Video  

Apa Itu TWK dan Apa yang Dipermasalahkan?

apa-itu-twk-dan-apa-yang-dipermasalahkan?

JAKARTA-KEMPALAN: Tes Wawasan Kebangsaan atau yang disingkat dengan TWK adalah bagian dari proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau yang biasanya disebut ASN.

Banyak yang menentang dengan diadakannya TWK ini, akhir-akhir ini juga terdapat beberapa kasus tentang diberhentikannya 51 pegawai KPK dikarenakan gagal dalam Tes Wawasan Kebangsaan tersebut.

Hal ini pun dianggap berbagai pihak sebagai pelanggaran HAM yang serius, seperti yang dilansir dari BBC Indonesia, “Pemberhentian 51 pegawai KPK ini bisa dilihat dari “pelanggaran hak asasi manusia yang berat” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 94 UU 39/1999 karena jelas merupakan praktik diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic discrimination),” ujar pegiat HAM yang juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, setelah menerima pengaduan dari puluhan pegawai KPK atas TWK yang mereka permasalahkan itu, memanggil pimpinan KPK untuk hadir hari Selasa (8/6).

Namun, melalui surat kepada Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, pimpinan KPK memilih tidak hadir. Ia juga mengatakan harapannya pimpinan KPK bisa datang untuk memberi penjelasan sehingga permasalahan terkait pengaduan para pegawai KPK soal TWK bisa secepatnya diatasi. Namun Damanik tidak menjelaskan jadwal baru pemanggilan atas pimpinan KPK.

Menurut Usman, Tak hanya dianggap melanggar HAM, pemberhentian puluhan pegawai KPK hanya karena tes TWK itu juga merupakan cara-cara Orde Baru di masa lampau. Cara itu dikenal dengan litsus alias penelitian khusus dan menggunakan Pancasila sebagai senjata politik untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak sejalan dengan kekuasaan.

Hal itu dikaitkan dengan pelabelan anti-Pancasila yang dirasakan pegawai KPK yang tidak lulus TWK. Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, Mei lalu menyatakan 51 pegawai yang tidak lulus TWK itu karena mendapat nilai negatif di tiga aspek, salah satunya PUNP (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Pemerintah sah). (BBC, Akbar Danis)

Editor: Reza Maulana Hikam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.