Hotel Balairung Diduga Salahgunakan Pajak yang Telah Dipungut Rp742 Juta

- Editorial Staff

Senin, 20 September 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur PT Balairung Citra Jaya Sumbar Buchari Bachter

Direktur PT Balairung Citra Jaya Sumbar Buchari Bachter

Padang, – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat PT Balairung Citra Jaya Sumbar (BCS) yang bergerak bidang perhotelan (Hotel Balairung) selain mengalami kerugian cukup besar dengan akumulasi rugi pada Desember 2019 senilai Rp34 miliar lebih, juga diduga menyalahgunakan pajak yang telah dipungut Rp742 juta tahun 2019 dan 2020 sehingga berpotensi merugikan negara.

Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK) Hotel Balairung telah melakukan pemungutan pajak dari jasa yang diberikan kepada tamu selama tahun 2019 hingga November 2020 belum disetorkan hingga awal tahun 2021 sebesar Rp742 juta.

Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan dana pajak sebesar Rp742 juta, disebabkan karena Direktur BCS tidak optimal dalam mengawasi kepatuhan kewajiban penyetoran pajak hotel.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Keterlambatan penyetoran pajak ini tentunya akan menyebabkan meningkatnya kewajiban kepada Pemprov DKI Jakarta karena sanksi  denda atas keterlambatan penyetoran Pajak Hotel yang telah dipungut.

Direktur PT BCS Buchari Bachter ketika dikonfirmasi tidak membantah adanya temuan pajak yang telah dipungut namun belum disetorkan.

“Disaat pademi kita kan kesulitan cashflow karena pendapatan jauh berkurang sehingga arus kas kita gak kuat dan banyak outstanding karena mereka juga kesulitan cashflow sedangkan kita punya beban fixcost, tetapi kita tetap bayarkan secara bertahap,” jelas Buchari Bachter, Jum’at (27/8/21) kemarin.

Baca juga : PT.BCS Rugi Rp34 M, Komisaris Hansastri Digaji Rp461 Juta Diduga Langgar Peraturan Pemerintah

Komisaris dan Direksi PT BCS Terima THR Ratusan Juta Diduga Tanpa Dasar Hukum

Dikatakan Buchari Bachter, pajak tersebut telah dilunasi. “tapi alhamdulillah sudah kita lunasi dan kita laporkan ke BPK. silahkan konfirmasi ke BPK,” katanya.

Sementara keterangan dari Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat Yusnadewi bertolak belakang dari pernyataan Buchari Bachter soal pelunasan pajak hotel ini.

Dikatakan Yusnadewi melalui surat tertulis menjawab konfirmasi deliknews.com mengatakan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tersebut masih dalam proses dan dalam pemantauan BPK Perwakilan Sumatera Barat.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah bisa membayar tunggakan utang apabila penerimaan pajak berhasil dikumpulkan. Ia menuturkan pemerintah mengambil pembiayaan utang untuk menutupi defisit fiskal karena berkurangnya penerimaan serta naiknya belanja selama pandemi covid-19.

“Penerimaan negara kita merosot, oleh karena itu kita masih harus mengalami defisit dan berutang. Namun, kita yakin bisa membayar lagi apabila penerimaan pajak bisa dikumpulkan,” ujarnya dalam acara Pajak Bertutur 2021, Rabu (25/8/21).

Untuk diketahui, negara telah mengatur sanksi pidana penggelapan pajak Pasal 39 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menegaskan apabila tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama Tiga tahun dan/atau denda setinggi – tingginya sebesar Empat kali jumlah pajak yang terhutang yang kurang atau yang tidak dibayar.

(Darlin)

Berita Terkait

Bencana Longsor Rontokkan Pembangunan Jalan di Mapattunggul Pasaman
Kewenangan Dipertanyakan, Inspektorat Periksa Sekda Non Aktif Pasca Bupati Pasaman Diperiksa Ombudsman
BPK Temukan Masalah Serius Enam Paket Proyek IPAL Dinkes Pasaman
Kejari Pasaman Terima Titipan Pengembalian Kerugian Negara dari Mantan Wali Nagari Sundata
Tanaman Karet Sumber Nafkah Ditumbang Tanpa Izin, Warga Pasaman Pagar Jalan sebagai Bentuk Perlawanan
Ombudsman Periksa Bupati Pasaman Sabar AS Terkait Pembebastugasan Sekda
Klarifikasi Bupati Pasbar Tidak Mengajak Memilih Anaknya Caleg DPR RI Diduga Beda dengan Video Beredar
Sukses Diversi, Bukti Komitmen Kejari Pasaman Jalankan Amanat Sistem Peradilan Pidana Anak

Berita Terkait

Senin, 5 Februari 2024 - 10:28 WIB

Bencana Longsor Rontokkan Pembangunan Jalan di Mapattunggul Pasaman

Kamis, 1 Februari 2024 - 13:46 WIB

Kewenangan Dipertanyakan, Inspektorat Periksa Sekda Non Aktif Pasca Bupati Pasaman Diperiksa Ombudsman

Rabu, 31 Januari 2024 - 13:38 WIB

BPK Temukan Masalah Serius Enam Paket Proyek IPAL Dinkes Pasaman

Sabtu, 27 Januari 2024 - 18:55 WIB

Kejari Pasaman Terima Titipan Pengembalian Kerugian Negara dari Mantan Wali Nagari Sundata

Selasa, 23 Januari 2024 - 15:52 WIB

Tanaman Karet Sumber Nafkah Ditumbang Tanpa Izin, Warga Pasaman Pagar Jalan sebagai Bentuk Perlawanan

Selasa, 23 Januari 2024 - 09:55 WIB

Ombudsman Periksa Bupati Pasaman Sabar AS Terkait Pembebastugasan Sekda

Jumat, 19 Januari 2024 - 01:01 WIB

Klarifikasi Bupati Pasbar Tidak Mengajak Memilih Anaknya Caleg DPR RI Diduga Beda dengan Video Beredar

Selasa, 16 Januari 2024 - 10:30 WIB

Sukses Diversi, Bukti Komitmen Kejari Pasaman Jalankan Amanat Sistem Peradilan Pidana Anak

Berita Terbaru

Nasional

Momen HPN 2024, PWI Tuban Sambangi Dewan Pers

Kamis, 22 Feb 2024 - 09:28 WIB