a village to raise a child, will it take a colonialist to raise extremists ?

Rosyid College of Arts, 16/9/2021