Mafia Tanah, Ini Pesan P3ATI Kepada Hakim dan BPN

- Editorial Staff

Selasa, 28 September 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Made Pria Darsana (Foto: ist)

Denpasar – Perkumpulan Pemerhati Pertanahan dan Agraria Terpadu Indonesia (P3ATI) memberi pesan kepada hakim dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dibalik keseriusan presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memberantas mafia tanah.

Salah satu pendiri P3ATI, Dr. I Made Pria Dharsana, S.H MHum dengan tegas menyatakan akan terus mendukung upaya pemberantasan mafia tanah dan bila perlu memberi masukan dalam penyelesaian.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dosen Fakultas Hukum di Universitas Udayana dan Warmadewa Bali ini melihat, ada keraguan dan seperti keniscayaan jika para oknum pemangku kepentingan terindikasi terlibat. Banyak kasus terjadi, dimana majelis hakim memutus hanya berdasar syarat formal dari kesaksian dan alat bukti diajukan tanpa mendengar perasaan keadilan.

“Karena para mafia justru bisa ‘bermain’ melalui putusan pengadilan. Karena itu, kami mengharapkan para hakim sebagai pemutus perkara harus teliti dan hati-hati dalam memutus perkara kasus pertanahan,” pesan Made Pria Dharsana melalui wartawan, Selasa (28/09/2021)

Made Pria Dharsana menjelaskan, alasan pihaknya mendukung upaya Kementerian ATR BPN RI melakukan pemberantasan mafia tanah lantaran anggota P3ATI mayoritas adalah PPAT dan akademisi. Selain itu memerangi pemalsuan dan penyalahgunaan sertifikat dari dalam.

“Dalam rangka memerangi mafia tanah diharapkan kementrian ATR/BPN menciptakan data pertanahan yang lebih baik tidak mudah terjadi pemalsuan sertifikat ganda, adanya program digitalisasi pengurusan pertanahan harus benar-benar dengan penguatan data base serta pembaharuan peraturan pertanahan. P3ATI siap membantu program pemerintah yang sangat concern ingin memerangi mafia tanah,” pungkasnya.

Ditegaskan, ulang tahun ke-61 Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) tanggal 24 September yang diperingati sebagai Hari Agraria Nasional itu harus dijadikan momentum pengaturan pertanahan dan pembatasan penguasaan tanah agar dapat mencapai tujuan mulia.

“Tanah bagi kemakmuran dan kesejahteraan sebesar-besarnya rakyat sesuai bunyi pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Bukan sebaliknya tanah dikuasai segelintir orang dan penanam modal,” ujarnya.

Lebih lanjut Made Pria Dharsana menegaskan, di tengah pemerintah mencanangkan kemudahan iklim investasi yang berdaya saing global dan kompetitif, dibutuhkan adanya kepastian perolehan hak atas tanah dan kepastian hukum serta perlindungan bagi penanaman modal sebagaimana telah dituangkan dalam ketentuan UU 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atau dikenal juga Omnibus Law.

“Tentu yang paling penting juga perlindungan dan penguasaan tanah yang adil bagi masyarakat Indonesia,” harapnya.

Karena itu P3ATI siap bekerja sama dengan Kementerian Agraria meminimalisir dan jika perlu mengungkap kasus mafia tanah.

“P3ATI sangat mendukung langkah-langkah upaya kinerja Kementerian ATR BPN RI yang ikut pemberantasan mafia tanah agar masyarakat memiliki kepastian hukum dalam hal sertifikasi tanah sehingga kepercayaan masyarakat dan penanam modal dapat terjaga dengan baik,” jelas Made Pria Dharsana.

Berita Terkait

Bahas Legalitas P3SRS, Warga Apartemen Pakuwon Jati Group di Tunjungan Plaza Gelar Sarasehan
Dirasa Mencekik, Pengusaha Periklanan Tolak Kenaikan Pajak Reklame
Mahasiswa ITS Ini Modifikasi Aspal dari Limbah Lumpur
Diakui BTN Sebagai Aset Pailit Sipoa, Area Drug Race di Tambak Oso Sepakat Ditutup.
Kerugian Akibat Dugaan Mafia Tanah Bos PT GFI Sangat Fantastis
Rumah Bos PT GFI Digeledah Kejati Babel Atas Dugaan Mafia Tanah
Pemkab Nisel Gelar Musrenbang RKPD Tahun 2025
Terbukti Gelapkan Uang Teguh Kinarto Rp 336 Juta, Hakim Vonis Dwi Shanti 2 Tahun Penjara

Berita Terkait

Sabtu, 2 Maret 2024 - 18:28 WIB

Bahas Legalitas P3SRS, Warga Apartemen Pakuwon Jati Group di Tunjungan Plaza Gelar Sarasehan

Sabtu, 2 Maret 2024 - 09:04 WIB

Dirasa Mencekik, Pengusaha Periklanan Tolak Kenaikan Pajak Reklame

Jumat, 1 Maret 2024 - 09:59 WIB

Diakui BTN Sebagai Aset Pailit Sipoa, Area Drug Race di Tambak Oso Sepakat Ditutup.

Jumat, 1 Maret 2024 - 01:08 WIB

Kerugian Akibat Dugaan Mafia Tanah Bos PT GFI Sangat Fantastis

Jumat, 1 Maret 2024 - 01:04 WIB

Rumah Bos PT GFI Digeledah Kejati Babel Atas Dugaan Mafia Tanah

Kamis, 29 Februari 2024 - 22:56 WIB

Pemkab Nisel Gelar Musrenbang RKPD Tahun 2025

Kamis, 29 Februari 2024 - 20:27 WIB

Terbukti Gelapkan Uang Teguh Kinarto Rp 336 Juta, Hakim Vonis Dwi Shanti 2 Tahun Penjara

Kamis, 29 Februari 2024 - 10:45 WIB

Bupati Nisel Monitoring Pleno PPK Fanayama Dan Toma

Berita Terbaru