Forkom Taksu Bali Dorong PHDI Posisikan ‘Sulinggih’ Jadi Roh Lembaga

  • Whatsapp
Ketua Umum Forkom Taksu Bali Jro Mangku Kt Wisna, ST MT. (JMW)

Denpasar – Forkom Taksu Bali mendorong Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) mengembalikan posisi sulinggih (Pendeta Hindu-red) sebagai roh atau taksu (kharisma-red) lembaga dan juga berharap segera dilakukan pemurnian.

Hal ini didasari, sebelumnya berapa sulinggih disebut-sebut ada terkontaminasi ajaran sampradaya (aliran kepercayaan-red) asing non-dresta Bali dan Hindu Nusantara. Di balik sikap tegas Forkom Taksu Bali yang merupakan gabungan 33 yayasan dan paguyuban menolak tokoh inisial UY disinyalir sebagai salah satu keluarga pendiri Veda Phosana Ashram notabene diduga kuat pro sampradaya asing dalam pengangkatan sulinggih massal dinilai tidak sesuai proses ‘diksa pariksa’.

“Forkom Taksu Bali menginginkan PHDI itu dikembalikan rohnya sebagai organisasi para sulinggih. Kami berharap dan mendorong para sulinggih yang berada di PHDI itu untuk membuat dan menerbitkan Bhisama penolakan dan pencabutan pengayoman sampradaya asing. Itu harapan dari kita,” tandas Jro Mangku Ketut Wisna, S.T, M.T selaku Ketua Forkom Taksu Bali didampingi Kordinator Tim Hukum Bali Metangi Jro Komang Sutrisna, S.H, kepada wartawan, Sabtu (09/10/2021)

Jro Mangku Ketut Wisna akrab disapa JMW ini menjelaskan, bahasan PHDI merupakan lembaga umat Hindu tertinggi hakikatnya sebagai organisasi sabha para Pandita (sulinggih). Sedangkan, para Walaka hanya sebagai pembantu dan pelaksana terhadap keputusan-keputusan dan Bhisama (Fatwa-red) dari Sabha atau Paruman Pandita.

Bukan itu saja, JMW juga menengarai indikasi kuat tokoh-tokoh dan pendukung sampradaya masih bercokol di dalam tubuh PHDI. Berharap agar segera dilakukan pemurnian karena bertentangan dengan dresta Bali dan Nusantara. “Itu sangat kami tentang. Karena itu sudah bertentangan dengan tatanan Agama Hindu Bali ataupun dresta Bali,” bebernya.

Di bagian lain, menanggapi keberadaan hasil rapat kordinasi Forkom PHDI Provinsi se-Indonesia yang akhirnya berubah menjadi Mahasabha Luar Biasa (MLB) di Pura Samuan Tiga, Pejeng, Gianyar tanggal 18 – 19 September 2021 lalu, JMW menuturkan secara tujuan kemungkinan sama.

“Terkait dengan kisruhnya perebutan struktur ataupun kelembagaan, legal ataupun ilegal kami tidak berpendapat akan hal itu. Tapi sebelumnya kami pernah berpesan, lebih kita berjuang di jalur yang benar dan di ranah legalitas. Harapan kami tetap berusaha bagaimana bisa memurnikan PHDI itu secara legal,” tegas JMW.

Keadaan senada juga disampaikan Kordinator Tim Hukum Bali Metangi, Jro Komang Sutrisna, SH mengatakan, sikap Forkom Taksu Bali tetap sama yakni tidak akan memberikan pendapat atas apa yang dilakukan rekan-rekan dari Forkom PHDI Provinsi serta teman-teman aktivis yang menggagas adanya MLB. Ia menilai ada semangat sama dengan didengungkan selama ini yaitu menghapus pengayoman sampradaya dalam tubuh PHDI.

“Namun, semangat tersebut harus didasarkan kesadaran untuk mematuhi aturan AD/ART yang ada. Karena MLB sudah terjadi, kami silahkan saja mereka berjuang di jalur yang sudah dipilihnya,” tegas Jro Komang.

Dijelaskan, Forkom Taksu Bali tidak ada kepentingan untuk merebut dan menguasai PHDI. Namun mengawal agar PHDI sesuai dengan aspirasi masyarakat Hindu Nusantara.

“Bersih-bersih PHDI, sebenarnya kami minta secara transparan dan terbuka. Awalnya, kami ingin Rakor yang dilaksanakan di Samuan Tiga adalah tonggak sejarah untuk bersih-bersih di tubuh PHDI secara kesatria, yang masuk dalam lingkaran Mahasabha dan berperan banyak mengubah dari dalam sehingga perjuangan menjadi jelas,” singgungnya.

“Dengan demikian kami tahu, siapa yang memihak sampradaya asing dan mana yang memang berjuang untuk Hindu Nusantara. Karena Forkom Taksu Bali tidak memilik hak suara, namun memiliki kekuatan aspirasi umat dari akar rumput yang tergabung dalam 33 elemen organisasi masyarakat, keumatan dan paguyuban seni,” sambungnya lagi.

Jro Komang Sutrisna, S.H.

Namun, ketika mengetahui menjadi Mahasabha Luar Biasa, pihaknya menjadi ragu kemurnian gerakan tersebut. Untuk itu, Forkom Taksu Bali lebih baik tidak berpendapat dan abstain.

“Silahkan anda berjuang, karena itu pilihan perjuangan yang anda pilih. Kami Forkom Taksu Bali, kami akan mengawal bersih-bersih PHDI ini secara konstitusional. Namun, jika Mahasabha 2021 melenceng. Kami akan menabuh genderang perang, dengan cara-cara akar rumput bekerja untuk dresta, budaya dan Hindu Nusantara,” tegas Jro Komang Sutrisna yang juga berprofesi pengacara ini.

Untuk itu, ia meminta semua elemen yang masuk dalam Mahasabha menunjukkan diri sebagai kesatria. Yang benar-benar berjuang untuk melakukan bersih-bersih PHDI dari rongrongan sampradaya asing. Jika tidak ada kata sepakat untuk membersihkan sampradaya asing, Mahasabha 2021 menurutnya harus di-deadlock. Di sinilah, para kesatria ini harus berani menyatakan dan mengusulkan Mahasabha Luar Biasa. Ia menyerukan MLB dikibarkan, bendera perang berkibar dan di sana akan terlihat, siapa yang akan dihadapi secara terbuka.

”Jika bendera perang sudah berkibar. Kesatria akar rumput akan bekerja dengan caranya sendiri,” pungkas Jro Komang. (Iwn)

Pos terkait

loading...