Diberitakan Miring Tersandung APBDes, Made Gina: Itu Baik Kan Harus Transparan

  • Whatsapp

Surat Pernyataan dan Laporan inspektorat

Buleleng – Perbekel Desa Panji Anom, I Made Gina┬ámengatakan, ketika diberitakan miring terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dianggap sebagai kritik membangun. Ia menghargai setiap masukan dan juga menerima keluhan setiap persoalan warga yang belum tersampaikan.

“Itu baik, kan harus transparan sepanjang persoalan itu benar dan membangun. Bukan berdasar asumsi semata dipakai untuk mencari-cari kesalahan. Saya menghargai menerima masukan, baik dari warga, anggota dewan, pemerintah dan juga teman-teman media. Itu penting dan perlu,” terang I Made Gina, Perbekel Desa Panji Anom, Buleleng Bali kepada wartawan, Selasa (21/09/2021)

Made Gina mengklarifikasi, persoalan sebelumnya telah di mediakan tersandung dugaan penyalahgunaan APBDes tahun 2016-2017 ditegaskan sudah dilakukan audit. Tentunya, dalam hal ini ada berapa pihak dikatakan belum puas atau warga tidak tahu. Pihaknya sebagai Prebekel menganggap wajar sebagai bentuk kebebasan menyampaikan pendapat di masyarakat.

“Wajar, kita akan jelaskan secara terbuka bahwa tidak ada temuan. Proses berita acara, bukti bukti hasil audit inspektorat juga ada. Baik saksi yang sempat diminta keterangan kejaksaan silahkan ditanyakan. Begitu juga dengan dugaan pungli terkait prona,”

“Ini kan jelang pelantikan, ada tidak puas memunculkan persoalan dengan data tidak cukup. Menyebut proses hukum tapi tidak tahu perjalanannya. Namanya juga isu yang diberitakan, tapi perlu dijelaskan supaya masyarakat paham. Biar dikemudian hari tidak ada sekat,” bebernya sembari memperlihatkan bukti berita acara dan hasil audit inspektorat.

Mantan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Panji Anom Jero Ketut Sarjana pun ikut angkat bicara, kalaupun diberitakan masalah pakaian BPD, dikatakan pada saat itu anggota tidak jadi membeli. Pihaknya bersama anggota BPD lain menyepakati dialihkan menjadi dana operasional.

“Kalau masalah meja pingpong memang di dua dusun sudah terealisasi. Namun seperti Dusun Siung diberikan gawang futsal termasuk kelengkapannya dari pembagian anggaran sudah disepakati. Demikian juga untuk di Dusun Pancoran diberikan alat olah raga berupa Bola Voli karena dua dusun ini sudah ada meja pingpongnya. Kalau dikatakan penyimpangan secara bodoh saya menyikapi itu tidak ada,”

“Bukti-bukti kwitansi sebagai pendukungnya itu ada. Bahkan pertanggungjawabannya sudah sampai masuk ke inspektorat dan sudah juga disetujui pihak petugas. Bahkan beliau pun juga pernah turun. Temuan-temuan dari inspektorat pun tidak ada. Begitu juga hasilnya sudah disampaikan ke pihak desa,” beber Jero Ketut Sarjana.

Penjelasan senada juga dibenarkan I Gede Wija selaku Kaur Kasi Kesra Desa Panji Anom mengatakan, dana yang ada itu bukan Rp 24,9 seperti diberitakan tapi faktanya Rp 20 juta. Anggaran ini lah dibagi kepada 4 dusun sehingga masing masing mendapatkan Rp 5 juta. Terkait meja pingpong memang untuk dua dusun yaitu dusun Batu Pulu dan Abasan saja dirialisasikan. Itu pun SPJ nya semua ada, bahkan dari inspektorat ditegaskan sudah sempat memeriksa.

“Kalau proyek betonisasi yang ada di Desa Abasan sesuai dengan perencanaan yaitu dari perbatasan Banjar Dinas Mekar Sari Desa Panji menuju Banjar Dinas Abasan Desa Panji Anom yaitu panjangnya 777 meter. Kami pada saat itu sudah ukur dari Pura Subak Abian Sarunadi jadi panjangnya sesuai ditetapkan dalam perencanaan. Kita sudah rampung semua pengerjaan dengan panjang 777 meter menggunakan anggaran Rp 150 juta itu dan juga tidak ada masalah,” paparnya.

Sementara Ketut Marma selaku Kepala Dusun (Kadus) Lebah Siung Desa Panji Anom membantah, adanya kabar pungutan liar (pungli) saat pengurusan porona kepada warga. Pihaknya mengaku kaget terkait isu pungli dalam pembuatan sertifikat prona mencapai Rp 350 ribu dikatakan mengada-ngada.

“Tidak benar apa yang dikabarkan itu. Saya selaku Kadus cuma bertugas mengkoordinir, menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan prona kemudian mengkordinir administrasi. Dan saya sudah sampaikan di rapat waktu itu bahwa masyarakat yang bisa mengisi prona silahkan diisi sendiri atau minta bantuan ke orang lain. Nah mungkin lantaran banyak masyarakat meminta tolong kepada saya sehingga dihembuskan isu pungli,” pungkasnya.

“Jadi pada intinya saya tidak pernah memungut pungutan apa pun, karena masyarakat yang membikin prona menitipkan dalam bentuk materai bukan uang. Di situ ada beberapa administrasi yang memerlukan materai kalo tidak salah 14 materai itu semuanya,” jelasnya.

Kasubbag Humas Polres Buleleng, Iptu Gede Sumarjaya saat dihubungi wartawan terkait adanya isu pelaporan dari warga Panji Anom mengenai dugaan penyimpangan dana APBDes menegaskan tidak ada. ” Dilihat dari data laporan polisi tidak ada, mungkin masih dumas,” jawabnya singkat.

Untuk diketahui sebelumnya salah satu media online menginformasikan adanya kasus dugaan penyalahgunaan APBDes tahun 2016-2017 dari sumber tidak disebutkan namanya di Desa Panji Anom Buleleng. Bahkan disebut-sebut kasus ini sempat heboh di masyarakat. Anehnya tidak kunjung tuntas padahal pelaporan warga di Polres Singaraja dikabarkan sudah berlangsung lama tahun 2018

Dimana dalam isi pelaporan tersebut warga Panji Anom mengeluhkan adanya dugaan penyalahgunaan APBDes. Bahkan diduga sampai terjadi adanya pungli pada pengajuan prona. Bagi warga mengajukan setiap prona akan dikenakan beban biaya Rp 350 ribu. Bahkan beberapa Kaur Desa Panji Anom sempat dipanggil ke Polres hanya saja dikatakan sebatas dimintai keterangan.

Menurut sumber mewanti-wanti menolak namanya disebutkan itu, membeberkan dugaan penyalahgunaan APBDes 2016. Dimana Perbekel Desa Panji Anom menjabat pada waktu itu telah merealisasikan APBDes pengadaan pakaian seragam BPD, pengadaan perlengkapan Hansip atau Linmas.

Selain itu pengadaan tenis meja untuk masyarakat Lebah Siung jumlahnya mencapai Rp 24,9 juta melalui rekening berbeda dan pengadaan tersebut hingga kini tahun 2021 tak pernah terealisasi.

Merasa isu tersebut kurang sedap dan masih sebatas asumsi Prebekel meminta pihak BPD, bersama Kaur Desa, Kadus dan warga secara bersama sama melakukan klarifikasi untuk menjelaskan secara terbuka.

Pos terkait

loading...