Bersengketa! Unud Tuding Ada Pemodal Gerogoti Aset Negara

  • Whatsapp
Plang dipasang Unud di tanah sengketa Lingkungan/Br. Mekar Sari Simpangan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali (ist)

Denpasar – Pengacara Dr I Nyoman Sukandia, SH MHum, sebagai Kuasa Hukum Universitas Udayana (Unud) menuding ada oknum pemilik modal hendak menggerogoti aset negara dengan memainkan tangan warga bernama Nyoman Suastika.

Keadaan ini disampaikan, di balik sebelumnya telah dilakukan pelaporan polisi oleh warga dalam kasus dugaan penyerobotan tanah dan pemalsuan akta autentik dilakukan Unud ke Bareskrim Mabes Polri.

“Adalah menjadi tanggungjawab bersama bagi segenap komponen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam rangka memberantas korupsi dalam segala bentuknya. Teristimewa merupakan tanggung jawab besar pula bagi Bareskrim Polri yang tentu atas ketajaman institusinya sudah pasti dapat mengendus taktik dan trik permainan dari pemilik modal untuk menggerogoti Aset Negara,” singgung I Nyoman Sukandia dalam rilis klarifikasi disampaikan Senja Pertiwi, PhD, selaku juru bicara Unud kepada wartawan, Senin (11/10/2021)

Pengacara Nyoman Sukandia mengatakan, dalam hal ini pemilik modal memainkan seorang bernama I Nyoman Suastika. Di mana ketika tanah tersebut telah dibebaskan di depan Panitia Daerah, yakni tahun 1983 yang dilakukan ayahnya dan pada saat itu Nyoman Suastika diungkap masih kanak-kanak dan belum bersekolah.

“Selama 20 tahun pascapembebasan dan telah menerima ganti kerugian oleh pemerintah, atau sebelum I Pulir (Ayah I Nyoman Suastika-red) meninggal dunia, sama sekali tidak ada masalah. Apalagi yang namanya pemalsuan dokumen. Pembebasan tanah tersebut adalah dilakukan secara komunal dan di bawah pengawasan panitia (pemerintah), lalu bagaimana mungkin orang yang tidak memiliki kepentingan dan kapasitas kini mempersoalkan perihal pemalsuan surat di kala itu?,” singgung Nyoman Sukandia.

Lanjut pengacara senior ini menyampaikan, bahwa Unud tetap berkomitmen untuk menaati keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Sampai tingkat Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia dan juga terhadap Berita Acara Eksekusi sudah dijalankan Pengadilan Negeri Denpasar No. 463/PDT.G/2011/PN.DPS tertanggal 3 Januari 2021.

“Sesuai dengan arahan Kementrian Keuangan, bahwa adalah menjadi kewajiban dari Universitas Udayana selaku pemegang Hak Pakai untuk mengamankan aset negara dari tangan tangan jahil, investor-investor jahil yang selalu dimanfaatkan peluang untuk kerugian negara melalui upaya-upaya yang tidak masuk akal,” sebutnya.

Sisi lain juga disinggung, terkait mengomentari sah atau tidaknya suatu keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap tidaklah pada tempatnya, apalagi melalui media massa, sedangkan I Nyoman Suastika sendiri dijelaskan sudah mencabut surat gugatan.

“Aset-aset negara seperti ini paling sering dijadikan obyek oleh orang-orang yang ingin mencari keuntungan secara pragmatis, semestinya kebiasaan buruk dari sikap dan budaya mengkorup aset pemerintah semestinya harus diperangi bersama dan teristimewa adalah menjadi beban berat bagi institusi Penegak Hukum (Polri) teristimewa Bareskrim Polri,” tegas Nyoman Sukandia.

Perlu diketahui dalam berita sebelumnya, warga bernama I Nyoman Suastika mengaku keberatan dengan tindakan Unud melakukan pengerjaan proyek penembokan pagar pada lahan masih disengketakan. Sebelumnya, warga ini mengaku sebagai ahli waris dari Pipil No 514 Persil 137 Kelas V dengan Luas 27.600 m2 HMA/SPPT No: 51.03.050.004-0003.0 atas nama kakeknya I Rimpuh sebagai pegangan menguasai lahan.

Suastika menegaskan, keberatan pihaknya bukan tanpa sebab, hal ini didasari lantaran obyek dipermasalahkan dikatakan masih tersangkut kasus hukum. Terbukti ia telah melaporkan Unud ke Bareskrim Mabes Polri dan laporannya masih dikabarkan dalam tahap penyelidikan.

“Saya dikasi tahu sama pengontrak di depan, katanya didekati oleh Made Sumarsawan selaku petugas lapangan mendatangi pengontrak untuk membayar sewa ke Unud. Dan juga menyampaikan akan membongkar 7 (tujuh) unit kontrakan. Jelas mereka merasa takut dan menelpon saya. Bagaimana Unud ini sebagai lembaga pendidikan tinggi ketika lahan masih bersengketa main labrak saja,” singgung Nyoman Suastika disampaikan kepada wartawan, Kamis (07/10/2021) pekan kemarin.

Kepada awak media pengacara dari pihak warga, Jro Komang Sutrisna, SH, menjelaskan, terdapat banyak keganjilan dalam PK No: 451 PK/Pdt/2015 dijadikan dasar Unud memasang plang di tanah sengketa. Tidak saja cacat secara legal formal dalam pengajuan memori PK, namun juga diungkap dalam putusan itu banyak mengabaikan riwayat tanah dan fakta di lapangan.

“Banyak ada hal-hal ganjil yang harus dikritisi secara hukum. Pertama, mengenai Kuasa Hukum Rektor Universitas Udayana dalam Putusan PK No: 451 PK/Pdt/2015 ini menunjuk dan memberi kuasa kepada Ida Bagus Rai Djaya, SH MH dan kawan-kawan. Padahal yang mengajukan memori Peninjauan Kembali Unud adalah Nyoman Sukandia, SH dan kawan-kawan,” bebernya.

“Tetapi di dalam putusan ini yang disebutkan sebagai kuasa hukum yang melakukan Peninjauan Kembali adalah orang lain yang memang sudah tidak tersangkut hukum dalam proses Peninjauan Kembali. Ini tidak sah secara legal formal,” ungkap Jro Sutrisna.

Ditegaskan pula dari hasil kajian hukum banyak kekeliruan pada putusan PK tersebut. Salah satu pada halaman 14 dengan tegas menyebutkan, sesuai dengan obyek sengketa adalah milik tergugat. Alasannya, karena obyek sengketa telah dibebaskan pada tahun 1983 kepada yang berhak. Dan lagi pula telah terbit sertifikat serta telah ada bangunan sarana pendidikan.

“Pembebasan seperti apa dimaksud tahun 1983. Setelah kami telusuri tenyata Unud belum ada sertifikat sama sekali yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) terhadap kepemilikan tanah tersebut. Bagaimana BPN berani menerbitkan sertifikat tanpa dasar, sementara obyek sengketa pada peta rincikan jelas nomor persil atas nama I Rimpuh dan dibilang tanah negara oleh Unud. Itu sampai sekarang pun tidak ada sertifikat. Ya, berdasar PK ganjil inilah Unud merasa memiliki,” tandasnya.

Begitu juga terkait dinyatakan pada obyek sengketa sudah ada bangunan Unud, Jro Sutrisna menegaskan, sama sekali faktanya tidak ada. “Kami sempat mengelilingi tanah itu, sampai harus melihat dari drone, apa benar ada bangunan Unud? Tidak ada. Yang ada bangunan warung milik Suastika, yang dikuasai dari masa kakeknya. Serta 7 unit toko yang dibuat Suastika sekitar tahun 2000-an. Malah dari masa kakeknya Suastika membayar pajak berdasarkan warisan sampai saat ini,” imbuhnya.

Menilik status dan sejarah obyek sengketa dikumpulkan dari berbagai sumber, baik dari warga Jimbaran, Kepala Lingkungan dan saksi-saksi dikatakan obyek tanah tersebut merupakan tanah Hak Milik Adat (HMA).

“Lahan sengketa itu status awalnya tanah milik adat yang sudah diserahkan kepada warga, sudah diberikan dikelola sesuai dengan pembagian di ‘Letter C’ dengan Pipil dan Persilnya. Sekarang bisa dilihat faktanya, apa ada bangunan Unud di lapangan? Kan baru mau buat pagar nembok, itu pun pada posisi obyek tanah masih dalam proses hukum. Bagaimana nanti jika laporan dugaan pidananya jalan, apa tidak jadi temuan penyalahgunaan anggaran yang tidak sepatutnya dilakukan Unud,” singgungnya.

Namun, atas dasar Surat Penyerahan Hak Milik tahun 1982-1983, Unud menekankan bahwa tanah sengketa adalah tanah negara. “Surat ini telah digunakan Unud dalam berbagai upaya hukum. Inilah yang kami kritisi. Jika status tanah ini bukan tanah negara dan faktanya, itu tanah hak milik adat yang diserahkan kepada masyarakat, Unud dapat diduga memalsukan data autentik. Inilah dugaan pelanggaran hukum Unud, karena menggunakan surat yang diduga palsu,” tandas Jro Komang Sutrisna.

Pos terkait

loading...