Video  

DPR RI Menyetujui Pagu Anggaran RAPBN Kementerian Kominfo Sebesar Rp 21,79 Triliun

dpr-ri-menyetujui-pagu-anggaran-rapbn-kementerian-kominfo-sebesar-rp-21,79-triliun

JAKARTA-KEMPALAN: Dalam Rapat Kerja yang berlangsung antara DPR RI Komisi 1 dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berlangsung pada Rabu (22/9). Dalam forum tersebut, DPR RI melalui Komisi 1 berhasil menyepakati pagu anggaran RAPBN tahun 2022 dari Kementerian Kominfo sebesar Rp 21,79 triliun.

Rapat Kerja tersebut dipimpi oleh Abdul Kharis Almasyahri selaku Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI. Setelah disepakati poin-poin substansi antara DPR RI dengan Kementerian Kominfo, maka hal ini akan dipaparkan secara komperehensif pada Badan Anggaran DPR RI.

Johnny G Plate selaku Menteri Kominfo menjelaskan bahwa pagu anggaran untuk Kementeriannya di tahun 2022 adalah senilai Rp 42,36 triliun. Oleh karenanya, pagu anggaran yang telah disetujui oleh DPR RI masih kurang Rp 20,56 triliun. Johnny juga menyinggung bahwa alokasi anggaran ini ditujukan untuk akselerasi transformasi digital dalam skala yang lebih masif.

“Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan kembali bahwa kebutuhan anggaran Kementerian Kominfo T.A. 2022 sebesar Rp 42,36 triliun. Namun, mengacu pada Surat Bersama Pagu Anggaran Belanja K/L Tahun Anggaran 2022 dari Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tanggal 23 Juli 2021, Kementerian Kominfo mendapatkan alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp 21,79 triliun. Dengan demikian, terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp 20,56 triliun,” papar Johnny G Plate, dikutip dari Kontan.

Politisi Partai Nasdem ini melanjutkan jika anggaran ini dialokasikan sebagai sebuah kebutuhan fungsional yang diklasifikasikan menjadi sekitar lima program. Seperti Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik dan Program Dukungan Manajemen yang sudah masuk dalam konteks kebutuhan anggaran.

Sisanya ada Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan Program Komunikasi Publik. Ketiga program ini belum dimasukkan karena masih kurangnya anggaran untuk Kementerian Kominfo. (Rafi Aufa Mawardi)

Editor: Rafi Aufa Mawardi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.