Korupsi! Sudah Dua Bulan DKP Tersangka, Kejati Bali: Penahanan Kewenangan Penyidik

- Editorial Staff

Kamis, 23 September 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Photo by Net

Denpasar – Terhitung sudah dua bulan, DKP mantan sekretaris daerah (Sekda) Buleleng ditetapkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali menjadi tersangka korupsi, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dan untuk sampai saat ini, perkembangan kasusnya masih pada pemenuhan alat bukti.

“Penahanan itu seperti yang sudah berulang kali disampaikan merupakan salah satu kewenangan penyidik yang pelaksanaannya diatur oleh Hukum Acara Pidana. Dimana ada alasan subyektif maupun obyektif untuk menahan. Adapun saat ini penyidikan dititik beratkan pada pemenuhan alat bukti. Memenuhi unsur pasal yang disangkakan,”

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sudah ada 25 orang lebih saksi dan penyidik akan segera meminta pendapat ahli sebagai alat bukti keterangan ahli,” jelas Luga Harlianto selaku Kasi Penerangan Hukum atau Humas Kejati Bali, seperti keterangan sebelum-sebelumnya saat dihubungi wartawan, Kamis ( 23/09/2021)

Disinggung terkait jumlah gratifikasi diberitakan sebelumnya diterima DKP mencapai Rp 16 miliar dananya dari mana saja? Luga menjelaskan, untuk masuk materi penyidikan belum bisa disampaikan. “Udah masuk materi penyidikan jadi tidak bisa kami sampaikan. Nanti kalau sudah sidang yang terbuka untuk umum akan terurai,” jawabnya.

Begitu pula ketika didesak kabar berkembang terkait kasus ini, apa ada hubungan kontrak kerjasama PT. BPS dengan PT. BDR dalam pengadaan material khusus timbunan proyek perpanjangan daratan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara.

Luga menyampaikan dan memberi saran, bahwa itu materi penyidikan dilindungi undang-undang belum bisa diekspos.

“Itu materi penyidikan, undang-undang melindungi informasi itu yang menyangkut materi. Kebayang gak kalau materi itu diekspos? Nah, coba baca undang-undang keterbukaan informasi publik,” sebut Luga memberi saran.

Untuk diketahui sebelumnya Kejati Bali menetapkan mantan Sekda Buleleng DKP sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kejati Bali Hutama Wisnu mengatakan, DKP diduga telah menerima sejumlah gratifikasi, salah satunya dalam proyek pembangunan Bandara Bali Utara di Kabupaten Buleleng tahun 2018.

“DKP sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng diduga telah menerima gratifikasi dalam sejumlah pembangunan salah satunya pembangunan Bandara Bali Utara di Kabupaten Buleleng tahun 2018,” kata Hutama dalam keterangan tertulis pada Jumat, 23 Juli 2021 lalu.

Menurut Hutama, gratifikasi tersebut diterima dari beberapa orang dalam rangka membantu mempercepat pengurusan izin pembangunan Bandara Bali Utara.

Penyerahan gratifikasi terkait permintaan DKP tersebut dilakukan sebanyak tiga kali pembayaran pada tahun 2018 dan 2019.

Selain kasus pembangunan Bandara Bali Utara, DKP juga diduga menerima gratifikasi terkait penyewaan lahan Tanah Desa Yeh Sanih Kabupeten Buleleng yang dilakukan oleh perusahaan sejak tahun 2015/2019.

DKP juga diduga menerima gratifikasi dalam pengurusan izin pembangunan terminal penerima LNG Celukan Bawang dari perusahaan.

“Jumlah gratifikasi (yang diterima DKP) sekitar Rp 16 miliar. Perkembangan penanganan telah dikembangkan ke TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang),” tuturnya

Berita Terkait

Polda Sumsel Musnahkan Barang Bukti Narkoba Sebanyak 108.997,91 Gram dan Pil Ekstasi Sebanyak 134.487 Butir
Rapat Pleno KPU Nisel Rekapitulasi Penghitungan Suara Berjalan Lancar
Polres Nisel Perketat Pengamanan Pleno KPU
Sekretaris Teguh Kinarto Dituntut 2 Tahun Penjara, Terbukti Lakukan Penggelapan Dalam Jabatan
Saksi Sempat Protes Saat Notaris Membuat PPJB, The Tomy Hanya Bilang Untuk Pegangan
Demi Memantau Keamanan Di PPK, Kapolres Nisel Rela Mandi Lumpur Saat Patroli
Pulang Kerja, Oknum Jaksa Kejari Tanjung Perak Tabrak Tukang Becak dan Mobil
Status Pelajar Sudah Bobol Mesin ATM Sendirian!

Berita Terkait

Minggu, 25 Februari 2024 - 15:12 WIB

Polda Sumsel Musnahkan Barang Bukti Narkoba Sebanyak 108.997,91 Gram dan Pil Ekstasi Sebanyak 134.487 Butir

Sabtu, 24 Februari 2024 - 19:45 WIB

Rapat Pleno KPU Nisel Rekapitulasi Penghitungan Suara Berjalan Lancar

Sabtu, 24 Februari 2024 - 14:57 WIB

Polres Nisel Perketat Pengamanan Pleno KPU

Kamis, 22 Februari 2024 - 19:30 WIB

Sekretaris Teguh Kinarto Dituntut 2 Tahun Penjara, Terbukti Lakukan Penggelapan Dalam Jabatan

Kamis, 22 Februari 2024 - 16:53 WIB

Saksi Sempat Protes Saat Notaris Membuat PPJB, The Tomy Hanya Bilang Untuk Pegangan

Kamis, 22 Februari 2024 - 11:59 WIB

Demi Memantau Keamanan Di PPK, Kapolres Nisel Rela Mandi Lumpur Saat Patroli

Rabu, 21 Februari 2024 - 21:35 WIB

Pulang Kerja, Oknum Jaksa Kejari Tanjung Perak Tabrak Tukang Becak dan Mobil

Rabu, 21 Februari 2024 - 21:00 WIB

Status Pelajar Sudah Bobol Mesin ATM Sendirian!

Berita Terbaru

Politik

Syarif Hasan: Hak Angket Pemilu itu Kontraproduktif

Senin, 26 Feb 2024 - 10:10 WIB

Politik

38,1 Persen Pemilih AMIN Setuju Pemilu Banyak Kecurangan!

Senin, 26 Feb 2024 - 10:06 WIB

Politik

TKN Fanta Ingin Kabinet Prabowo Banyak Anak Muda

Senin, 26 Feb 2024 - 10:04 WIB