Buntut Proyek di Tanah Sengketa, Rektor Unud Disomasi

  • Whatsapp

Ilustrasi.

Badung – I Nyoman Suastika melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi kepada Rektor Universitas Udayana (Unud) buntut dari dilakukan penggarapan proyek penembokan di tanah masih bersengketa. 

Informasi dapat digali, surat somasi tersebut diterima staf tata usaha rektorat Unud, Selasa siang (12/10/2021).

Tak main-main, somasi ini juga ditembuskan kepada Kapolri c.q Kepala Bareskrim Polri, Kementerian Keuangan c.q Kekayaan Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, begitu juga Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

“Kami merasa keberatan Unud tidak mencerminkan sikap sebagai lembaga pendidikan yang telah mendidik para sarjana berintelektual tinggi. Telah mengesampingkan etika proses hukum dalam perlindungan negara memberi keadilan kepada rakyat. Hak hukum warga diabaikan ini sama halnya melanggar HAM,” ungkap Jro Komang Sutrisna, S.H selaku Kuasa Hukum Nyoman Suastika kepada wartawan.

Sebelumnya kata Jro Sutrisna, warga sendiri sudah melaporkan pihak Unud ke Bareskrim Mabes Polri dalam dugaan kasus pidana penyerobotan tanah serta pemalsuan surat autentik. Pihaknya meminta kepada Rektor Unud, menghentikan segala kegiatan di atas tanah disebutkan secara turun temurun dikuasai dan dimiliki I Nyoman Suastika sampai segala proses hukum selesai. 

“Tanah sengketa diklaim milik Unud sekarang ini atas putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 451/PK/PDT/2015, dimana PK tersebut terdapat keganjilan sebagai fakta hukum. Diantaranya, menunjuk kuasa hukum yang tidak memiliki kuasa atas putusan PK tersebut,” bebernya.

Selain itu diungkapkan menurut PK tersebut obyek tanah adalah tanah negara. Namun dari alat bukti dokumen dan saksi-saksi membuktikan bukan tanah negara tapi tanah hak milik adat (HMA). Terlebih menyebut Unud memiliki sertifikat ditegaskan itu faktanya tidak ada. Begitu juga dinyatakan ada bangunan pendidikan Unud di atas obyek tanah, juga diungkap Jro Sutrisna tidak benar.

“PK ini kan dapat diduga cacat hukum. Ini juga dalam putusan PK tidak dengan tegas memutuskan  tanah tersebut adalah milik Unud dan tidak ada perintah dalam putusan itu menerbitkan sertifikat atas nama Unud,” beber Jro Sutrisna.

Kuasa Hukum warga, Komang Sutrisna.

Disinggung terkait ada tudingan dari kuasa hukum Unud, dibalik kasus ini ada oknum pemodal hendak menggerogoti aset negara melalui tangan warga, dikatakan itu hanya sebuah persepsi yang perlu dibuktikan kebenarannya. 

“Itu kan persepsi yang perlu dibuktikan kebenarannya. Faktanya Nyoman Suastika hak warisan dimiliki hanya tanah itu. Sementara tanah yang lain adalah tanah DT (Duwe Tengah) sudah bersertifikat sama keluarga lainnya di sebelah-sebelahnya. Karena itu saja tanah milik pribadinya wajar diperjuangkan mati-matian,” beber kuasa hukum Nyoman Suastika. 

Dikonfirmasi mengenai telah diterimanya surat somasi tersebut, Juru Bicara (Jubir) Unud Senja Pertiwi, PhD, menyatakan belum mengetahuinya.

“Oh saya belum dengar, nanti saya cek dulu ya ke bagian umum. Maklum tyang (saya, red) masih baru dan belum mengenal semua pegawai di Unud,” ujarnya saat dihubungi melalui ponselnya.

Tak berselang berapa lama usai percakapan di telepon, Senja kemudian mengirimkan pesan WhatsApp kepada wartawan. 

“Sore Pak..silahkan langsung menghubungi Tim Kuasa Hukum Unud nggih (ya) untuk klarifikasi,” tulis Jubir Unud.

Selanjutnya setelah mendapatkan nomor kontak kuasa hukum Unud dari Jubir Unud, awak media berusaha menghubungi nomor telepon kuasa hukum Unud Dr. I Nyoman Sukandia, S.H, M.Hum, namun ditolak. 

Pun pesan teks WhatsApp (WA) dikirim ke yang bersangkutan untuk mengkonfirmasi terkait surat somasi dilayangkan kuasa hukum warga, I Nyoman Suastika hingga berita ini ditayangkan belum membalas. (tim)

 

Pos terkait

loading...