Kudeta? Dibalik Abstain, Forkom Taksu Bali Sindir MLB PHDI

Aksi Damai Forkom Taksu Bali di Halaman Bajra Sandi (Photo by Net)

Denpasar – Diduga terjadi Kudeta, pembalikan kekuasaan bersifat inkonstitusional disinyalir berupa upaya penggambilalihan kekuasaan dikabarkan mencuat di majelis organisasi Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI).

Menyusul alasan berapa pihak di dalam pengurus PHDI mengaku, guna membersihkan pengaruh Sampradaya non dresta atau asing dianggap telah menggerogoti wadah PHDI.

Sehingga membentuk kepengurusan PHDI Pusat tandingan melalui Mahasabha Luar Biasa (MLB) diselenggarakan di Pura Samuan Tiga Gianyar pada Minggu (19/09/2021) kemarin.

Bicara penolakan Sampradaya non dresta dan ajaran Hare Khrisna (HK) atau ISKCON agar dikeluarkan dari pengayoman PHDI Pusat yang dianggap berbau transnasional tidak sesuai NKRI tentu tidak terlepas dari pergerakan Forkom Taksu Bali.

Ketika dihubungi, terkait adanya MLB PHDI Pusat diselenggarakan di Pura Samuan Tiga baru-baru ini, malah Forkom Taksu Bali berpendapat abstain alias menjauhkan diri. Mengatakan sempat diundang melalui pesan whatsapp sebagai peninjau tetapi tidak hadir.

“Kami ketahui awalnya adalah rapat koordinasi Forkom PHDI. Kami abstain karena tidak ingin masuk dalam pusaran kepengurusan PHDI Pusat. Apa lagi kami Forkom Taksu Bali tidak memiliki hak suara,” ungkap Agung Khismayana Wijanegara selaku Sekjen Forkom Taksu Bali, Minggu (26/09/2021)

Agung Khismayana Wijanegara (Gung Khis) Sekjen Forkom Taksu Bali

Gung Khis begitu akrab disapa menjelaskan, pihaknya tetap fokus pada pergerakan bersama masyarakat adat untuk membersihkan para sampradaya non dresta disebutnya sebagai perusak adat budaya tradisi agama Hindu Bali dan Nusantara.

“Sesuai dengan komitmen kami bersama Ketua Forkom Taksu Bali Jero Mangku Ketut Wisna (JMW) bahwa tujuan adalah panglima, yaitu bagaimana menutup gerak sampradaya non dresta yang berupaya merusak adat budaya tradisi Agama Hindu. Kita usir penjajahan budaya menjadi benalu di dalam agama. Kami akan tetap bergerak dengan krama adat tanpa aling-aling kepentingan lain,” pungkasnya.

Sementara, sisi lain Forkom Taksu Bali melalui Koordinator Tim Hukum Bali Metangi, Komang Sutrisna mengatakan, sikap Forkom Taksu Bali tetap sama yakni tidak akan memberikan pendapat atas apa dilakukan rekan-rekan dari Forkom PHDI Provinsi serta teman-teman aktifis menggagas adanya MLB.

Dalam MLB tersebut, ada semangat Forkom Taksu Bali digaungkan selama ini untuk menghapus pengayoman sampradaya dalam tubuh PHDI. Menghentikan segala kegiatan merusak dresta adat Bali serta Hindu Nusantara.

Namun diingatkan, semangat itu harus didasarkan kesadaran untuk mematuhi aturan AD/ART yang ada. “Karena MLB sudah terjadi, kami silahkan saja mereka berjuang di jalur yang sudah dipilihnya. Karena kami Forkom Taksu Bali tidak ada kepentingan untuk merebut dan menguasai PHDI,” imbuhnya.

Lanjut Sutrisna menegaskan, bersih-bersih PHDI sebenarnya disarankan secara transparan dan terbuka. Awalnya, diungkap Forkom Taksu Bali ingin Rakor dilaksanakan di Samuan Tiga adalah tonggak sejarah. Para kesatria masuk dalam lingkaran Mahasabha dapat berperan banyak mengubah dari dalam sehingga perjuangan menjadi jelas.

Tim Hukum Bali Metangi, Komang Sutrisna

“Dengan demikian kami tahu, siapa yang memihak sampradaya asing dan mana memang berjuang untuk Hindu Nusantara. Karena Forkom Taksu Bali, tidak memilik hak suara, namun memiliki kekuatan aspirasi umat dari akar rumput yang tergabung dalam 33 elemen organisasi masyarakat keumatan dan paguyuban seni,” singgungnya.

Ketika mengetahui kelahiran Mahasabha Luar Biasa seperti sekarang, pihaknya menjadi ragu kemurnian daripada gerakan. Namun Forkom Taksu Bali dijelaskan akan mengawal jika bersih-bersih PHDI ini secara konstitusional. Jika Mahasabha 2021 melenceng dipastikan akan menabuh genderang perang, dengan cara-cara akar rumput bekerja untuk dresta, budaya dan Hindu Nusantara.

“Untuk itu, kami minta semua elemen yang masuk dalam Mahasabha menunjukkan diri sebagai kesatria. Yang benar-benar berjuang untuk melakukan bersih-bersih PHDI dari rongrongan sampradaya asing. Jika tidak ada kata sepakat untuk membersihkan sampradaya asing, Mahasabha 2021 harus di-deadlock,”

“Disinilah, para kesatria ini harus berani menyatakan dan mengusulkan Mahasabha Luar Biasa. MLB dikibarkan. Bendera perang berkibar. Kita akan melihat, siapa yang kita hadapi secara terbuka. Jika bendera perang sudah berkibar. Kesatria akar rumput akan bekerja dengan caranya sendiri,” pungkas Sutrisna.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.