Video  

Korupsi Politik Dalam Sistem Demokrasi, Berikut Pandangan Para Calon Hakim Agung

korupsi-politik-dalam-sistem-demokrasi,-berikut-pandangan-para-calon-hakim-agung

JAKARTA-KEMPALAN: Indonesia saat ini mungkin berada di dalam fase yang mengkhawatirkan, disaat negara lain masih memikirkan bagaimana cara mengatasi pandemi Covid-19, Indonesia masih berkutik dengan kebiasaan korupsi yang menggerogoti dari dalam pemerintahan.

Mengutip dari Koran Jakarta, Dalam sistem demokrasi Indonesia masih terjadi korupsi politik. Hal ini membuat biaya politik sangat mahal. Sinyalemen ini dikemukakan calon hakim agung, Yohanes Priyana, saat uji kelayakan di DPR, Jakarta, Senin (20/9).

“Biaya politik mahal karena untuk mengumpulkan dan menghimpun massa membutuhkan biaya,” katanya. Hal itu dikatakan menanggapi pertanyaan Wakil Ketua Komisi III DPR, Adies Kadir, yang menyinggung makalah Yohanes terkait korupsi politik. Adies mendalami makalah Yohanes tersebut dan menanyakan pandangan yang bersangkutan cara mengatasi korupsi politik tersebut.

Jika ditelaah secara lebih dalam, hal ini memang benar-benar terjadi, dikarenakan biaya politik yang sangat mahal, maka tidak heran jika ada seseorang yang sedari awal bertujuan ingin menyejahterakan rakyatnya namun ditengah jalan mereka menyimpang dan terjerumus di dalam jeratan kasus korupsi.

“Terkait solusinya, itu di luar jangkauan saya sebagai hakim karena ini menjadi kebijakan politik nasional, masuk wilayah politik praktis. Apakah orang atau partai yang mencalonkan perlu didanai Negara, sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya.

Sementara itu, calon hakim agung, Dwiarso Budi Santiarso, mendukung Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset sebagai landasan untuk hakim dan kepastian hukum pelaku tindak pidana korupsi (tipikor). “RUU Perampasan Aset penting sekali bagi hakim, karena menjadi guidance dan payung hukum,” kata Dwiarso dalam uji kelayakan calon hakim agung.

Dia mengatakan, RUU tersebut sangat penting bagi masyarakat dan pelaku tipikor agar mengetahui aset yang bisa dirampas. Hal itu, menurut dia, agar aparat tidak sewenang-wenang dalam mengambil aset, sehingga RUU tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk. (Koran Jakarta, Akbar Danis)

Editor: Reza Maulana Hikam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.